Independen.Net

Ahok pada sidang ke-18 dituntut 1 tahun penjara

Independen.Net, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa menilai Ahok terbukti melakukan penodaan agama.

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah menyatakan perasaan kebencian," ujar ketua tim jaksa Ali Mukartono membacakan surat tuntutan dalam sidang lanjutan Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

Dalam berkas tuntutan sebanyak 209 halaman itu, jaksa Ali Mukartono menyatakan Ahok terbukti melanggar pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap terhadap suatu golongan. Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto kemudian menjadwaklkan sidang berikutnya, Selasa (25/4), dengan agenda pembacaan pembelaan dari pihak Ahok.

Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani sidang ke-18 ini sehari setelah kekalahannya di Pilkada Jakarta dari Anies Baswedan.

Jaksa Ali Mukartono menyebut mereka mengajukan tuntutan itu setelah mempertimbangkan sejumlah fakta, dan beberapa hal yang meringankan dan memberatkan terkait terdakwa.
Hal yang memberatkan adalah perbuatan yang didakwakan itu meresahkan masyarakat. Sementara yang meringankan, Ahok sebagai gubernur telah melakukan berbagai program pembangunan yang nyata, dan selama persidangan bersikap sopan.
Pembacaan tuntutan sedianya dilangsungkan Selasa (11/4) pekan lalu namun ditunda karena jaksa belum siap.Awalnya Jaksa menyebut alasan permintaan penundaan itu karena berkas tuntutan mereka 'belum selesai diketik.'
Namun kemudian jaksa Ali Mukartono meminta jadwal penundaan sidang disesuaikan dengan permintaan Kapolda Jakarta M. Iriawan, yakni sesudah penyelenggaraan Pilkada.

Jaksa Penuntut Umum Ali menjerat Ahok dengan Pasal 156 dan 156a KUHP

Bermula dari Pulau Pramuka

Peristiwa yang didakwakan pada Ahok adalah pidatonya pada 27 September 2016, saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang lalu dianggap menghina agama. Ahok saat itu datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya kerapu. Ia mengatakan dalam sambutannya, program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tak terpilih lagi menjadi gubernur di Pilkada 2017, sehingga warga tak harus memilihnya hanya semata-mata karena ingin program itu terus dilanjutkan. "Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak- Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak-Ibu," katanya. "Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok," tambahnya.


Pidato Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang jadi alat baru bagi kalangan yang sejak awal sudah menolaknya.
Rekaman video ini diunggah di saluran Pemprov DKI Jakarta, dan tak ada masalah soal ini, hingga pada 6 Oktober, Buni Yani, seorang dosen, mengunggah ulang video itu di akun Facebooknya, berjudul 'Penistaan terhadap Agama?' dengan transkripsi pidato Ahok namun memotong kata 'pakai'. Ia menuliskan 'karena dibohongi Surat Al Maidah 51' dan bukan "karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51', sebagaimana aslinya.

Tak lama kemudian Front Pembela Islam, FPI, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sumatera Selatan melaporkan Ahok kepada polisi. Sejumlah organisasi lain menyusul melakukan laporan kepada polisi.

Momentum bagi penentang Ahok

Ahok kemudian meminta maaf, namun kasus ini terus berkembang. Pada 14 Oktober 2016, massa berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Ahok segera dihukum. Unjuk rasa sempat berlangsung ricuh.
Kasus ini membuat Rizieq Shihab, tokoh FPI, yang selama ini merupakan penentang keras Ahok, mendapatkan momentum. Ia berhasil menggalang umat dariberbagai kelompok Islam lain dalam aksi 4 November yang dikenal sebagai Aksi 411, yang diikuti ratusan ribu orang.

Polisi lalu menetapkan Ahok sebagai tersangka pada 16 Oktober, namun Rizieq Shihab tidak mengendurkan tekanan. Ia menggalang lagi aksi massa lebih besar, pada 2 Desember 2016, yang dikenal sebagai Aksi 212, yang oleh sebagian orang disebut diikuti lebih dari sejuta orang.

Pendiri FPI Rizieq Shihab dalam unjuk rasa 4 November.

