Independen.Net

Independen.Net, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menyatakan, bagi warga yang namanya sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tidak memiliki formulir C6, masih dapat menggunakan hak suaranya pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

"Kalau sudah ada di DPT, maka sebenarnya sudah punya hak menerima C6 itu. Makanya C6-nya itu sekarang kita tunggu sampai pukul 16.00 WIB hari ini, H-1 (Pilkada DKI 2017)," ujar Komisoner KPUD DKI Jakarta Moch Sidik, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

"Supaya yang belum dapat C6 dapat minta langsung ke KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara)," dia melanjutkan.

Sedangkan, kata Sidik, bagi warga yang namanya sudah masuk DPT tapi tidak diperbolehkan mencoblos oleh KPPS karena tidak memiliki C6, dapat langsung menunjukkan e-KTP dan dokumen pelangkap lainnya kepada panitia dan saksi di TPS.

"C6 itu bukan syarat untuk memilih, C6 itu hanya surat pemberitahuan. Kalau orang itu tidak dapat C6 besok dan namanya sudah ada di DPT, ya datang saja, bisa menunjukkan bahwa dia ada di DPT. Tunjukkan nama di KTP atau Suket (surat keterangan)-nya sama. Kalau ragu KPPS-nya, bisa tunjukkan KK kalau perlu diperkuat," dia memaparkan.

Sidik mengimbau agar pemilih Jakarta segera memastikan namanya ada di DPT, dan melengkapi dengan dokumen kependudukannya. Sehingga besok dapat menggunakan suaranya pada Pilkada DKI 2017.

"Lengkapi dokumen mulai dari KTP, KK, SIM, paspor, yang ada fotonya, supaya orang yakin bahwa bener warga DKI Jakarta. Maka KPPS enggak boleh menolak lagi," Sidik menandaskan.

Pilkada DKI 2017 akan segera berlangsung pada Rabu 19 April 2017. Ada dua pasangan calon yang siap bertarung pada Pilgub kali ini, yakni pasangan nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat (Ahok - Djarot) dan pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan - Sandiaga Uno (Anies - Sandi). <ind>

Kapolri Tito Karnavian jelang PILKADA DKI putaran dua, Ecovention Ancol 18/04/2017

Independen.Net, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sebanyak 62 ribu personel gabungan Polri, TNI, dan Linmas akan diterjunkan untuk mengamankan pencoblosan Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Sebagian personel diterjunkan di tiap-tiap TPS.

"Untuk pengamanan, kami sudah siapkan kekuatan sekitar 62 ribu dari unsur Polri, TNI dan anggota Linmas. Anggota linmas sendiri 26 ribu, sisanya 35 ribuan dari Polri 20 ribu dan dari TNI kurang lebih 15 ribu," ujar Tito di sela acara Pembekalan Pengamanan Pilkada DKI, Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4/2017).

Dari jumlah keseluruhan, sebanyak 34 ribu personel masing-masing 17 ribu anggota Polri dan 17 ribu pasukan TNI diterjunkan ke tiap-tiap TPS. Sisanya, petugas gabungan akan melakukan patroli di Ibu Kota untuk memastikan Jakarta dalam kondisi aman.

"Kekuatan kita yang standby ada 10 ribu dari Polri dan 1.500 (personel) yang ada di bawah kendali dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya," jelas Tito.

Tak hanya itu, ribuan pasukan cadangan dari Polri dan TNI juga disiagakan di tiap-tiap markas komando. Jenderal bintang empat ini meyakinkan bahwa pasukan yang disiagakan mampu mengawal pelaksanaan Pilkada DKI 2017 dengan aman, lancar, dan damai.

"Kita yakinkan warga Jakarta untuk pemilihannya insya Allah dapat berjalan lancar. Dan silakan menggunakan hak pilih, hak politik, dengan sebebas-bebasnya. Ini dijamin oleh pemerintah," tegas Tito. <ind>

Jokowi temui ulama menjelang PILKADA DKI di Istanama Presiden 17/4/2017

Independen.Net, Jakarta - Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua pada Rabu (19/4) besok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan para ulama agar turut menjaga situasi tetap kondusif. Jangan sampai ada yang merusak suasana dan menimbulkan perpecahan bangsa.

