Independen.Net

Ahok pada sidang ke-18 dituntut 1 tahun penjara

Independen.Net, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa menilai Ahok terbukti melakukan penodaan agama.

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah menyatakan perasaan kebencian," ujar ketua tim jaksa Ali Mukartono membacakan surat tuntutan dalam sidang lanjutan Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

Dalam berkas tuntutan sebanyak 209 halaman itu, jaksa Ali Mukartono menyatakan Ahok terbukti melanggar pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap terhadap suatu golongan. Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto kemudian menjadwaklkan sidang berikutnya, Selasa (25/4), dengan agenda pembacaan pembelaan dari pihak Ahok.

Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani sidang ke-18 ini sehari setelah kekalahannya di Pilkada Jakarta dari Anies Baswedan.

Jaksa Ali Mukartono menyebut mereka mengajukan tuntutan itu setelah mempertimbangkan sejumlah fakta, dan beberapa hal yang meringankan dan memberatkan terkait terdakwa.
Hal yang memberatkan adalah perbuatan yang didakwakan itu meresahkan masyarakat. Sementara yang meringankan, Ahok sebagai gubernur telah melakukan berbagai program pembangunan yang nyata, dan selama persidangan bersikap sopan.
Pembacaan tuntutan sedianya dilangsungkan Selasa (11/4) pekan lalu namun ditunda karena jaksa belum siap.Awalnya Jaksa menyebut alasan permintaan penundaan itu karena berkas tuntutan mereka 'belum selesai diketik.'
Namun kemudian jaksa Ali Mukartono meminta jadwal penundaan sidang disesuaikan dengan permintaan Kapolda Jakarta M. Iriawan, yakni sesudah penyelenggaraan Pilkada.

Jaksa Penuntut Umum Ali menjerat Ahok dengan Pasal 156 dan 156a KUHP

Bermula dari Pulau Pramuka

Peristiwa yang didakwakan pada Ahok adalah pidatonya pada 27 September 2016, saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang lalu dianggap menghina agama. Ahok saat itu datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya kerapu. Ia mengatakan dalam sambutannya, program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tak terpilih lagi menjadi gubernur di Pilkada 2017, sehingga warga tak harus memilihnya hanya semata-mata karena ingin program itu terus dilanjutkan. "Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak- Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak-Ibu," katanya. "Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok," tambahnya.


Pidato Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang jadi alat baru bagi kalangan yang sejak awal sudah menolaknya.
Rekaman video ini diunggah di saluran Pemprov DKI Jakarta, dan tak ada masalah soal ini, hingga pada 6 Oktober, Buni Yani, seorang dosen, mengunggah ulang video itu di akun Facebooknya, berjudul 'Penistaan terhadap Agama?' dengan transkripsi pidato Ahok namun memotong kata 'pakai'. Ia menuliskan 'karena dibohongi Surat Al Maidah 51' dan bukan "karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51', sebagaimana aslinya.

Tak lama kemudian Front Pembela Islam, FPI, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sumatera Selatan melaporkan Ahok kepada polisi. Sejumlah organisasi lain menyusul melakukan laporan kepada polisi.

Momentum bagi penentang Ahok

Ahok kemudian meminta maaf, namun kasus ini terus berkembang. Pada 14 Oktober 2016, massa berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Ahok segera dihukum. Unjuk rasa sempat berlangsung ricuh.
Kasus ini membuat Rizieq Shihab, tokoh FPI, yang selama ini merupakan penentang keras Ahok, mendapatkan momentum. Ia berhasil menggalang umat dariberbagai kelompok Islam lain dalam aksi 4 November yang dikenal sebagai Aksi 411, yang diikuti ratusan ribu orang.

Polisi lalu menetapkan Ahok sebagai tersangka pada 16 Oktober, namun Rizieq Shihab tidak mengendurkan tekanan. Ia menggalang lagi aksi massa lebih besar, pada 2 Desember 2016, yang dikenal sebagai Aksi 212, yang oleh sebagian orang disebut diikuti lebih dari sejuta orang.