Unjuk rasa yang berlangsung tertib pada 4 November berubah menjadi rusuh saat memasuki malam.
Berbagai unjuk rasa sesudah itu tak berhasil mengumpulkan massa terlalu besar, namun gelombang penentangan terhadap Ahok dan tekanan agar ia dipenjarakan serta diberhentikan sebagai gubernur terus bergulir dalam berbagai bentuk.
Kelompok-kelompok penentang yang ditokohi Rizieq Shihab ini bergabung juga dengan kubu lawan-lawan Ahok di Pilkada 2017.

Calon gubernur Anies Baswedan yang kemudian memenangkan Pilkada, sempat menyambangi Rizieq Shihab di markas FPI, bergabung dalam salat subuh yang digelar dalam rangkaian aksi anti Ahok di Masjid Istiqlal -yang dihadiri juga oleh Sandiaga Uno dan cagub lain waktu itu, Agus Yudhoyono, dan para tokoh penentang Ahok.
Para penentang Ahok berkeras mereka tak ada urusan dengan pilkada, namun berbagai aksi diarahkan pada Pilkada Jakarta. Antara lain Tamasya Al Maidah yang dimaksudkan untuk menggalang umat dari berbagai daerah untuk mendatangi TPS-TPS, kendati dihalang-halangi aparat.
Dan akhirnya, pada Pilkada Rabu (19/4), Ahok kalah dari Anies Baswedan, dengan selisih besar. Dan di malam kemenangan, sesudah Ahok mengakui kekalahan, Anies Baswedan datang ke Istiqlal, bersama pasangannya di Pilkada, Sandiaga Uno, serta Prabowo, Ketua Umum Gerindra, pendukung utama pasangan Anies-Sandi, untuk melakukan 'sujud syukur' yang dipimpin Rizieq Shihab.
Prabowo sendiri dalam salah satu pidato kemenangan kubu Anies-Sandi, mengucapkan terima kasih khusus pada Rizieq Shihab dan sejumlah tokoh Islam garis keras penentang Ahok.

Sehari sesudah Pilkada
Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama datang ke sidang pembacaan tuntutan Kamis (20/4) ini sesudah menerima kunjungan Anies Baswedan, yang akan menggantikannya sebagai gubernur pada Oktober mendatang, setelah memenangkan Pilkada Rabu (19/4).

Sementara di luar kawasan gedung Kementerian Pertanian yang menjadi lokasi sidang, para pendukung dan penentang Ahok tetap menggelar mimbar bebas, kendati jumlahnya tak terlalu banyak lagi seperti sidang-sidang sebelumnya.

Para pendukung Ahok yang terpukul oleh kekalahan besar calon mereka di Pilkada DKI Jakarta sehari sebelumnya, tetap berusaha tampil penuh semangat,

Sejumlah pendukung Ahok tetap datang kendati sehari sebelumnya terpukul oleh kekalahan sang gubernur di Pilkada. Di tengah terik matahari, mereka bernyanyi dan menari, menyuarakan dukungan. Melalui pengeras suara, koordinator aksi mengajak para pendukung Ahok "untuk menghilangkan kekecewaan karena kekalahan dalam pilkada dan mari berpoco-poco."

"Masih semangatkah kawan-kawan membela Ahok?"
Pekikan itu disambut dengan jawaban kompak, "masiiih!"
"Mari kita mengawal sidang Ahok agar Ahok... "
"Bebaaaas..."

Para penentang Ahok tetap menggelar unjuk rasa menuntut Ahok dihukum penjara. Di kubu anti Ahok, susana sedikit lebih meriah -bisa dimengerti, karena salah satu tujuan utama mereka, menggagalkan terpilihnya Ahok, telah berhasil. Sejumlah orator tetap bersemangat tampil dengan pengeras suara di mobil mimbar.

"Urusan melawan si penista Agama, si Ahok, belum beres. Sebelum Ahok dihukum, kita tidak boleh berhenti melakukan perjuangan!"

Di wilayah aksi anti Ahok ini malah sejumlah pedagang memanfaatkan keramaian untuk menjajakan jualan mereka. <ind>

Kapolri Tito Karnavian jelang PILKADA DKI putaran dua, Ecovention Ancol 18/04/2017

Independen.Net, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sebanyak 62 ribu personel gabungan Polri, TNI, dan Linmas akan diterjunkan untuk mengamankan pencoblosan Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Sebagian personel diterjunkan di tiap-tiap TPS.