“Beliau meminta agar para ulama ikut menenangkan supaya situasi tetap kondusif. Jangan sampai merusak suasana dan menimbulkan perpecahan bangsa serta jangan sampai ada membuat bangsa ini menjadi terpecah,” kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin usai bersama sejumlah ulama bertemu dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) sore.

Menyikapi hal tersebut, menurut K.H. Mar’ruf Amin, para ulama mengimbau agar pendukung dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak memobilisasi massa yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Para ulama sepakat, Pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 19 April nanti itu jangan ada mobilisasi dari pihak mana pun sehingga menimbulkan ketidakstabilan suasana di DKI Jakarta,” kata K.H. Ma’ruf.

Redistribusi Aset

Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengemukakan, pertemuan Presiden Jokowi dengan para ulama yang berlangsung sekitar satu setengah jam tersebut berlangsung hangat dan penuh keterbukaan.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan program-program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan umat beragama.

Ketua Umum MUI K.H. Ma’ruf Amin mengemukakan, salah satu masalah yang disampaikan bahwa beliau akan melakukan redistribusi aset tanah-tanah yang akan dibagikan kepada masyarakat, ormas, dan pesantren-pesantren. Kemudian adanya kemitraan antara pengusaha besar dengan masyarakat dan ormas. Juga masalah narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan serta masalah terorisme dan radikalisme yang juga meminta perhatian dan dukungan para ulama.

“Para ulama sepakat untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang tadi disampaikan Bapak Presiden baik yang menyangkut redistribusi aset, masalah kemitraan, penanggulangan narkoba, terorisme dan radikalisme,” kata K.H. Ma’ruf Amin.

Para ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Syafiq Mughni (Muhammadiyah), Yusnar Yusuf (Jam’iyatul Washliyah), Basri Barmanda (Perti), Mahfud M.D. (KAHMI), Jimly Asshiddiqie (ICMI), Hamdan Zoelva (Syarikat Islam), Dahnil Anzar (Pemuda Muhammadiyah), Yaqut Cholil Qoumas (PP GP Ansor), Siti Noordjannah Djohantini (Aisyiah), Anggia Ermarini (Fatayat NU), Habib Zain bin Umar bin Smith (Ketum Rabithah Alawiyah), Arifin Ilham (Majelis Az-Zikra), dan Yusuf Mansur (PP Darul Qur’an).

Sementara Presiden Jokowi dalam kesempatan itu didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (BPMI Setpres/ES)

Panitia Tamasya Al Maidah Senin 17/4/2017

Independen.Net, Jakarta - Sebanyak 100 ribu orang dari daerah disebutkan akan datang ke Jakarta untuk mengikuti Tamasya Al Maidah pada saat masa pencoblosan Pilkada DKI Jakarta besok. Agenda itu disebutkan untuk turut menjaga TPS di sejumlah lokasi di Jakarta.

"Sekitar 100 ribu orang sudah menyatakan akan datang," tutur Ketua Panitia Tamasya Al Maidah, Ansufri ID Sambo, di Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Mereka yang datang berasal dari Jabodetabek, Medan, Madura, dan daerah lain itu akan diturunkan langsung memantau setiap TPS di Jakarta. Dengan jumlah TPS sebanyak 13.034 lokasi, maka hitungannya ada sekitar 1,3 juta orang yang digerakkan dalam Tamasya Al Maidah itu.

Menanggapi rencana itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai kedatangan massa ke tempat pemungutan suara (TPS) saat Pilkada DKI, apalagi dalam jumlah besar, membawa dampak intimidatif secara politis. Ia menambahkan, secara psikologis hal itu sudah kegiatan politik. Karena itu, pihaknya mengeluarkan maklumat larangan aksi tersebut.

"Kalau untuk jalan-jalan iya (boleh)," ujar Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Selain maklumat, Polri juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menangkal aksi Tamasya Al Maidah saat Pilkada DKI itu. Apa saja? Berikut ini jurus disiapkan Polri, yang dihimpun Independen.Net

1. Imbauan Tak Datang

Polri meminta warga di luar wilayah DKI tidak mengganggu jalannya proses pencoblosan Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengerti agar saat penyaluran hak pilih berlangsung kondusif.