Pendiri FPI Rizieq Shihab dalam unjuk rasa 4 November.

Unjuk rasa yang berlangsung tertib pada 4 November berubah menjadi rusuh saat memasuki malam.
Berbagai unjuk rasa sesudah itu tak berhasil mengumpulkan massa terlalu besar, namun gelombang penentangan terhadap Ahok dan tekanan agar ia dipenjarakan serta diberhentikan sebagai gubernur terus bergulir dalam berbagai bentuk.
Kelompok-kelompok penentang yang ditokohi Rizieq Shihab ini bergabung juga dengan kubu lawan-lawan Ahok di Pilkada 2017.

Calon gubernur Anies Baswedan yang kemudian memenangkan Pilkada, sempat menyambangi Rizieq Shihab di markas FPI, bergabung dalam salat subuh yang digelar dalam rangkaian aksi anti Ahok di Masjid Istiqlal -yang dihadiri juga oleh Sandiaga Uno dan cagub lain waktu itu, Agus Yudhoyono, dan para tokoh penentang Ahok.
Para penentang Ahok berkeras mereka tak ada urusan dengan pilkada, namun berbagai aksi diarahkan pada Pilkada Jakarta. Antara lain Tamasya Al Maidah yang dimaksudkan untuk menggalang umat dari berbagai daerah untuk mendatangi TPS-TPS, kendati dihalang-halangi aparat.
Dan akhirnya, pada Pilkada Rabu (19/4), Ahok kalah dari Anies Baswedan, dengan selisih besar. Dan di malam kemenangan, sesudah Ahok mengakui kekalahan, Anies Baswedan datang ke Istiqlal, bersama pasangannya di Pilkada, Sandiaga Uno, serta Prabowo, Ketua Umum Gerindra, pendukung utama pasangan Anies-Sandi, untuk melakukan 'sujud syukur' yang dipimpin Rizieq Shihab.
Prabowo sendiri dalam salah satu pidato kemenangan kubu Anies-Sandi, mengucapkan terima kasih khusus pada Rizieq Shihab dan sejumlah tokoh Islam garis keras penentang Ahok.

Sehari sesudah Pilkada
Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama datang ke sidang pembacaan tuntutan Kamis (20/4) ini sesudah menerima kunjungan Anies Baswedan, yang akan menggantikannya sebagai gubernur pada Oktober mendatang, setelah memenangkan Pilkada Rabu (19/4).

Sementara di luar kawasan gedung Kementerian Pertanian yang menjadi lokasi sidang, para pendukung dan penentang Ahok tetap menggelar mimbar bebas, kendati jumlahnya tak terlalu banyak lagi seperti sidang-sidang sebelumnya.

Para pendukung Ahok yang terpukul oleh kekalahan besar calon mereka di Pilkada DKI Jakarta sehari sebelumnya, tetap berusaha tampil penuh semangat,

Sejumlah pendukung Ahok tetap datang kendati sehari sebelumnya terpukul oleh kekalahan sang gubernur di Pilkada. Di tengah terik matahari, mereka bernyanyi dan menari, menyuarakan dukungan. Melalui pengeras suara, koordinator aksi mengajak para pendukung Ahok "untuk menghilangkan kekecewaan karena kekalahan dalam pilkada dan mari berpoco-poco."

"Masih semangatkah kawan-kawan membela Ahok?"
Pekikan itu disambut dengan jawaban kompak, "masiiih!"
"Mari kita mengawal sidang Ahok agar Ahok... "
"Bebaaaas..."

Para penentang Ahok tetap menggelar unjuk rasa menuntut Ahok dihukum penjara. Di kubu anti Ahok, susana sedikit lebih meriah -bisa dimengerti, karena salah satu tujuan utama mereka, menggagalkan terpilihnya Ahok, telah berhasil. Sejumlah orator tetap bersemangat tampil dengan pengeras suara di mobil mimbar.

"Urusan melawan si penista Agama, si Ahok, belum beres. Sebelum Ahok dihukum, kita tidak boleh berhenti melakukan perjuangan!"

