Independen.Net

Independen.Net -  PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berhasil meraih laba bersih sebesar 6,69 triliun hingga triwulan pertama 2017 atau naik 45,8% dibandingkan periode sama 2016 sebesar Rp 4,588 triliun.

Direktur Keuangan Telkom Harry M. Zen menjelaskan, penopang kenaikan laba bersih salah satunya pendapatan usaha sepanjang triwulan pertama 2017 sebesar Rp 31,02 triliun atau naik 12,6% dibandingkan periode sama 2016 sebesar 27,54 triliun. Sedangkan Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization (EBITDA) di kuartal pertama 2017 sebesar 16,81 triliun atau naik 14,7% dibandingkan periode sama 2016 sebesar Rp 14,65 triliun.

“Bisnis Data, Internet dan Layanan IT masih menjadi mesin pertumbuhan Perseroan yang mengalami peningkatan sebesar 25,4% dibandingkan kuartal I 2016 atau mencapai Rp 12,92 triliun. Bisnis yang didominasi oleh layanan fixed dan mobile broadband ini memberikan kontribusi sebesar 41,6% terhadap total pendapatan konsolidasi Telkom. Hal ini menunjukkan hasil tranformasi perusahaan menjadi perusahaan telekomunikasi digital,” ungkap Harry Kamis (20/4).

Dari kinerja operasional, hingga 31 Maret 2017 pertumbuhan pelanggan IndiHome meningkat 32% menjadi 1,78 juta pelanggan dari periode yang sama di 2016.

Telkomsel selaku entitas anak usaha juga membukukan kinerja cemerlang di tiga bulan pertama 2017 ini dengan mencatatkan pendapatan sebesar Rp 22,30 triliun dimana pertumbuhan Pendapatan, EBITDA dan Laba Bersih sebesar 10,4%, 13,0% dan 17,8%.

Harry melanjutkan, Telkomsel masih mampu mempertahankan bisnis legacy seluler. “Guna terus mengembangkan bisnis seluler, Telkomsel sepanjang kuartal pertama 2017 telah menambah 7.060 Base Transceiver Station (BTS) baru dimana keseluruhannya adalah BTS 3G/4G,” lanjut Harry.
Sementara itu, total biaya mengalami peningkatan sebesar 3,1% menjadi Rp 18,60 triliun. Biaya operation and maintenance meningkat 8,5% menjadi Rp 8,30 triliun, sejalan dengan perusahaan yang tengah gencar membangun infrastruktur jaringan untuk mendukung performansi mobile dan fixed broadband.

Harry berharap kinerja yang cukup menggembirakan pada kuartal I/2017 dapat terus dipertahankan. “Kinerja yang kuat pada kuartal I/2017 ini merupakan kelanjutan pertumbuhan tahun 2016, kami berharap momentum pertumbuhan ini dapat kami pertahankan pada kuartal selanjutnya,” tutup Harry M. Zen.(ind)

Independen.Net, Jakarta - Pahala Mansury pekan lalu diangkat jadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Pahala menggantikan Arif Wibowo yang memimpin Garuda Indonesia sejak Desember 2014 menggantikan Emirsyah Satar.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, menaruh harapan lebih kepada Pahala sebagai pimpinan maskapai pelat merah itu. Rini berharap banyak perbaikan yang bisa dilakukan terhadap perseroan selama 12 bulan ke depan.

"Kita beri waktu dalam 12 bulan ini sih," tutur Rini di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Rini mengatakan, tujuan ditunjuknya Pahala sebagai pimpinan baru Garuda untuk melakukan reformasi baik dari segi operasional dan keuangan. Sehingga diharapkan emiten berkode GIAA itu bisa semakin berjaya di negerinya sendiri.

"Garuda itu kan memang saat ini memerlukan restrukturisasi secara menyeluruh. Dari segi operasional, dari segi keuangan. Bagaimana memperkuat operasional dengan kompetisi yang makin kuat di domestik maupun internasional, dan juga memperkuat struktur keuangannya. Karena itu kita melihat setelah interview banyak pihak, Pak Pahala yang paling tepat untuk itu," ujar Rini.

