Independen.Net

Independen.Net -  PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berhasil meraih laba bersih sebesar 6,69 triliun hingga triwulan pertama 2017 atau naik 45,8% dibandingkan periode sama 2016 sebesar Rp 4,588 triliun.

Direktur Keuangan Telkom Harry M. Zen menjelaskan, penopang kenaikan laba bersih salah satunya pendapatan usaha sepanjang triwulan pertama 2017 sebesar Rp 31,02 triliun atau naik 12,6% dibandingkan periode sama 2016 sebesar 27,54 triliun. Sedangkan Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization (EBITDA) di kuartal pertama 2017 sebesar 16,81 triliun atau naik 14,7% dibandingkan periode sama 2016 sebesar Rp 14,65 triliun.

“Bisnis Data, Internet dan Layanan IT masih menjadi mesin pertumbuhan Perseroan yang mengalami peningkatan sebesar 25,4% dibandingkan kuartal I 2016 atau mencapai Rp 12,92 triliun. Bisnis yang didominasi oleh layanan fixed dan mobile broadband ini memberikan kontribusi sebesar 41,6% terhadap total pendapatan konsolidasi Telkom. Hal ini menunjukkan hasil tranformasi perusahaan menjadi perusahaan telekomunikasi digital,” ungkap Harry Kamis (20/4).

Dari kinerja operasional, hingga 31 Maret 2017 pertumbuhan pelanggan IndiHome meningkat 32% menjadi 1,78 juta pelanggan dari periode yang sama di 2016.

Telkomsel selaku entitas anak usaha juga membukukan kinerja cemerlang di tiga bulan pertama 2017 ini dengan mencatatkan pendapatan sebesar Rp 22,30 triliun dimana pertumbuhan Pendapatan, EBITDA dan Laba Bersih sebesar 10,4%, 13,0% dan 17,8%.

Harry melanjutkan, Telkomsel masih mampu mempertahankan bisnis legacy seluler. “Guna terus mengembangkan bisnis seluler, Telkomsel sepanjang kuartal pertama 2017 telah menambah 7.060 Base Transceiver Station (BTS) baru dimana keseluruhannya adalah BTS 3G/4G,” lanjut Harry.
Sementara itu, total biaya mengalami peningkatan sebesar 3,1% menjadi Rp 18,60 triliun. Biaya operation and maintenance meningkat 8,5% menjadi Rp 8,30 triliun, sejalan dengan perusahaan yang tengah gencar membangun infrastruktur jaringan untuk mendukung performansi mobile dan fixed broadband.

Harry berharap kinerja yang cukup menggembirakan pada kuartal I/2017 dapat terus dipertahankan. “Kinerja yang kuat pada kuartal I/2017 ini merupakan kelanjutan pertumbuhan tahun 2016, kami berharap momentum pertumbuhan ini dapat kami pertahankan pada kuartal selanjutnya,” tutup Harry M. Zen.(ind)

Pedagang cabai (ilustrasi)

Independen.Net, Kemenkeu – Dalam rangka menjaga kestabilan harga-harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2017, sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) berkoordinasi pada rapat Rapat Koordinasi Pembahasan Inflasi, pada Kamis (13/04) di Jakarta.

Dikutip dari situs Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Kemenko), inflasi komponen administered price (AP) pada Maret 2017 berasal dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahap kedua dan kenaikan harga bahan bakar khusus seperti pertalite, pertamax, dan pertamax plus. Kenaikan tersebut akibat dari deflasi sebesar 0,02% (mtm), secara tahunan mencapai 3,61% (yoy), sehingga inflasi sepanjang tahun 2017 sebesar 1,19% (ytd). Dilihat dari komposisinya, komponen volatile food (VF) mengalami deflasi 0,77%, sementara komponen administered price (AP) masih mengalami inflasi sebesar 0,37%.

“Untuk itu, kita perlu berembuk untuk mengendalikan volatile food agar tidak bergejolak di tengah adanya tekanan administered price. Kita perlu mendapatkan titik optimum di antara dua hal itu, termasuk untuk persiapan menjelang puasa dan lebaran”, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Darmin Nasution.

Hadir dalam rakor ini antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadojo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dan pejabat K/L terkait. (nr/ds)

Ponton pengangkut batubara (ilustrasi)

Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan, bahwa nilai ekspor Indonesia sepanjang Maret 2017 telah mencapai 14,59 miliar dollar AS atau meningkat 15,68 persen dibanding ekspor Februari 2017. Sementara jika  dibandingkan dengan realisasi ekspor pada Maret 2016 meningkat 23,55 persen.

“Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-Maret 2017 mencapai 40,61 miliar dollar AS atau meningkat 20,84 persen dibanding periode yang sama tahun 2016,” bunyi siaran pers BPS yang dirilis Senin (17/4) siang.

Dari total nilai ekspor 14,59 miliar itu, menurut BPS, ekspor nonmigas Maret 2017 mencapai 13,11 miliar dollar AS, naik 14,86 persen dibanding Februari 2017, demikian juga dibanding ekspor Maret 2016 naik 24,03 persen.

BPS menjelaskan, peningkatan terbesar ekspor nonmigas Maret 2017 terhadap Februari 2017 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar 459,4 juta dollar AS (32,84 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada berbagai produk kimia sebesar 31,8 juta dollar AS (9,05 persen).

Ekspor nonmigas Maret 2017 terbesar, menurut siaran pers BPS itu, adalah ke Tiongkok yaitu 1,78 miliar dollar AS, disusul Amerika Serikat 1,51 miliar dollar AS, dan Jepang 1,26 miliar dollar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,72 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar 1,46 miliar dollar AS.

Impor Juga Naik

Meskipun realisasi ekspor Maret 2017 menunjukkan angka peningkatan, data BPS juga menunjukkan bahwa realisasi impor Indonesia pada Maret 2017 mencapai  13,36 miliar atau naik 17,65 persen dibanding Februari 2017. Namun jika dibandingkan Maret 2016 meningkat 18,19 persen.

Menurut BPS,  impor nonmigas pada Maret 2017 mencapai 11,10 miliar dollar AS atau naik 24,94 persen dibanding Februari 2017, begitu pula jika dibanding Maret 2016 meningkat 13,81 persen. Sedangkan i mpor migas Maret 2017 mencapai 2,26 miliar dollar AS atau turun 8,54 persen dibanding Februari 2017, dan naik 45,70 persen jika dibanding Maret 2016.

“Peningkatan impor nonmigas terbesar Maret dibanding Februari 2017 adalah golongan mesin dan peralatan listrik US$399,4 juta (36,84 persen), sedangkan penurunan terbesar adalah golongan benda-benda dari besi dan baja 85,8 miliar dollar AS (40,06 persen),” bunyi siaran pers BPS itu.

BPS juga menyebutkan, bahwa nilai impor semua golongan penggunaan barang baik barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari–Maret 2017 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing 4,75 persen, 18,05 persen, dan 6,52 persen.

Adapun negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Maret 2017, menurut data BPS, adalah Tiongkok dengan nilai 7,75 miliar dollar AS (25,75 persen), Jepang 3,42 miliar dollar AS (11,34 persen), dan Thailand 2,15 miliar dollar AS (7,15 persen). Sedangkan impor nonmigas dari ASEAN mencapai pangsa pasar 20,87 persen, sementara dari Uni Eropa 9,45 persen. (Humas BPS/ES)

Independen.Net - Harga sembako di jawa Timur hari ini



Update harga terbaru Sembako dan Bahan Pokok lainnya silahkan klik : Update Harga Terbaru Sembako

Independen.Net, Surabaya - Harga Rata-rata Bahan Pokok (Sembako) di Jawa Timur Hari Ini 13 April 2017 :
Update hari Jumat 14 April 2017 09:16 WIB <>

Update harga sembako terbaru dan bahan poko lainnya silahkan klik: Update harga sembako terbaru

Independen.Net - Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir di Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2017, di Sultan Hotel and Residence pada hari Selasa (11/04). Menkeu memaparkan pengalaman reformasi birokrasi yang terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan berbagi cerita tersebut agar Kemenag dapat memetik esensi, untuk membantu proses reformasi birokrasi di tubuh organisasinya.

Menurut Menkeu, sebuah reformasi membutuhkan sebuah tujuan yang jelas, yang nantinya dapat diterjemahkan dalam rencana-rencana implementasi yang dapat dimonitor serta diukur. Dalam reformasi, sebuah institusi tidak cukup hanya mengikuti institusi lain, tetapi juga harus memiliki jiwa sendiri. Sehingga nantinya, institusi tersebut tidak hanya “meminjam” tetapi juga ikut “menggerakkan”. "Reformasi harus punya jiwa," kata Menkeu.

Terkait Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) di Kemenkeu(Kemenkeu), Menkeu menjelaskan bahwa momentumnya dimulai dari perubahan fundamental dalam pengelolaan keuangan negara, melalui lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Cita-cita agar menjadi Kemenkeu terbaik di dunia juga menjadi dasar RB Kemenkeu. "Trust adalah esensi yang penting," tambah Menkeu.