Di wilayah aksi anti Ahok ini malah sejumlah pedagang memanfaatkan keramaian untuk menjajakan jualan mereka. <ind>

Ahok menerima laporan warga Bukit Duri di Balaikota DKI Jakarta 18/04/2017

Independen.Net, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) curiga ada permainan dalam menentukan penerima rusun Rawa Bebek untuk korban gusuran Bukit Duri, Jakarta Selatan. Menurut Ahok, pihak yang biasanya bermain dalam penerima rusun itu adalah pemilik tanah tempat warga Bukit Duri mengontrak sebelum digusur.

"Warga tinggal di Bukit Duri, orang yang tinggal di pinggir sungai itu kan rata-rata kontrak, yang marah itu yang tuan rumah itu. Biasanya tiap kali kita mau pindahin, mereka suka ajukan boleh nggak minta satu-dua bulan kami pindah sendiri," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Ahok mengatakan permintaan menunda penggusuran adalah trik dari pemilik tanah kontrakan. Mereka akan bertindak curang dengan mengusir para warga yang selama ini sudah mengontak, lalu kunci rusun yang seharusnya menjadi hak warga mengontrak diambil oleh pemilik kontrakan.

"Saya temukan biasa sedikit trik. Orang miskin biasanya ngontrak 10-20 tahun di situ, KTP sudah lama di situ, itu diusir. Sehingga waktu mau dapat kunci rusun, yang tinggal 20 tahun karena status kontrak, KTP sana malah nggak dapat," ujar Ahok.

"Dia ganti tuh tuan rumahnya. Kadang-kadang KTP nggak di situ. Bisa ada oknum bermain juga," lanjutnya.

Ahok juga menyebut dirinya sudah mendapat bukti adanya permainan dari pemilik kontrakan saat pembagian kunci rusun. Karena itu dia membuat aturan baru dalam membagikan kunci rusun. Dia ingin, kunci rusun dibagikan per-KTP untuk warga Bukit Duri. Hal tersebut untuk menghindari kecurangan saat pembagian rusun.

"Saya bilang satu KK satu (rusun) saja. Bingung nggak dia. Masukin keluarganya. Kalau kamu punya rumah, dimasukkin, kamu tinggal di rusun, pasti nggak ditinggali. Akhirnya nyalain lampu tutup gorden. Itu yang kita sita kembali," tutup Ahok.

Sebelumnya, Siti Haroh, warga Bukit Duri, Jakarta Selatan mengadu kepada Ahok di Balai Kota karena dipersulit mendapatkan rumah susun (rusun) Rawa Bebek. Padahal, Siti mengaku sudah mengontrak di Bukit Duri sejak tahun 2000. Siti juga memiliki KTP DKI beralamat di Bukit Duri.

Ahok menerima laporan warga Buklit Duri di Balaikota DKI 18/4/2017

Independen.Net, Jakarta - Siti Haroh, warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena dipersulit mendapatkan rumah susun (rusun) Rawa Bebek. Padahal Siti mengaku sudah mengontrak di Bukit Duri sejak tahun 2000.

Saat kawasan Bukit Duri digusur, Siti mengaku diminta pindah oleh pemilik kontrakan yang selama ini ditinggali. Karena itu, Siti diminta dipindah ke rusun, namun permintaan tersebut kerap ditolak.

"Saya nggak pernah dikasih rusun Pak. Padahal saya mau pindah ke (rusun) Rawa Bebek. Tapi nggak pernah dikasih Pak. Alasannya, saya nggak punya petak bidang," kata Siti kepada Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

"Ini kan sudah disiapkan Bu," kata Ahok kepada Siti.

"KTP mana Bu memang?" tanya Ahok lagi.

"KTP Bukit Duri Pak," jawabnya.

Sambil menangis, Siti bercerita kepada Ahok soal anaknya yang sedang sakit dan tidak bersekolah. Dia mengaku tidak punya biaya menyekolahkan anak, apalagi saat ini dia masih pusing karena belum memiliki tempat tinggal tetap.