Rini mengaku belum puas dengan pencapaian yang sudah dilakukan Arif saat memimpin Garuda selama dua tahun terakhir. Rini ingin ada terobosan dalam bisnis perjalanan yang tidak hanya mengandalkan penjualan tiket pesawat terbang saja, juga dengan penginapan dan paket wisata lainnya.

"Memang menurut saya ada hal yang saya melihat masih perlu diperkuat. Jadi memang struktur secara operasional menyeluruh, terutama sinergi antara Garuda, Citilink, dengan GMF, dan aktvitas yang lain termasuk aerowisatanya, bagaimana ke depan kompetitor kita mereka menjualnya dengan paket. Bukan hanya tiket pesawat, tapi juga hotelnya, transportasi daratnya. Nah ini yang secara sistem mau kita perbaiki di sana," jelas Rini.

Mengenai pengganti Pahala di Bank Mandiri, Rini mengaku masih terus melakukan seleksi dengan jajaran direksi dan komisaris. Tidak menutup kemungkinan pengganti Pahala yang dulu menjabat sebagai Direktur Finance dan Treasury Bank Mandiri berasal dari BUMN lain.

"Internal juga bagus. Kita sedang melihat juga, sinergi antar BUMN harus kita perkuat. Jadi apa perlu antar bank, atau perlu kekuatan di IT nya. Jadi talent full BUMN secara menyeluruh yang kita lihat, perusahaan itu membutuhkan apa ke depannya. Mengingat ke depan kita makin kompetitif," tutup Rini

Independen, Jakarta- Menteri BUMN Rini M Soemarno meluncurkan Kartu BUMN yang merupakan kartu identitas multifungsi di sela-sela kegiatan Executive Leadership Program (ELP) bagi para pemimpin BUMN, Kamis (13/April 2017). Selain sebagai kartu identitas, Kartu BUMN juga dapat berfungsi sebagai alat pembayaran (uang elektronik), kartu program loyalty (pengumpulan, transfer, dan penggunaan poin di antar BUMN), serta kartu fasilitas seperti akses ke infrastruktur perusahaan maupun ke fasilitas layanan kesehatan.

Rini mengatakan, Kartu BUMN hadir sebagai implementasi visi untuk mensinergikan keunggulan BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat portfolio bisnis BUMN, terutama bidang financial, e-Commerce, dan digital platform dengan kerjasama antarBUMN.


Program ini memungkinkan karyawan BUMN dan anggota keluarganya untuk memperoleh manfaat maksimal dari program promosi antar BUMN. Dengan adanya Kartu BUMN, maka BUMN akan dapat semakin mengembangkan bisnisnya dengan penggunaan dan promosi oleh jutaan orang Karyawan BUMN dan keluarganya. Di samping itu, kehadiran Kartu BUMN juga akan mendorong roadmap pengembangan bisnis yang mengarah ke pembentukan National Payment Gateway. “Kehadiran kartu BUMN diharapkan dapat memberikan menghadirkan berbagai manfaat yang dapat dirasakan secara langsung bagi seluruh karyawan BUMN dan Kementerian BUMN, maupun anggota keluarganya,” pungkas Rini.

Independen.Net, Kementrian BUMN -  - Bertempat di lantai 6 Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat, dilaksanakan penyerahan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry  nomor : SK-72/MBU/04/2017, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry.

Acara dibuka oleh Pontas Tambunan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN pukul 15.00 WIB, dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian BUMN.

Melalui penyerahan Salinan Keputusan ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry, Dalam rangka penataan organisasi dan untuk lebih mengefektifkan pengurusan perusahaan, memenuhi kebutuhan organisasi serta penataan susunan keanggotaan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry.

Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry :

Charda Damanik sebagai Direktur;
M Fitri Natriawan sebagai Direktur;
Yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-94/MBU/06/2015 tanggal 11 Juni 2015, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN tersebut. Dalam kesempatan yang sama mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry menjadi sebagai berikut :

Semula                                                          Menjadi

Direktur Utama                                 Direktur Utama;
Direktur                                           Direktur Teknik dan Operasional;
Direktur                                           Direktur Pelayanan dan Fasilitas;
Direktur                                           Direktur Komersial;
Direktur                                           Direktur SDM dan Umum.
Serta mengalihkan penugasan Sdr. La Mane, yang semula sebagai Direktur  mengalami perubahan menjadi Direktur Teknik dan Operasional Dengan masa jabatan meneruskan  sisa masa jabatannya dan Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota  Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry :

Yusuf Hadi                     - sebagai Direktur Komersial;
Wing Antariksa              - sebagai Direktur SDM dan Umum;
Christine Hutabarat        - sebagai Direktur Pelayanan dan Fasilitas.