Demi mewujudkan “kepercayaan” dari stakeholders, maka Kemenkeu mengaplikasikan 5 nilai yaitu  integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Dari 5 nilai tersebut, Kemenkeu menerjemahkannya menjadi reformasi organisasi, reformasi sumber daya manusia, dan reformasi pengukuran kinerja. Oleh karena itu, Menkeu menggarisbawahi agar reformasi dilakukan dan dikonsep sendiri, agar timbul rasa memiliki yang menjadi “roh” pada perubahan tersebut. "Untuk Kementerian Agama harus mencari apa roh dari perubahan itu," saran Menkeu sebagai tambahan.

Sebagai informasi, perjalanan RBTK di Kemenkeu sudah melalui 4 tahap yaitu periode I (2002-2006) terkait reformasi pengelolaan keuangan negara dan moderenisasi administrasi perpajakan; periode II (2007-2012)  terkait integrasi 3 pilar RB Kemenkeu dengan integrasi 8 area perubahan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; periode III (2012-2016) terkait penetapan dan implementasi Cetak Biru RBTK mengenai 87 inisiatif Transformasi Kelembagaan dan 9 arah kebijakan Transformasi Organisasi; serta periode IV terkait penetapan 20 Inisiatif Baru dalam rangka penguatan implementasi Program RBTK Kemenkeu. (yog/as)

Independen.Net - Berikut Data Kurs Pajak periode 12 April 2017- 18 April 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.10/2017 tanggal 11 April 2017. Klik gambar untuk membesarkan.

Independen.Net, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Keempat Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), di Jakarta pada Selasa (11/04). Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain, perkembangan terbaru pada industri kelapa sawit global, termasuk tantangan berupa hambatan perdagangan dan kriteria keberlanjutan.

Menurut Darmin, cetak biru menjadi penting untuk menentukan jangka waktu dan target capaian dalam pengembangan industri kelapa sawit. “Kelompok kerja teknis akan dibentuk untuk menyelesaikan rancangan sebelum Pertemuan Tingkat Menteri ke-5 pada Desember 2017,” ujarnya seperti dikutip melalui laman Kemenko Perekonomian.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan multi-stakeholders untuk meningkatkan kualitas minyak sawit dan keberterimaan. Oleh karena itu, sebelum penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri berikutnya, akan dilaksanakan dialog dengan para pemangku kepentingan terkait seperti petani kecil, sektor swasta, negara-negara pengimpor utama minyak sawit dan LSM.

Pertemuan ini juga membahas peningkatan kerja sama lebih lanjut dengan negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya. “Kita perlu meningkatkan partisipasi negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya dan berupaya untuk menarik lebih banyak keanggotaan dalam CPOPC,” tambahnya.

Selain itu, para Menteri CPOPC menyusun komunike bersama untuk menyampaikan sikap negara-negara produsen utama minyak sawit terhadap resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Resolusi dianggap kontra produktif terhadap upaya kuat negara-negara penghasil minyak sawit untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Anggota CPOPC berpandangan bahwa isu-isu lingkungan tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan. (as/rsa)

Independen.Net, Kemenkeu - Pada tahun 2018, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,4-6,1 persen. Pemerintah mengindikasikan ekonomi akan bertumbuh pada angka 5,6 persen, namun saat ini, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan kajian agar angka yang diproyeksi menjadi kredibel. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, pemerintah terus optimistis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ini bukan sekedar angka, tapi angka ini akan jadi basis kita menghitung APBN dan juga untuk memberikan signal bagaimana arah (kebijakan) pemerintah,” katanya dalam dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2017 dan Temu Konsultasi Triwulanan II dalam rangka penyusunan RKP 2017, yang bertema "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan" di Bappenas pada Selasa (11/04).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi, akan menyebabkan semua komponen pertumbuhan untuk naik lebih tinggi. Ada tiga sisi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu pertama dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, impor; (ii) sisi produksi, pertanian, industri, pertambangan, konstruksi, perdagangan, transportasi, gudang, informasi komunikasi jasa keuangan; dan (iii) sisi spasial, pulau mana harus tumbuh berapa banyak untuk bisa mencapai angka pertumbuhan yang ideal.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya ditopang oleh Pulau Jawa saja. Oleh karena itu, pertumbuhan spasial antar pulau sangat penting. “Semua punya kontribusi, kalau ada satu saja mesin mati atau sakit, itu bisa mengurangi daya dorong ekonomi kita,” tegasnya. Investasi menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia membutuhkan Rp5.000 triliun, namun hanya mampu dibiayai oleh APBN sekitar Rp429 triliun. Oleh karena itu, yang paling berkesinambungan dalam investasi adalah dari masyarakat dan dunia usaha melalui perbankan.