"Sekarang masih ngontrak Pak di Cipinang. Padahal saya maunya ke Rawa Bebek. Soalnya teman-teman saya yang lain, yang ngontrak juga, pada dapat di Rawa Bebek," ujar Siti kepada Ahok.

Ahok pun menuliskan nota kepada Siti agar dia bisa mendapatkan rusun Rawa Bebek. Dalam notanya, Ahok menuliskan warga Bukit Duri, walaupun mengontrak, tetap mendapat rusun.

"Yang tinggal di Bukit Duri, alamat KTP Bukit Duri, walau kontrak, harus dikasih rusun," tulis Ahok.  <ind>

Independen.Net, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali aktif bertugas di Balai Kota DKI Jakarta mulai hari ini. Aktifnya Ahok karena cuti kampanye Pilkada DKI 2017 putaran kedua telah diselesaikan mantan Bupati Belitung Timur itu.

Seperti biasanya, suasana pendopo Balai Kota kembali ramai disesaki warga yang ingin mengadu pada Ahok. Bahkan, ada warga yang sudah datang sejak pukul 05.00 WIB.

"Saya dari rumah jam 4-an, takut antreannya panjang kalau siang," ujar Junita, warga Jakarta Selatan, Senin (17/4/2017).

Junita pun berdiri di barisan paling depan di antrean warga. Sementara di belakangnya, puluhan warga juga setia menunggu Ahok.

Tepat pukul 07.45 WIB, Ahok pun tiba di Balai Kota. Antrean warga yang ingin berfoto menyambut Ahok.

"Selamat datang, Pak," ucap salah satu warga menyapa Ahok.

Sebelum Ahok kembali aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta, kondisi pendopo Balai Kota tak seriuh ini. Warga yang ingin mengadu pada Plt Gubernur Sumarsono dapat dihitung dengan jari.

Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak hadir saat pasangan yang diusungnya di Pilgub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat tampil dalam debat nanti malam. Dia menugaskan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto untuk datang ke debat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan itu.

Meski tak hadir ke debat, Mega menitipkan pesan untuk Ahok. "Pesan Ibu (Megawati), Pak Ahok tampil apa adanya," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (12/4/2017).

Mega, kata Hasto, juga berpesan agar Ahok menyampaikan sejumlah program yang saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh warga DKI. Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang membuat warga DKI Jakarta tak risau lagi soal biaya pendidikan.

Ada juga program Kartu Jakarta Lansia (KJL) dan pembangunan sejumlah masjid dan tempat ibadah lainnya. "Itu yang disampaikan Ibu (Megawati)," kata Hasto.

Ahok dan Djarot akan menjalani sesi debat pamungkas malam ini. Dia akan beradu gagasan dengan kandidat pasangan cagub-cawagub DKI, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Debat akan berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta Selatan mulai pukul 19.30 WIB selama dua jam dan dibagi menjadi enam sesi.

Melalui panggung debat nanti malam para kandidat akan memaparkan program-programnya dan warga DKI bisa menentukan siapa
gubernur pilihannya. Catat tanggal mainnya dan jangan sampai ketinggalan!  <ind>

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menilai penundaan sidang tuntutan perkara dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang sedianya dilakukan pada hari ini, Selasa (11/4), memang sudah terencana dengan baik. Hal ini, kata Fahri, lantaran sebelumnya diketahui sudah ada permintaan penundaan sidang oleh Polda Metro Jaya dan Jaksa Agung.

"Kemarin ada surat permintaan dari Polda, lalu disetujui oleh Jaksa Agung yang minta sidang ini ditunda. Lalu kemudian muncul jaksa tidak siap sidang, ya itu sudah jelaslah," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/4).

Menurutnya juga, ketidaksiapan penuntut umum dalam menyusun tuntutan hanya bagian dari skenario penundaan sidang. Karena jika Jaksa Agung, M Prasetyo menginginkan sidang Ahok ditunda, tentu akan mempengaruhi penuntut umum.