"Untuk pengamanan, kami sudah siapkan kekuatan sekitar 62 ribu dari unsur Polri, TNI dan anggota Linmas. Anggota linmas sendiri 26 ribu, sisanya 35 ribuan dari Polri 20 ribu dan dari TNI kurang lebih 15 ribu," ujar Tito di sela acara Pembekalan Pengamanan Pilkada DKI, Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4/2017).

Dari jumlah keseluruhan, sebanyak 34 ribu personel masing-masing 17 ribu anggota Polri dan 17 ribu pasukan TNI diterjunkan ke tiap-tiap TPS. Sisanya, petugas gabungan akan melakukan patroli di Ibu Kota untuk memastikan Jakarta dalam kondisi aman.

"Kekuatan kita yang standby ada 10 ribu dari Polri dan 1.500 (personel) yang ada di bawah kendali dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya," jelas Tito.

Tak hanya itu, ribuan pasukan cadangan dari Polri dan TNI juga disiagakan di tiap-tiap markas komando. Jenderal bintang empat ini meyakinkan bahwa pasukan yang disiagakan mampu mengawal pelaksanaan Pilkada DKI 2017 dengan aman, lancar, dan damai.

"Kita yakinkan warga Jakarta untuk pemilihannya insya Allah dapat berjalan lancar. Dan silakan menggunakan hak pilih, hak politik, dengan sebebas-bebasnya. Ini dijamin oleh pemerintah," tegas Tito. <ind>

Ahok menerima laporan warga Bukit Duri di Balaikota DKI Jakarta 18/04/2017

Independen.Net, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) curiga ada permainan dalam menentukan penerima rusun Rawa Bebek untuk korban gusuran Bukit Duri, Jakarta Selatan. Menurut Ahok, pihak yang biasanya bermain dalam penerima rusun itu adalah pemilik tanah tempat warga Bukit Duri mengontrak sebelum digusur.

"Warga tinggal di Bukit Duri, orang yang tinggal di pinggir sungai itu kan rata-rata kontrak, yang marah itu yang tuan rumah itu. Biasanya tiap kali kita mau pindahin, mereka suka ajukan boleh nggak minta satu-dua bulan kami pindah sendiri," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Ahok mengatakan permintaan menunda penggusuran adalah trik dari pemilik tanah kontrakan. Mereka akan bertindak curang dengan mengusir para warga yang selama ini sudah mengontak, lalu kunci rusun yang seharusnya menjadi hak warga mengontrak diambil oleh pemilik kontrakan.

"Saya temukan biasa sedikit trik. Orang miskin biasanya ngontrak 10-20 tahun di situ, KTP sudah lama di situ, itu diusir. Sehingga waktu mau dapat kunci rusun, yang tinggal 20 tahun karena status kontrak, KTP sana malah nggak dapat," ujar Ahok.

"Dia ganti tuh tuan rumahnya. Kadang-kadang KTP nggak di situ. Bisa ada oknum bermain juga," lanjutnya.

Ahok juga menyebut dirinya sudah mendapat bukti adanya permainan dari pemilik kontrakan saat pembagian kunci rusun. Karena itu dia membuat aturan baru dalam membagikan kunci rusun. Dia ingin, kunci rusun dibagikan per-KTP untuk warga Bukit Duri. Hal tersebut untuk menghindari kecurangan saat pembagian rusun.

"Saya bilang satu KK satu (rusun) saja. Bingung nggak dia. Masukin keluarganya. Kalau kamu punya rumah, dimasukkin, kamu tinggal di rusun, pasti nggak ditinggali. Akhirnya nyalain lampu tutup gorden. Itu yang kita sita kembali," tutup Ahok.

Sebelumnya, Siti Haroh, warga Bukit Duri, Jakarta Selatan mengadu kepada Ahok di Balai Kota karena dipersulit mendapatkan rumah susun (rusun) Rawa Bebek. Padahal, Siti mengaku sudah mengontrak di Bukit Duri sejak tahun 2000. Siti juga memiliki KTP DKI beralamat di Bukit Duri.