“Tidak ada tumbuh tinggi, tapi tumbuh yang berkualitas, tumbuh tapi mengurangi kesenjangan, tumbuh tapi mengurangi kemiskinan. Tumbuh itu yang menikmati semua, terutama yang 40% paling bawah (piramida),” harapnya. (ath/as)

Independen.Net, Kemenkeu - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta Presiden IDB Dr Bandar bin Muhammad Hamzah Hajjar dan Direktur Utama PT SMI Erma Sri Martini, mengadakan konferensi pers terkait acara The 3rd Member Countries Sovereign Investments Forum pada Selasa (11/04) di Bali International Convention Center.

Menkeu menjelaskan bahwa pertemuan yang diselenggarakan oleh IDB bersama-sama dengan PT SMI adalah wadah yang mengundang para Sovereign Wealth Fund (SWF) dari berbagai negara, tidak hanya negara-negara anggota IDB. Ini merupakan kali ketiga pelaksanaan forum serupa setelah sebelumnya berturut-turut di Jeddah dan Morocco.

“Tujuan dari SIF ini untuk mempertemukan dan meng-explore berbagai kesempatan yang ada di negara IDB, dalam bentuk proyek infrastruktur maupun proyek lain yang dianggap cocok dengan kebutuhan SWF di dunia, yang membutuhkan lokasi investasi yang berkualitas baik,” jelas Menkeu.

Di kesempatan yang sama, Presiden IDB juga menyampaikan bahwa forum ini penting dilaksanakan agar negara-negara anggota IDB maupun luar IDB, dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Salah satu bentuk kerja sama adalah penandatanganan Nota Kesepahamanan antara IDB dan PT SMI.

Enam poin pada MoU antara IDB dan PT SMI yang telah dilaksanakan pada malam pembukaan adalah pertama, co-financing project dalam bentuk pinjaman. Kedua, co-investment project dalam bentuk equity. Ketiga, explore fund untuk menarik SWF. Keempat, pembiayaan untuk PT SMI. Kelima, technical assistant. Keenam, capacity building untuk Unit Usaha Syariah PT SMI. (mra/as)

Independen.Net, Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan kepada seluruh pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada acara Leadership Development Program di Ruang Rapat Utama Gedung Mar’ie Muhammad, DJP pada Senin (10/04).

Dalam arahannya, Menkeu menyebutkan bahwa ia telah berulang kali memberikan penegasan mengenai betapa pentingnya peranan DJP, terutama level pimpinannya, bagi keseluruhan kehidupan Republik Indonesia. “Pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak adalah orang yang sangat menentukan maju dan mundurnya republik ini. Anda itu adalah mewakili suatu kepentingan yang sangat besar yaitu kepentingan bangsa, dan oleh karena itu saya ingin kembali mengingatkan itu kepada anda semua,” ungkapnya.

Sebagai seorang “leader”, Menkeu berpesan agar para pejabat Eselon II di DJP selalu memiliki dua dimensi, yaitu sebagai role model pemimpin yang dapat diandalkan dan pelindung anak buah, selain sebagai “manager” misi tujuan yang harus dicapai organisasi.

“Saya ingin jiwa leadership masuk di dalam pikiran anda, perasaan anda, dan tularkan kepada anak buah anda. Sampaikan ke mereka, ceritakan ke mereka, berikan contohnya. Tunjukkan leadership anda. Sayangi mereka. Bimbing mereka. Percayai mereka, tapi awasi juga mereka, jaga mereka itu tugas anda semua. Berikan virus-virus yang baik-baik, virus rasa kecintaan bahwa anda bagian dari kelompok elit. You’re elite in a different way. You’re elite because this republic needs you,” tegas Menkeu. (ip/as)

Menperin Airlangga Hartarto membuka pameran Adiwastra Nusantara 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (5/4). (Humas Kemenperin)

Industri tenun dan batik mampu memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional dengan nilai ekspor yang mencapai 151,7 juta dollar AS pada tahun 2016.

“Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah memacu kinerja industri padat karya berorientasi ekspor karena mampu memberikan efek berganda bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto saat membuka pameran Adiwastra Nusantara 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (5/4).