''Ini bukan hanya nggak rasional. Polda minta tunda. Jakgung juga mengatakan ingin tunda, ya pastilah jaksanya itu disuruh action. Pengacaranya dibikin sandiwara seolah dirugikan. Ini omong kosong, bikin ketawa semut ini," kata Fahri.

Ia pun bersyukur sandiwara atas hukum tersebut diketahui secara jelas oleh masyarakat. Sehingga, semua pihak dapat menilai sendiri sandiwara tersebut.

"Tuhan telah membuka aib hukum kita ini. Oleh karena itu, sadarlah kita. Bahwa sandiwara ini harus dihentikan. Sandiwara ini memuakkan. Sandiwara ini tidak hanya dikutuk oleh semua orang, tapi juga Tuhan dan seluruh sekalian alam ini,'' katanya.

Diketahui, sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama ditunda. Hal ini setelah penuntut umum menyatakan belum siap membacakan tuntutan kepada Ahok.

Karenanya, majelis hakim persidangan perkara Ahok memutuskan untuk menunda pembacaan tuntutan Ahok hingga 20 April 2017 mendatang. "Karena JPU belum siap dalam membacakan tuntutannya, maka diputuskan sidang ini ditunda. Kalau pun bisa saat ini, kita tunda 5 jam pun tidak masalah yang penting selesai hari ini, tapi JPU siap tidak?," kata hakim dalam sidang yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Independen.Net, Jakarta -- Sidang pembacaan tuntutan atas kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama ditunda hingga 20 April mendatang, atau sehari setelah gelaran Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Penundaan ini pun mendapat tanggapan negatif dari ACTA, kelompok yang menuntut Ahok segera dipenjara atas kasus ini. <ind>

Ahok bersama ketua umum PBNU KH. Said Aqil Siradj 10/04/2017

Jakarta - Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj mengatakan pihaknya tidak dapat memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon di Pilkada DKI. Said Aqil mengaku hanya bisa mendoakan pasangan calon, termasuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

"PBNU nggak bisa mendukung-dukung. Yang dukung nanti PKB, PPP. (Kalau) mendoakan boleh," kata Said Aqil saat bertemu dengan Ahok-Djarot di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Kramat, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Said Aqil mendoakan Ahok-Djarot selalu sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan YME. Tak lupa, Said juga mendoakan agar Ahok-Djarot sukses dunia-akhirat dan ikut berperan menjaga PBNU.

"Mudah-mudahan Ahok-Djarot sehat, dimuliakan dan pilkada damai. Sukses dunia-akhirat dan mampu jaga PBNU," ujar Said.

Sementara itu, Ketum PPP Djan Faridz, yang ikut hadir, mengatakan pertemuan di kantor PBNU hanya silaturahmi. Djan menegaskan tidak ada dukungan dari PBNU kepada pasangan tersebut.

"Pertemuan ini sebetulnya tidak lebih tidak kurang silaturahmi antara calon dan PBNU. Dan ini menegaskan bahwa PBNU tidak mendukung calon, karena ini adalah politis," ujar Djan seusai pertemuan.

Namun, menurut Djan, PBNU mengizinkan anggotanya mendukung salah satu pasangan cagub-cawagub.

"Kita tidak omong politik. Kita yang penting semua 69 persen warga nahdliyin Ahlisunnah Waljamaah, itu yang penting. Kita cinta damai, kita cinta Rasulullah, kita selalu membuat Maulid. Kita selalu memperingati 7 hari, termasuk 40 hari, 100 hari, dan seribu hari (kematian). Kita selalu menghormati makam-makam ulama besar. Itulah Ahlisunnah Waljamaah. Jadi kita cinta damai," ujar Djan.

Karena itu, Djan menegaskan, pihaknya tidak ingin agama digunakan untuk kepentingan yang menyimpang. Islam yang diajarkan di Indonesia, menurutnya, adalah Islam yang damai, bukan Islam yang radikal atau yang suka memfitnah dan membohongi.