"Diimbau masyarakat di luar Jakarta, yang tidak berkepentingan dengan pilkada, untuk tidak melakukan hal yang menganggu kenyamanan masyarakat Jakarta," tutur Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar saat acara Coffee Morning di Kantor Divisi Humas Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin, 17 April 2017.

Boy memastikan, pihaknya akan melakukan upaya di lapangan dengan maksimal demi membantu dan mendukung terciptanya suasana Jakarta yang aman.

"Apabila memang ingin yang sifatnya travelling itu normal. Bila kehadiran tidak baik, menghambat, menganggu, atau berupaya membuat kekacauan dalam konteks pilkada, itu tentu sesuatu yang tidak diharapkan. Mohon masyarakat di luar Jakarta membantu agar proses pilkada bisa berlangsung kondusif," ujar dia.

Dia juga meminta kepada berbagai pihak yang menggunakan media sosial untuk menghentikan segala upaya provokasi dan pengerahan massa. Diharapkan, jangan ada masyarakat yang bertindak atau berupaya membangkitkan rasa kemarahan dan respons negatif.

2. Cegah di Pantura

Usai imbauan, Polri melakukan operasi preventif di daerah yang dilintasi peserta aksi Tamasya Al Maidah. Hal itu dilakukan Jajaran kepolisian di wilayah Pantai Utara (Pantura) Barat pada Senin malam sekitar pukul 22.00 WIB. Petugas menyekat massa dari berbagai daerah yang akan bergerak ke Jakarta.

Personel kepolisian yang dikerahkan terdiri atas satuan-satuan di wilayah Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal hingga Kabupaten Brebes.

Berdasarkan pantauan Independen.Net, jajaran kepolisian telah mulai melakukan penyekatan jalur Pantura di setiap perbatasan hingga pintu terakhir masuk Tol Brebes Timur (Brexit).

Sasaran penyekatan dan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan yakni, mobil pribadi, bus dan mobil ukuran sedang yang hendak menuju ke wilayah barat (Jakarta).

Satu per satu kendaraan diperiksa. Selain diminta menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor dan SIM, polisi juga memeriksa para penumpang di dalamnya beserta barang bawaan penumpang.

"Informasi awal ada indikasi warga Pantura Batang dan Pekalongan akan berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi. Makanya sasaran kami untuk diperiksa mobil kecil, travel dan bus," ucap Supriyadi di sela-sela penyekatan massa di pintu Tol Brexit.

Penyekatan difokuskan di pintu Tol Brexit, karena pintu tol ini menjadi gerbang terakhir untuk menuju ke Ibu Kota dengan jarak tempuh hanya 4 jam saja.

3. Pulangkan Peserta

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, menyatakan pihaknya bakal memulangkan kembali massa yang sudah telanjur tiba di Jakarta. Mereka akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing.

"Kan sudah ada di maklumat itu. Nanti kalau memang tetap melaksanakan, kita kembalikan ke daerah asal," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin, 17 April 2017.

Mobilisasi massa ke TPS-TPS dengan alasan mengantisipasi terjadinya kecurangan pun tak dibenarkan. Sebab, Polri dibantu TNI dan Satpol PP telah diterjunkan ke tiap-tiap TPS untuk mengamankan jalannya proses pemungutan suara.

"Jadi setiap satu TPS nanti ada satu polisi, satu TNI, dua petugas ketertiban, dan panitia KPPS. Ada juga pengawas independen," ujar Argo.

Selain personel di TPS pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua, pihaknya juga menerjunkan petugas patroli gabungan TNI-Polri di tiap-tiap kelurahan, kecamatan, dan Ibu Kota secara keseluruhan.

4. Tindak Tegas

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan telah menginstruksikan anak buahnya agar mengantisipasi mobilisasi massa ke Jakarta pada pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, Rabu, 19 April 2017. Larangan itu telah dikeluarkan melalui maklumat masing-masing Kapolda.

"Kapolda Metro dan seluruh Kapolda lain di Jawa dan Sumatera sudah mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan dengan dasar diskresi," ujar Tito di sela acara Pembekalan Pengamanan Pilkada di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4/2017).