Menperin menyampaikan, pihaknya telah menetapkan 10 industri padat karya dan berorientasi ekspor yang diprioritaskan pengembangannya pada tahun ini, salah satunya industri kreatif. Sedangkan, yang lainnya adalah industri alas kaki, industri tekstil dan produk tekstil, industri makanan dan minuman, industri furnitur kayu dan rotan, industri elektronika dan telematika, industri barang jadi karet, industri farmasi, kosmetik dan obat tradisional, industri aneka, serta industri pengolahan ikan dan rumput laut.

Kemenperin mencatat, industri kreatif menyumbang sekitar Rp642 triliun atau 7,05 persen terhadap total PDB Indonesia pada tahun 2015. Kontribusi terbesar berasal dari sektor kuliner sebanyak 34,2 persen, fesyen 27,9 persen dan kerajinan 14,88 persen. Selain itu, industri kreatif merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan tenaga kerja nasional, dengan kontribusinya mencapai 10,7 persen atau 11,8 juta orang.

Menperin optimistis terhadap potensi industri tenun dan batik Nusantara karena didukung dengan kekayaan budaya Indonesia yang terus melahirkan berbagai jenis wastra dari masing-masing daerah dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

“Wastra Nusantara merupakan kain tradisional yang kental dengan nilai-nilai budaya. Motif-motif yang dibuat memiliki makna dan cerita yang diangkat dari sejarah dan adat-istiadat masyarakat setempat,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Menperin mengajak para pelaku industri fesyen Tanah Air yang tergolong dalam industri kecil dan menengah (IKM) agar bergabung dan memanfaatkan program e-Smart IKM yang telah diluncurkan oleh Kemenperin pada 27 Januari 2017.

“Dengan program e-Smart IKM ini, para pelaku usaha dapat memperluas akses pasarnya melalui marketplace dan akan mendapatkan berbagai program pembinaan dari kami,” kata Airlangga.

Untuk mendorong produk IKM nasional bisa menembus pasar ekspor, menurut Menperin, pemerintah telah memberikan fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) serta memberikan fasilitasi pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Melalui pameran ini, diharapkan juga dapat mempromosikan produk kain tradisional Indonesia yang berbasis budaya dan kekayaan intelektual hingga pada akhirnya mewujudkan pertumbuhan industri fesyen nasional,” ujar Airlangga.

Produk Fesyen

Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 369 sentra IKM tenun dan 101 sentra IKM batik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. “Beberapa tahun terakhir ini, wastra nusantara telah bermetamorfosis menjadi berbagai produk fesyen, kerajinan dan home decoration yang memiliki nilai tambah tinggi,” ungkapnya.

Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal IKM Kemenperin, IKM terus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan setiap tahun. Hal ini terlihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar Rp520 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015. Sementara itu, nilai tambah IKM di tahun 2014 tahun sekitar Rp373 triliun menjadi Rp439 triliun tahun 2015 atau naik 17,6 persen.

Gati menyebutkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memacu produktivitas dan daya saing IKM nasional, antara lain melalui peningkatan kemitraan antara IKM dengan industri tekstil dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan mutu produk melalui bimbingan teknis dan pendampingan tenaga ahli. (Humas Kemenperin/ES)

Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4) pagi.

Independen.Net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 adalah 5,6%. Presiden menginginkan, target tersebut tidak hanya di 2018, tetapi juga di 2017. Karena itu, mumpung baru masuk tiga bulan pertama, Presiden menginginkan dilakukannya penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga.

“Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat, dan itu bisa dilarikan pada belanja modal. Lihatlah lagi yang 2017 maupun nanti yang 2018,” pinta Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4) pagi.


Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan, selain belanjanya, sebetulnya yang paling penting untuk pertumbuhan, ada dua sekarang ini. Yang pertama naikkan ekspor, kedua naikkan investasi.

Naikkan ekspor itu, terang Presiden, bukan barang yang mudah karena pasarnya juga lesu. Tetapi, disampaikan Presiden, ada pasar-pasar non-tradisional yang bertahun-tahun tidak pernah kita lihat.

“Itu tolong betul-betul dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu, terutama yang penduduknya di atas 60, di atas 80,” tutur Presiden.

Sementara yang berkaitan dengan investasi, Presiden menegaskan, peluang di negara kita ini besar sekali dan banyak sekali investor yang berminat. Tetapi penyakitnya ada di kita sendiri, yaitu di masalah regulasi, masalah aturan-aturan yang masih keluar dari kementerian, dari dirjen.

“Saya sampaikan jangan buat lagi aturan yang nambah ruwet. Jangan. Ini masih keluar. Terakhir masih berapa keluar yang baru? 23,” ungkap Presiden seraya menegaskan keinginannya agar para menteri dan kepala lembaga pemerintahan non kementerian memotong yang sudah ada agar hilang, bukan menambah.