Humas

Independen.Net - Kementerian BUMN akan memasuki usianya yang ke 19 tahun pada tanggal 13 April. Dalam perjalanannya sudah banyak perubahan yang terjadi di organisasi pemerintah ini.

Awalnya, Kementerian BUMN merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan yang terjadi tak lepas dari tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia.

Pada tahun 1973, unit yang menangani pembinaan BUMN hanya setingkat Eselon II dan disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Kemudian berubah menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara) dan berubah kembali menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1993.

Dari tahun 1993 sampai dengan 1998 organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Selanjutnya, organisasi ini terus mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMN hingga saat ini telah menjadi setingkat Kementerian.

Walaupun telah banyak melalui perubahan tak mengubah semangat organisasi ini untuk terus meningkatkan peran, fungsi dan kontribusi BUMN dalam bidang keungan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia melalui program BUMN Hadir untuk Negeri. <ind>

Independen.Net, Kementrian BUMN - Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tantangan yang dicoba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Namun sayangnya, industrialisasi memiliki dampak negatif yang menimbulkan masalah baru, karena di samping mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup manusia, industrialisasi juga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Berdasarkan dampaknya, permasalahan lingkungan dapat dikategorikan menjadi masalah lingkungan lokal, nasional, dan global contohnya seperti Pemanasan Global Penipisan Lapisan Ozon dan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Beragam regulasi telah dikeluarkan dalam upaya menekan dampak lingkungan. Untuk itu, diharapkan partisipasi dari semua pihak terutama pada kepatuhan terhadap regulasi tersebut.

Berlatar belakang permasalahan tersebut, PT Surveyor Indonesia atau yang biasa di sebut PTSI bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi menggelar Sosialisasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Sesuai Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 di Kabupaten Sukabumi dengan mengundang para pelaku industri di Kabupaten Sukabumi antara rumah sakit, manufaktur dan perkebunan. Diharapkan melalui sosialisasi ini, dapat meningkatkan pemahaman terhadap beberapa regulasi  sehingga diharapkan dapat meningkatkan pula  kepatuhan terhadap regulasi bagi para pelaku industri.

PT Surveyor Indonesia, merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang memiliki jasa Independent Assurance  melakukan pemastian tidak memihak terhadap regulasi, standar maupun peraturan. PT Surveyor Indonesia memiliki kompetensi dan pengalaman di empat sektor ; Migas dan Sistem Pembangkit, Mineral dan Batubara, Infrastruktur serta Penguatan Institusi dan Kelembagaan.

“PT Surveyor Indonesia telah lama berperan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup  berupa: Audit Lingkungan, Monitoring  Lingkungan juga sebagai LPJP AMDAL,” ujar Imam Dasuki.

PT Surveyor Indonesia juga memiliki kantor cabang dan perwakilan di hampir seluruh Indonesia dan telah memiliki laboratorium Mineral, Batubara, Lingkungan, dan Crude Palm Oil. Untuk laboratorium lingkungan, PT Surveyor Indonesia pusatkan di cabang Batam dan akan dikembangkan di beberapa cabang lain seperti Surabaya, Medan dan Palembang.

Berbekal  hal tersebut, PT Surveyor Indonesia akan melakukan pengembangan bisnis serta upaya meningkatkan peran dalam pengelolaan lingkungan khususnya Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa Jasa Pengelolaan Limbah B3.

“Belum pernah ada bencana besar di Sukabumi akibat limbah B3, tapi perlu diantisipasi agar dapat mengurangi dan menghilangkan risiko kerusakan dan kerugian akibat kesalahan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Sukabumi,” ujar Wakil Bupati Sukabumi, Adjo  Sardjono.***

Presiden Jokowi berdiskusi dengan Wapres, Menkeu, dan Menteri PUPR sebelum Ratas Pembiayaan Infrastruktur di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4)

Independen.Net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah menginginkan seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus bisa diselesaikan pada 2018 mendatang.

