Independen.Net

Sekretaris Kabinet Pramono Anung 17/4/2017

Dalam rangkaian kunjungan ke negara-negara Asia, Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Mike Pence dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada Kamis (20/4) mendatang. Selain akan diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pembicaraan bilateral, Wapres AS itu juga akan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Agenda utamanya adalah hal yang berkaitan tentunya dengan kepentingan kedua negara karena apapun ini adalah kunjungan pertama kali Wakil Presiden, kepala pemerintahan Amerika Serikat ke Asia, dan yang dikunjungi terbatas, yaitu Korea Selatan, Jepang, Indonesia dan Australia,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) siang.

Menurut Seskab, beberapa hal sekarang ini sedang dipersiapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan wakil dari pemerintah Amerika Serikat. Nantinya, lanjut Seskab, Wakil Presiden AS itu  akan diterima oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, dan tentunya akan ada statement yang akan disampaikan bersama.

Mengenai statement apa yang akan disampaikan, Seskab menjelaskan, itu nanti akan disampaikan oleh Menlu. “Tetapi yang jelas, bahwa kehadiran Wakil Presiden ini akan diterima oleh Presiden Jokowi sekaligus ada press statement, dan kemudian juga akan melakukan pembicaraan bilateral dengan wakil Presiden,” tegasnya.

Saat ditanya kaitan kunjungan Wapres AS Mike Pence dengan dukungan bagi Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Seskab Pramono Anung mengatakan, bahwa itu sudah dibicarakan dengan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe dari Jepang yang datang ke Istana Bogor, beberapa waktu lalu.

“Memang pemerintah Indonesia meminta untuk dukungan agar Indonesia bisa menjadi Anggota Tidak Tetap di Dewan Keamanan PBB. Dan ini juga tentunya kita memberikan apresiasi terhadap hal tersebut. Presiden memantau, memonitor, negara-negara mana saja yang sudah memberikan dukungan kepada keinginan Indonesia,” ujar Seskab. (FID/RAH/ES)

Tujuh Negara yang Dilarang Masuk Amerika

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memenuhi janjinya untuk melarang warga Muslim masuk ke AS. Trump telah memutuskan melarang imigran asal tujuh negara Muslim Timur Tengah dan Afrika untuk memasuki wilayah AS.

Trump menandatangani perintah eksekutif soal larangan imigran asal tujuh negara muslim itu pada Rabu (25/1/2017).

Ketujuh negara Muslim yang dianggap berbahaya antara lain, Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani keputusan kontroversial mengenai pengungsi dan para pengunjung dari negara-negara mayoritas muslim. Perintah ini membatasi masuknya pengunjung dari Suriah dan enam negara mayoritas muslim lainnya selama 90 hari.

Menurut Gedung Putih seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (28/1/2017), keenam negara tersebut adalah Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman. Disebutkan bahwa selama setidaknya 90 hari ini, pemerintah AS akan membatasi pemberian visa bagi warga dari Suriah dan enam negara tersebut.

"Saya sedang mengambil langkah-langkah pemeriksaan baru untuk membuat para teroris Islam radikal menjauh dari AS. Saya tidak menginginkan mereka di sini," kata Trump di Pentagon.

"Kami hanya ingin menerima mereka yang akan mendukung negara kita dan yang sangat mencintai rakyat kita," imbuh Trump.

Keputusan Trump yang baru enam hari menjabat AS ini diungkap beberapa staf Kongres dan ahli imigrasi yang mengetahui tentang masalah tersebut kepada Reuters.

Mantan penasihat utama Layanan Imigrasi dan Kewarganegaraan AS, Stephen Legomsky mengatakan, presiden memang memiliki kewenangan untuk membatasi penerimaan pengungsi dan penerbitan visa ke negara-negara tertentu terkait kepentingan publik AS.

”Dari sudut pandang hukum, itu akan menjadi hak hukumnya. Tapi dari sudut pandang kebijakan, itu akan menjadi ide yang buruk karena ada kebutuhan kemanusiaan yang mendesak sekarang bagi pengungsi,” ujar Legomsky.

Keputusan Trump tersebut juga mendapat kritikan tajam dari warga Muslim Amerika. Mereka menilai, kebijakan kontroversial Trump justru akan merugikan Amerika Serikat.

“Keputusan ini tidak akan membuat negara kita lebih aman, namun justru akan membuat semakin menakutkan dan kurang terbuka,” ujr Direktur eksekutif nasional Dewan Hubungan Amerika-Islam, Nihad Awad seperti dilansir The Independent.