Kalau kita masih ulang-ulang begini terus, lanjut Presiden, ya sudah, ini kita rutinitas, enggak akan ada perubahan. “Kalau tidak ada keberanian, berarti itu enggak ada perubahan. Masih setingkat dirjen masih keluar, masih permen masih keluar. Nambahi sederhana enggak apa-apa. Ini nambahi ruwet,” ujarnya.

Perbesar Belanja Modal

Menurut Presiden Jokowi, volume belanja pemerintah akan mencapai di atas Rp2.200 triliun. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar fokusnya harus diarahkan untuk target-target pembangunan. Ia menekankan, agar belanja modal yang diperbesar. Karena itu, hal-hal yang tidak berkaitan dengan belanja modal, Presiden meminta agar dilihat secara rinci.

“Saya melihat saja banyak sekali yang berlebihan belanja-belanja yang non belanja modal, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan,” kata Presiden.

Untuk desain belanja 2018, menurut Presiden Jokowi, program-program yang berkaitan dengan infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan. Jangan sampai setengah-setengah setengah main.

“Sekali lagi, seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan di 2018, sehingga kita memiliki pondasi yang kuat, bukan hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden.

Selain pertumbuhan ekonomi, Presiden mengingatkan juga masalah pemerataan ekonomi yang berkeadilan. “Dorong agar program-program itu masuk kesini. Banyak sekali program yang rutinitas sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun itu-itu saja masih kita teruskan, masukkan ke sini hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan, hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan gini ratio, pengurangan kesenjangan,” pesan Presiden.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menhan Rymizard Ryacudu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Selain itu juga hadir Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menkominfo Rudiantara, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri PANRB Asman Abnur, Menhub Budi K. Sumadi, Jaksa Agung Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(GUN/FID/RAH/ES)

Ilustrasi MotoGP Marc Marques Tim Repsol Honda

Independen.Net - Pemerintah telah membayar uang kerohiman tahap I untuk pembebasan lahan seluas 63.019 meter persegi di Batek Bantar, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok.

“Nilai pembebasan lahan itu mencapai Rp 2,8 miliar. Saya harap bulan ini selesai,” kata Menteri Kordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Kemaritiman Senin (3/4/2017).

Dengan rampungnya sengketa lahan itu, sirkuit MotoGP, yang termasuk dalam rencana pengembangan KEK Mandalika oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dapat segera dibangun. Sirkuit tersebut akan dibangun oleh perusahaan investor dari Prancis, Vincy.

“Pak Kepala ITDC mengatakan hampir Rp 6 triliun akan segera masuk dari satu investor Prancis (untuk) membuat hotel dengan sirkuit MotoGP. Sudah pasti, sudah ditandatangani Presiden,” kata Luhut. Sirkuit ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah KEK Mandalika.

Sebelumnya, Manajemen Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan sirkuit MotoGP yang akan dibangun di KEK Mandalika merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Designer-Developer-Operator MotoGP pada 20 Januari lalu.

Targetnya, sirkuit yang dapat menampung 50 ribu penonton ini rampung pada 2019. Sirkuit ini juga akan menjadi sirkuit jalan raya MotoGP yang pertama. Saat gelaran MotoGP tidak berlangsung, sirkuit ini akan menjadi jalan umum yang dapat diakses masyarakat.

ilustrasi

Independen.Net - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen atau lebih tinggi dibanding capaian 2015 yang sebesar 4,88 persen. Sedangkan perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp47,96 juta atau USD3.605,1.

Di 2016, pertumbuhan terjadi di seluruh lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90 persen. Sedangkan di triwulan IV-2016, ekonomi Indonesia tumbuh 4,94 persen (y-on-y). Seluruh lapangan usaha tercatat bertumbuh dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 9,57 persen.

Dari data yang dilansir melalui laman BPS pada Selasa (07/02), struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2016 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,03 persen, dan Pulau Kalimantan 7,85 persen. (as/rsa)

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam jumpa pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Senin ( 6/2) siang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan, perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun. Sementara pendapatan per kapita mencapai Rp47,96 juta atau 3.605,1 dollar AS.

“Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam jumpa pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Senin ( 6/2) siang.

Menurut Suhariyanto, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 6,62 persen.

Khusus untuk triwulan IV Tahun 2016, Kepala BPS itu mengemukakan, bila dibandingkan triwulan IV-2015 (y-on-y) ekonomi Indonesia tumbuh 4,94 persen.

Ia menyebutkan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,57 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga sebesar 6,72 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q), jelas Suhariyanto, mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen. “Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 21,24 persen. Sementara dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan ekspor neto,” jelasnya.