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena begitu kita undur, kita tunda, pembiayaan untuk itu akan semakin besar. Kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Pembiayaan Infrastruktur, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4) sore.
Untuk itu, Presiden mengaku dirinya ingin mengetahui yang sekarang ini sedang berjalan, baik yang bersumber pada APBN, yang bersumber pada non anggaran pemerintah, baik swasta murni, BUMN murni, maupun di PPP-KPBU dengan jaminan non anggaran pemerintah.

“Ini penting sekali kita selesaikan, kita bahas pada sore hari ini,” ujar Presiden.

BUMN dan BUMD

Soal anggaran proyek infrastruktur itu, menurut Presiden Jokowi, jika swasta tidak mau membiayai investasi, bisa ditawarkan opsi skema PPP, Public Private Partnership atau KPBU, atau mungkin juga kerja sama BUMN, dengan BUMD, dengan swasta.

Jika tidak ada yang mau mengambil peluang-peluang itu, lanjut Presiden, maka bisa diberikan penugasan ke BUMN atau BUMD, dan pilihan terakhir baru ditempuh dengan pembiayaan dari APBN atau APBD.

“Saya kira proses-proses di BUMN, sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang fresh, uang yang fresh dari pasar, ini juga bisa kita lakukan, sehingga juga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa,” tutur Presiden.

Presiden melihat di lapangan, kendala dan masalah-masalah juga tidak banyak masalah, masalah kecil-kecil terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan.

Tetapi apapun, kata Presiden Jokowi, yang berkaitan dengan pembiayaan ini akan didetailkan lagi, utamanya untuk kereta ringan Light Rail Train (LRT) Jabodetabek dan juga yang berkaitan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Demikian juga mengenai Kereta Kencang Jakarta-Surabaya dan jalan-jalan tol yang mungkin, menurut Presiden, kalau ada sedikit kesulitan pembiayaan agar disampaikan dalam Rapat Terbatas itu.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FID/RAH/ES)

Independen.Net, Jakarta  - Bertempat di Ruang Sriwijaya Gedung Karsa Lt. 4  Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pada tanggal 5 April 2017 telah dilaksanakan acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Cooperation Agreement) Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI. Tentang Penyerahan Kewenangan Untuk Melaksanakan Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia serta dalam rangka mendukung penuh PT BKI untuk maju sebagai anggota IACS.

Independen.Net - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan terbentuknya Holding BUMN Industri Pertambangan seiring dengan finalisasi sejumlah regulasi pendukungnya.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan cadangan mineral, serta batubara yang besar, termasuk yang dikelola oleh BUMN Industri Pertambangan. Namun, penguasaan sumber daya dan cadangan oleh perusahaan pelat merah sektor pertambangan masih relatif rendah dibandingkan pemain swasta nasional maupun asing. Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Holding ini juga dipersiapkan menjadi perusahaan kelas dunia.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan sesuai dengan strategi dan arah pembangunan BUMN jangka menengah yang tercantum dalam Roadmap BUMN tahun 2015-2019.

“Salah satu tujuan BUMN sektor pertambangan adalah menjalankan program hilirisasi dan kandungan lokal, serta menjadikan BUMN sebagai salah satu perusahaan kelas dunia. Sinergi BUMN Industri Pertambangan ini juga akan mengerjakan sejumlah proyek bernilai besar. Pembangunan sejumlah proyek ini mengindikasikan pembiayaan yang jumlahnya besar. Holding BUMN Industri Pertambangan adalah solusi atas besarnya pembiayaan tersebut,” ujar Fajar.

Sementara itu Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro menjelaskan, dari rencana enam holding yang ada, holding sektor pertambangan adalah yang paling siap direalisasikan. “Sejumlah masalah regulasi yang masih ada akan terus digodok dan dan dibahas dalam rapat kementerian. Begitu juga diskusi lebih lanjut tentang payung hukum holdingisasi PP No 72 Tahun 2016,” ujarnya.