Ahok menerima laporan warga Buklit Duri di Balaikota DKI 18/4/2017

Independen.Net, Jakarta - Siti Haroh, warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena dipersulit mendapatkan rumah susun (rusun) Rawa Bebek. Padahal Siti mengaku sudah mengontrak di Bukit Duri sejak tahun 2000.

Saat kawasan Bukit Duri digusur, Siti mengaku diminta pindah oleh pemilik kontrakan yang selama ini ditinggali. Karena itu, Siti diminta dipindah ke rusun, namun permintaan tersebut kerap ditolak.

"Saya nggak pernah dikasih rusun Pak. Padahal saya mau pindah ke (rusun) Rawa Bebek. Tapi nggak pernah dikasih Pak. Alasannya, saya nggak punya petak bidang," kata Siti kepada Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

"Ini kan sudah disiapkan Bu," kata Ahok kepada Siti.

"KTP mana Bu memang?" tanya Ahok lagi.

"KTP Bukit Duri Pak," jawabnya.

Sambil menangis, Siti bercerita kepada Ahok soal anaknya yang sedang sakit dan tidak bersekolah. Dia mengaku tidak punya biaya menyekolahkan anak, apalagi saat ini dia masih pusing karena belum memiliki tempat tinggal tetap.

"Sekarang masih ngontrak Pak di Cipinang. Padahal saya maunya ke Rawa Bebek. Soalnya teman-teman saya yang lain, yang ngontrak juga, pada dapat di Rawa Bebek," ujar Siti kepada Ahok.

Ahok pun menuliskan nota kepada Siti agar dia bisa mendapatkan rusun Rawa Bebek. Dalam notanya, Ahok menuliskan warga Bukit Duri, walaupun mengontrak, tetap mendapat rusun.

"Yang tinggal di Bukit Duri, alamat KTP Bukit Duri, walau kontrak, harus dikasih rusun," tulis Ahok.  <ind>

Independen.Net, Jakarta - Dua hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) sore.

Dalam keterangan pers di akhir pertemuan, Presiden Jokowi mengimbauseluruh warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ragu. Presiden menjamin keamanan Jakarta selama berlangsungnya pelaksanaan Pilkada.

“Hak (memilih) itu dijamin konstitusi dalam memilih gubernur dan wakil gubernur. Saya mengajak seluruh warga yang mempunyai hak untuk memilih, gunakan hak pilih itu tanpa ragu,” kata Presiden.

Presiden meminta masyarakat agar tidak mengkhawatirkan kondisi Ibu Kota selama berlangsungnya pesta demokrasi tersebut.

Menurut Presiden, dirinya sudah memerintahkan kepada seluruh aparat negara, TNI, Polri, untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta.

“Semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan dan tanpa intimidasi dari pihak mana pun,” tegas Presiden.

Mengenai hasil Pilgub DKI Jakarta, Presiden Jokowi meyakini pemimpin yang nantinya terpilih merupakan pilihan terbaik bagi warga Jakarta.

Independen.Net, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali aktif bertugas di Balai Kota DKI Jakarta mulai hari ini. Aktifnya Ahok karena cuti kampanye Pilkada DKI 2017 putaran kedua telah diselesaikan mantan Bupati Belitung Timur itu.

Seperti biasanya, suasana pendopo Balai Kota kembali ramai disesaki warga yang ingin mengadu pada Ahok. Bahkan, ada warga yang sudah datang sejak pukul 05.00 WIB.

"Saya dari rumah jam 4-an, takut antreannya panjang kalau siang," ujar Junita, warga Jakarta Selatan, Senin (17/4/2017).

Junita pun berdiri di barisan paling depan di antrean warga. Sementara di belakangnya, puluhan warga juga setia menunggu Ahok.

Tepat pukul 07.45 WIB, Ahok pun tiba di Balai Kota. Antrean warga yang ingin berfoto menyambut Ahok.

"Selamat datang, Pak," ucap salah satu warga menyapa Ahok.

Sebelum Ahok kembali aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta, kondisi pendopo Balai Kota tak seriuh ini. Warga yang ingin mengadu pada Plt Gubernur Sumarsono dapat dihitung dengan jari.