Kepala BPS juga menyampaikan, bahwa struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2016 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sementara kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,03 persen, dan Pulau Kalimantan 7,85 persen. (Humas BPS/ES)

Menkeu Sri Mulyani di HUT APINDO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara CEO Gathering di Gedung Permata Kuningan, Jakarta pada Jumat (03/02).  Acara ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Menkeu mengajak para pengusaha yang tergabung dalam APINDO untuk bersama-sama mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.

"The confident of investors tergantung pada anda semua. Kalau APINDO wants to make it good, so you have to make it really good," katanya dalam acara yang bertajuk “Outlook Perekonomian Indonesia 2017”.

Menurut Menkeu, investasi sangat penting untuk menciptakan daya saing dan daya tarik bagi sektor-sektor manufaktur. “Untuk investasi, kita punya kemampuan utk meng-attract investor. Ada tren positif realisasi investasi, baik PMA maupun PMDN. Tapi tolong perhatikan, ini situasi saat harga komoditas tertekan selama 3 tahun. Kita punya daya tarik beyond komoditas,” jelas Menkeu.

Oleh karena itu, pemerintah menyatakan keseriusannya untuk mengurangi berbagai hambatan investasi. “Kita tidak ingin tergantung pada beberapa sektor saja. Itu tidak sehat utk ekonomi kita,” tambahnya. Tak lupa, ia juga menyampaikan ucapan selamat bagi APINDO. “Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk APINDO yang ke 65. 65 is the new 35," kata Menkeu. (ip/rsa)

Inilah transkrip pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Nation Branding 3 Februari 2017.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Beberapa waktu yang lalu, September 2016, kita telah membahas mengenai strategi peningkatan citra Indonesia di mata dunia. Dan dalam Ratas kali ini saya ingin mendengarkan perkembangan langkah-langkah konkret, langkah-langkah tindak lanjut dari program nation branding tersebut.

Saya ingin mengingatkan bahwa brand power Indonesia masih lemah, baik untuk perdagangan, untuk investasi, maupun untuk pariwisata dibandingkan negara-negara lain. Dari data yang saya peroleh di bidang perdagangan dan investasi, brand power Indonesia berada pada posisi 6,4 persen. Kalah dibandingkan Singapura yang hampir mencapai 10 persen dan Thailand yang sedikit di atas Indonesia. Posisi ini berada di bawah rata-rata dunia yang mencapai 7,7 persen. Sedangkan di bidang pariwisata, brand power Indonesia berada pada angka 5,2 persen. Artinya, juga masih berada di bawah Thailand, 9,4 persen yang memimpin di Asia, serta Singapura yang angkanya 8,6 persen. Segera harus kita perbaiki.

Dan saya melihat saat ini banyak negara yang habis-habisan menggarap nation branding-nya. Dengan menggarap brand power mereka ingin meningkatkan daya saing di bidang investasi, di bidang perdagangan, dan di bidang pariwisata. Mereka juga berlomba-lomba membangun reputasi di dunia dengan cara soft power, melalui diplomasi kebudayaan, film, diplomasi kuliner, sampai diplomasi olahraga.

Untuk itu saya ingin menekankan sekali lagi, yang pertama kita perlu mengetahui lebih dalam lagi apa saja kekuatan dan kelemahan kita dalam brand power, apa saja persepsi yang positif dan negatif tentang kita.

Kedua, dalam membangun citra Indonesia di dunia internasional, setiap kementerian/lembaga tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, Kementerian Perdagangan mengangkat tagline “remarkable Indonesia”, Kementerian Pariwisata mengusung “wonderful Indonesia”, demikian juga promosi di BKPM yang mempunyai tema sendiri.

Ketiga, perlunya dilakukan konsolidasi pada ajang-ajang promosi dan pameran di luar negeri. Sehingga lebih masif, lebih terintegrasi, dan juga memiliki dampak yang konkret, dampak yang nyata, dan betul-betul mampu bersaing dengan negara-negara yang lain, terutama sekali lagi di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

Yang keempat, bahwa nation branding ini bukan sebatas membuat logo atau menemukan tagline/slogan tapi reputasi positif yang memang betul-betul ditemukan dan dirasakan ketika orang datang ke negara kita, Indonesia. Artinya, perlu bersama kita bekerja lebih fokus dalam mewujudkan itu dan sekaligus menjaga citra positif negara.

Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.