Aloysius melanjutkan, proses legalitas Holding BUMN Pertambangan sudah menyelesaikan tahap harmonisasi yang dilakukan oleh  Kementerian Hukum dan HAM.  “Kami terus melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai kalangan dan pemangku kebijakan terkait dengan PP 72 Tahun 2016 sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik,” kata Aloysius.

Terkait dengan sejumlah proyek yang akan digarap sinergi BUMN Industri Pertambangan,  CEO Bukit Asam Arviyan Arifin mengatakan proyek tersebut nantinya akan dijalankan oleh Bukit Asam dan Antam.

“Untuk meningkatkan kapasitas produksi perseroan yang masih 5 persen dari total produksi nasional menjadi 56 persen, dibutuhkan pengembangan PLTU dengan dana yang besar. Bukit Asam akan meningkatkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x125 megawatt (MW) di Tanjung Enim menjadi 5.000 MW hingga 2026, Sumsel 8 hingga 2x600 MW dan Sumsel 9 dan 10 akan  ditingkatkan menjadi 3.000 MW,” kata Arifin.

Finance Director Inalum Ogi Ahmad Kosasih menambahkan, pengembangan secara vertikal ke hulu untuk membangun Smelter Grade Alumina (SGA) akan dilakukan bersama Antam. “Saat ini, Inalum masih mengimpor alumina. Hasil produk SGA itu nantinya akan diserap (offtake) oleh Inalum. Inalum juga bekerja sama dengan Pertamina dan investor lain dalam membangun Calcine Plant untuk peleburan alumina. Sementara itu, di hilir kita bangun aluminium palate dan aluminium alloys yang akan selesai pada Mei 2017. Semua proyek ditargetkan selesai sebelum 2020,” jelas Ogi.

CEO Antam Teddy Badrujaman menyebutkan, pihaknya berencana memproduksi emas murni yang berbahan baku bullion. Antam juga akan membangun SGA dan Chemical Grade Alumina (CGA). Sejauh ini, jelas Teddy, CGA sudah selesai sedangkan SGA rencananya akan dibangun di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Antam juga berencana membangun lagi pabrik ferronickel di Halmahera Timur dengan kapasitas 13.500 ton ferronickel. **Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN

Yenni Andayani Dijunjuk Sebagai Pelaksana Tugas Sementara Dirut Pertamina

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina (Persero) memutuskan memberhentikan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama (Wadirut) Ahmad Bambang dari jabatannya.

Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno Nomor: SK-26/MBU/2/2017 tentang pemberhentian itu diserahkan oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, di lantai 7 Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat, Jumat (3/2) pagi.

Menurut Gatot, Pertamina ke depan punya tanggung jawab yang luar biasa. Karena itu, tugas strategis manajemen harus solid, sehingga perlu penyegaran,” kata Gatot.

Ia menjelaskan, sesuai dengan arahan komisaris bahwa komunikasi internal sangat penting. “Saat ini banyak keputusan yang tertunda yang harus diselesaikan ke depan. Tim ini harus solid dan berlanjut agar berdampak pada kinerja perusahaan keseluruhan,” ujarnya.

Sementara Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng mengatakan, penggantian Dwi dan Ahmad tersebut tidak ada kaitannya dengan isu perseteruan keduanya seperti yang diberitakan media. “Ini (pergantian) hal yang biasa dan terjadi dimana-mana. Ini untuk mencari talent-talent baru yang bisa bekerjasama dan solid di Pertamina,” ujarnya.

Bersamaan dengan pemberhentian Dirut dan Wadirut itu, menurut Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng, pemegang saham juga menunjuk Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama Pertamina.

Yenni Andayani bukan orang baru di Pertamina. Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan tahun 1988 yang saat ini berusia 51 tahun itu, kini menjabat sebagai Direktur EBT Pertamina.

Perjalanan karirnya dimulai sejak 1991 di Pertamina dan pernah dipercaya untuk memegang posisi sebagai Direktur Utama PT Nusantara Gas Company Services di Osaka, Jepang, Direktur Utama PT Donggi-Senoro LNG (2009-2012) dan Senior Vice President Gas and Power, Direktorat Gas PT Pertamina (Persero) (2013-2014).

Tampak hadir dalam penyerahan salinan SK Menteri BUMN itu Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Gatot Trihargo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazra, dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (Humas Kementerian BUMN/*/ES)