"Semua orang yang kita doakan untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan cinta dari Allah SWT. Dan kita selalu meminta, doakan, supaya mereka semua diberi surga oleh Allah SWT," tutur Djan. <>

Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj pada Istighotsah.

Jakarta - Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj menyebut isu SARA dalam Pilkada DKI Jakarta hanya bersifat sesaat. Isu ini diyakini Said Aqil akan hilang sendirinya setelah gelaran pilkada usai.

"Habis pilkada juga selesai (isu SARA). Itu cuma isu sesaat," kata Said Aqil saat bertemu cagub-cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Kramat, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Said meminta agar masyarakat Jakarta lebih dewasa dan berpikir matang. Persatuan dan kesatuan, lanjut Said, menjadi hal yang penting untuk dijaga.

"Mari kita dewasa, berpikir matang, dan utamakan persatuan dan kesatuan," tuturnya.

Said lantas bicara Islam Nusantara yang diajarkan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berbeda dengan Islam yang diajarkan di negara Timur Tengah. Karena itu, Said ingin ada pilkada yang damai, tertib, dan lancar bagi warga DKI.

"Islam Nusantara itu beda dengan Islam di Timur Tengah. Agar pilkada ini damai, tertib, lancar, bermanfaat bagi semua warga Jakarta," ujarnya. <ind>

Independen.Net, - Video iklan yang menayangkan kampanye Basuki Tjahja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapatkan protes dari masyarakat. Salah satunya Abdullah Gymnastyar.

Dalam akun twitternya @aagym ia memprotes keras iklan kampanye yang menyudutkan umat Islam. Ia bahkan menuliskan protesnya dengan huruf kapital.

"Pak AHOK saya PROTES KERAS video kampanye yang sangat menyudutkan umat Islam. Ini fitnah yang sangat kotor dan keji" tulisnya pada Senin (10/4).

Ia juga menegaskan umat Islam tidak pernah mengatakan ganyang Cina sekalipun berjuta umat Islam berkumpul.

"Tak pernah kami mengatakan ganyang Cina sekalipun berjuta umat Islam berkumpul, bahkan kami menghormati,, mengapa membut video fitnah ini?" tulis Aa Gym.

Sebelumnya, pasangan Ahok-Djarot mengeluarkan iklan kampanye. Iklan tersebut menggambarkan aksi demonstrasi dan sweeping yang dilakukan oleh orang berpeci. Dalam iklan tersebut juga ditulis 'gayang cina' dan narasi sebagai berikut;

Saudara-saudaraku, seluruh warga jakarta. Waktu sudah mulai mendekat. Jadilah bagian dari pelaku sejarah ini dan akan kita tunjukan bahwa negara pancasila benar-benar hadir di jakarta.

Kita juga akan tunjukan bahwa Bhinneka Tunggal Ika benar-benar bukan hanya jargon tapi sudah membumi di Jakarta.

Siapapun kalian, apa agama kalian, apa suku kalian, darimana asal usul kalian, saudara-saudara semua semua adalah saudara kita sebangsa dan setanah air dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Jangan tanyakan darimana kau berasal. Jangan tanyakan apa agamamu. Tapi tanyakan apa yang telah kau perbuat untuk Jakarta <ind>

Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

Deklarasi tersebut disampaikan dalam acara Isra Mi'raj PKB sekaligus deklarasi di GOR Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu (9/4). Dukungan disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKB DKI, Hasbiallah Ilyas. Djarot Saiful Hidayat hadir dalam acara ini.

Dalam sambutannya, Hasbiallah mengibaratkan kepala daerah selayaknya sopir mobil berdasarkan pengalaman pribadinya. Ia mengatakan, saat ia berangkat dari Pulomas ke Ragunan, sempat sasar di jalan karena sopir yang membawanya masih baru.

Hal tersebut juga berlaku dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI yang saat ini sedang berlangsung. "Jadi kita cari sopir itu yang sudah paten, sudah mengerti. Kalau sopir saya yang lama, jalan sampai lubang semut juga tahu," katanya.