Baca juga: Jokowi: Perbaiki Segera Nation Branding Indonesia

Kepala BKPM Thomas Lembong (berdiri ke-4 dari kiri) MoU KLIK

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meluncurkan perluasan implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) Tahap II, di Kawasan Industri Batamindo, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (3/2) pagi.

Teridentifikasi sebanyak 4 (empat) kawasan industri di wilayah Kota Batam dengan total luas lahan tersedia 326,4 Hektar dan 1 (satu) kawasan industri di Kabupaten Bintan  dengan luas lahan tersedia 229,6 hektar yang menerima fasilitas KLIK dalam kegiatan peluncuran ini,” kata Lembong dalam peluncuran tersebut.

Kawasan industri tersebut terdiri dari: a) Kota Batam (4 KI, total luas lahan tersedia 326,4 hektar): 1. Kawasan Industri Batamindo Industrial Park (61,4 hektar); 2. Kawasan Industri Bintang Industrial Park II (20 hektar); 3. Kawasan Industri Kabil Integrated Industrial Park (142,5 hektar); dan 4. Kawasan Industri West Point Maritime Industrial Park (102,5 hektar).

b) Kabupaten Bintan (1 KI, luas lahan 229,6 hektar), yakni Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate Lobam.

Menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, fasilitas KLIK ini dapat dinikmati oleh semua investor karena tidak mensyaratkan batasan minimal nilai investasi atau jumlah tenaga kerja, sepanjang berlokasi di Kawasan Industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Dengan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal, baik dari PTSP Pusat di BKPM maupun di PTSP Daerah,” ungkap Lembong.

Lebih lanjut mantan Menteri Perdagangan tersebut menyebutkan bahwa secara paralel, perusahaan dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan AMDAL), serta izin pelaksanaan lainnya. Izin pelaksanaan tersebut wajib diselesaikan sebelum perusahaan melakukan produksi secara komersial.

Peluncuran implementasi KLIK didukung oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Bintan, Badan Pengusahaan Batam, Badan Pengusahaan Bintan, serta DPRD Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Kota Batam, dan DPRD Kabupaten Bintan. Dengan peluncuran KLIK ini diharapkan realisasi investasi khususnya di Batam dan Bintan, Kepulauan Riau semakin meningkat dan dapat memacu kegiatan ekspor-impor.

Selain fasilitas KLIK, pemerintah juga memberikan Layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J), yang merupakan implementasi percepatan layanan investasi sebagaimana telah dicanangkan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pusat, BKPM RI.

Layanan ini telah diluncurkan pada tanggal 1 September 2016 oleh Badan Pengusahaan Batam. Terdapat 8 (delapan) jenis izin yang diberikan dalam 3 jam yaitu: Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengusahaan Perseroan Terbatas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Angka Pengenal Importir (API), dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK).

Adapun kriteria yang mendapatkan layanan I23J di Batam yaitu memiliki nilai investasi minimal Rp50 miliar atau menyerap tenaga kerja sekurangnya sebanyak 300 orang.

Realisasi Investasi di Kota Batam
Menurut data BKPM realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam tahun 2016 sebesar Rp6,26 triliun (71 Proyek), meningkat sebesar 46,6% dibandingkan periode sebelumnya tahun 2015 sebesar Rp4,27 triliun (63 Proyek). Realisasi PMA ini umumnya didominasi oleh sektor industri alat angkutan dan transportasi lainnya, serta industri mineral non logam dan industri kimia dasar.

Sedangkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2016 sebesar Rp489,5 miliar (75 proyek), mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 13 (tiga belas) kali lipat dari tahun 2015 sebesar Rp34,7 miliar (77 proyek). Peningkatan PMDN ini disebabkan oleh peningkatan pada proyek-proyek investasi pertambangan minyak dan gas alam serta proyek-proyek properti di Kota Batam pada tahun 2016. (EN/HUMAS BKPM/ES)

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki kewajiban perpajakan karena mempunyai penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (status tidak kawin) sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Kemudian, jumlah PTKP untuk WP dengan status kawin tanpa tanggungan/anak sebesar Rp58,5 juta per tahun. Sementara itu, jumlah PTKP untuk WP status kawin dengan penghasilan istri digabung tanpa tanggungan/anak sebesar Rp112,5 juta per tahun.
Ini berarti bila memiliki pendapatan kurang dari jumlah tersebut, maka Wajib Pajak pemilik NPWP tidak perlu melakukan kewajiban pajaknya.

Penyesuaian besaran PTKP ini dilakukan untuk melindungi dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui peningkatan daya beli masyarakat, diharapkan dapat mendorong tingkat konsumsi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan ekonomi semakin baik, maka rakyat akan sejahtera.