Apalagi, ujar Tito, pergerakan massa ke Ibu Kota untuk kepentingan politik. Jenderal bintang empat itu menyatakan, pihaknya bakal menindak tegas massa dari luar Jakarta yang datang ke TPS-TPS saat pencoblosan Pilkada DKI Jakarta.

"Apalagi sampai ke TPS berbondong-bondong. Maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang disebut diskresi kepolisian," kata dia.

Tindakan tersebut diserahkan kepada aparat yang berada di lapangan. Personel gabungan di lapangan diharapkan mampu menilai situasi keamanan dengan cermat.

"Seluruhnya untuk dapat menilai dan mengambil tindakan untuk kepentingan publik. Ini kita lakukan dalam rangka menjamin, ketentraman umum," ucap Tito.
<ind>

Independen.Net - Tim hukum pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat, melaporkan cagub-cawagub nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, ke Bawaslu DKI Jakarta, 16 April 2017.  Pelaporan tersebut terkait dugaan politik uang pembagian sembako gratis.

Terkait hal tersebut, Sandiaga Uno pun menyatakan siap terbuka. Termasuk soal adanya pihak tertentu yang melaporkan istrinya, Nur Asia, ke Bawaslu terkait hal yang sama.

"Dilaporkan segera. Kami tidak mendukung adanya kegiatan bagi-bagi sembako karena kami tidak punya sumber dananya," ujar Sandiaga di selasar Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Selatan, Senin, 17 April 2017.

"Istri saya tidak memiliki program bagi-bagi sembako. Beliau programnya datang ke Majelis Taklim, menghadiri kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Kalau misalnya ada terbukti, saya dukung sekali untuk  dilaporkan ke Bawaslu dan segera diproses," sambung Sandiaga.

Menurutnya, masyarakat kini sudah cerdas memahami permasalahan pembagian sembako tersebut. Ia juga berkilah bahwa di setiap kegiatan yang dilakukan timsesnya telah dilaporkan ke Panwaslu.

"Masyarakat sudah cerdas lah bahwa yang masif membagi-bagi sembako itu siapa, kan sudah terlihat dan videonya sudah viral. Kalau kami terbuka semua apalagi kalau ada isteri saya hadir itu kan kita hadir dalam kegiatan yang open dan itu semua sudah dikonsultasikan oleh tim hukum dan tim advokasi bahwa itu tidak melanggar," kata Sandiaga.

"Kalau ada kegiatan non paslon biasanya Panwas sudah terinformasi dengan baik," lanjutnya.

Namun, Sandiaga mengaku tidak khawatir dengan adanya pelaporan semacam itu akan berpengaruh dalam menggaet suara di Pilkada DKI 2017.

"Saya khawatinya bukan menggerus suara. Kalau menggerus suara insya Allah, Allah menjaga kita lah dan masyarakat Jakarta sudah sangat cerdas," kata Sandiaga.

Ia lantas mengimbau masyarakat untuk sama-sama menghentikan tindakan pembagian sembako semacam itu dan menganjurkan agar sembako tersebut dibagikan ke kaum dhuafa tanpa embel-embel apapun.

"Yuk sama-sama kita benahin ada kesempatan dua hari lagi kita stop pembagian-pembagian dan misalnya sudah ada satu gudang yang ditemukan luar biasa masifnya itu,  dibagikan saja ke fakir miskin kepada kaum duafa. Tanpa embel-embel," ucap Sandi.

Skema Pasar Murah

Beredarnya video calon gubenur DKI Anies Baswedan diduga membagikan sembako kepada warga, dibantah keras oleh timses Anies-Sandi.

Wakil Ketua Tim Media Centre [Anies-Sandi](Skema Pasar Murah "") Naufal Firman mengatakan peristiwa tersebut adalah bukan pembagian sembako, melainkan skema pasar murah yang hedak dilakukan di masa kepemimpinan Anies-Sandi.

"Hal itu sebagai contoh pasar murah pada saat Anies-Sandi menjabat. Acara ini diliput wartawan dan jadwal diketahui penyelenggaera pemilu," tegas Naufal di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Cicurug, Jakarta Pusat, Senin, 17 April 2017.

Pasar murah dimaksud adalah dengan menjual kebutuhan pokok seharga Rp 113 ribu menjadi Rp 88 ribu. Video tersebut juga kejadian pada Pilkada Putaran Pertama, 22 Desember di kawasan Menteng.