Hasbiallah juga menyampaikan Jakarta merupakan barometer dan miniatur Indonesia, sehingga dalam memilih pemimpinnya tidak boleh main-main. Kader PKB DKI juga diminta berhati-hati dan tidak main-main dalam memilih pemimpin Jakarta.

Hasbi mengingatkan pada kader PKB DKI agar tidak main-main dalam memilih pemimpin untuk Jakarta. Karena, Jakarta merupakan miniatur dan barometer Indonesia. Dia juga mengimbau kepada para kader agar senantiasa menjaga ajaran Islam.

"Nggak boleh Jakarta ini buat main-main. Yang lebih dari itu, kultur Islam ahlisunnah waljamaah kita harus kita jaga, bukan Islam yang keras, yang mengganggap dirinya benar. Jakarta ini miniatur, barometer Indonesia. Wajib hukumnya Jakarta dipegang oleh ahlisunnah waljamaah. Pak Djarot ini orang NU asli, dia datang ke pengajian bukan cuma di Pilkada. Waktu jadi Wakil Gubernur sering keliling sama PKB, itu tanda beliau menghormati kami kaum nadliyin dan PKB," papar Hasbi.

"Jakarta jangan sampai seperti Suriah, Yaman dan wilayah konflik lain karena menganggap benar sendiri. Kita ini Islam yang tengah, yang nggak pernah mencaci orang lain," lanjutnya.

Di depan kader PKB, Hasbi mengingatkan bahwa Rasullulah diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu, sebagai umat Islam, ujar Hasbi, para kader PKB harus senantiasa mengikuti akhlak yang diajarkan oleh Rasullulah, salah satunya adalah memaafkan orang yang sudah berbuat zalim. Bahkan, Hasbi menyebut bahwa Djarot sudah pernah mencontohkan akhlak yang diajarkan Rasullulah saat dirinya coba diusir saat datang ke Masjid At-Tin.

"Yang harus kita sadari, Rasullulah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Islam intinya kemanusian, tidak menghina orang lain. Kalau mengaku Islam, lihat bagaimana akhlaknya. Kita harus maafkan orang yang menzalimi kita. Pak Djarot pernah diusir di salah satu masjid, pas saya tanya bagaimana dia diusir, dia bilang saya sudah maafkan. Itu akhlak Rasullulah," ujar anggota DPRD DKI ini.

Ada harapan dari Hasbi kepada Djarot bila dia dan Ahok kembali diamatkan oleh warga DKI untuk memimpin Jakarta. Hasbi ingin Jakarta menjadi barometer Islam sunnah waljamaah.

"Kepentingan PKB cuma satu, kuatnya Islam sunnah waljamaah di Jakarta yang mulai tergerus. Moga-moga di Jakarta Selatan Pak Djarot bisa menang," tutup Hasbi.  <>

Abdul Azis atau Daeng Azis ikut kampanye mendukung pasangan Anies Sandi

Di tengah acara kampanye calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, terlihat  Daeng Azis datang ke acara tersebut. Eks pentolan Kalijodo, saat Kalijodo menjadi kawasan prostitusi, itu datang didampingi beberapa ajudannya. Ia datang sekitar pukul 15.00 WIB dan terlebih dulu mengisi buku tamu.

Azis datang ke lokasi acara kampanye Anies yang bernama "Deklarasi Duta Yusri". Saat pria bernama lengkap Abdul Azis itu datang, Anies sedang berorasi di hadapan para warga pendukungnya.

Saat diwawancarai di sela acara tersebut, Azis sempat memuji sosok Anies dan mengatakan bahwa ia mendukung cagub DKI Jakarta nomor urut tiga tersebut.

"Kita harus memilih pemimpin yang memiliki integritas yang mengayomi, yang mendidik, inilah Pak Anies. Sepenuhnya mendukung Anies-Sandi," ujar Azis mengkampanyekan pasangan Anies-Sandi.

Sebelumnya, Daeng Azis pernah ditangkap polisi atas kasus pencurian listrik untuk kafenya di Kalijodo, yang saat itu masih menjadi kawasan prostitusi.  <>