Naufal lantas menantang, bagi pihak yang merasa punya bukti agar menunjukkan hal tersebut, "jadi saya pastika itu tidak ada bagi sembako. Tunjukan bukti OTT, bisa diverifikasi tidak?," lugasnya.

Senada dengan Naufal, Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi mengatakan video beredar tersebut hanya untuk memojokkan. Yupen lantas mengimbau oknum terkait untuk segera bertaubat guna Pilkada bermartabat.

"Ya ini video kan dari (Pilkada) putaran pertama. Ini ya kembali menjadi imbauan kam, bertaubatlah demi pilkada bermartabat," tutupnya.

Wakil Ketua Tim Media Centre Anies-Sandi Naufal Firman membantah pihaknya menggelar  pembagian sembako seperti sempat beredar dalam sebuah video yang viral di media sosial.

Menurut dia, video yang beredar merupakan skema pasar murah yang hedak dilakukan di masa kepemimpinan Anies-Sandi.

"Hal itu sebagai contoh pasar murah pada saat Anies-Sandi menjabat. Acara ini diliput wartawan dan jadwal diketahui penyelenggaera pemilu," tegas Naufal di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

Pasar murah dimaksud adalah dengan menjual kebutuhan pokok seharga Rp 113 ribu menjadi Rp 88 ribu. Video tersebut juga kejadian pada Pilkada Putaran Pertama, 22 Desember di kawasan Menteng.

Naufal lantas menantang, bagi pihak yang merasa punya bukti agar menunjukkan hal tersebut, "jadi saya pastika itu tidak ada bagi sembako. Tunjukan bukti OTT, bisa diverifikasi tidak?," lugasnya.

Independen.Net, Jakarta - Dua hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) sore.

Dalam keterangan pers di akhir pertemuan, Presiden Jokowi mengimbauseluruh warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ragu. Presiden menjamin keamanan Jakarta selama berlangsungnya pelaksanaan Pilkada.

“Hak (memilih) itu dijamin konstitusi dalam memilih gubernur dan wakil gubernur. Saya mengajak seluruh warga yang mempunyai hak untuk memilih, gunakan hak pilih itu tanpa ragu,” kata Presiden.

Presiden meminta masyarakat agar tidak mengkhawatirkan kondisi Ibu Kota selama berlangsungnya pesta demokrasi tersebut.

Menurut Presiden, dirinya sudah memerintahkan kepada seluruh aparat negara, TNI, Polri, untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta.

“Semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan dan tanpa intimidasi dari pihak mana pun,” tegas Presiden.

Mengenai hasil Pilgub DKI Jakarta, Presiden Jokowi meyakini pemimpin yang nantinya terpilih merupakan pilihan terbaik bagi warga Jakarta.

Independen.Net - Mabes Polri, Menjelang pemungutan suara  pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 putaran kedua, Kapolda Metro Jaya bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Badan pengawasan Pemilu DKI Jakarta, mengeluarkan Maklumat Bersama, Senin (17/4/2017).

Berikut isi lengkap maklumat bersama :

LARANGAN BAGI YANG MELAKSANAKAN MOBILISASI MASA YANG DAPAT MENGINTIMIDASI SECARA FISIK MAUPUN PSIKIS

PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU KADA  DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA

Bahwa perkembangan situasi kemanana dan ketertiban masyarakat di jakarta dan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang saat dan pasca tahap pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, maka disampaikan MAKLUMAT kepada masyarakat sebagai berikut

1. setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik maupun psikologis dalam bentuk kegiatan apapun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya karena dapat membuat situasi kamtibmas di jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara pisik maupun psikologis sedangkan sudah ada penyelenggara pemilu kada yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan pengawasan pemilu kada yang berwenang yaitu Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya

2. Bila ada orang yang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut maka Polri, TNI dan istansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan dijalan, dan akan diminta untuk kembali, dan bila sudah di Jakarta maka akan dikembalikan kedaerahnya masing – masing

3. Bila Sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke jakarta dan melanggar aturan hukum maka akan diproses dan dikenakan sangsi sesuai prosedur hukum.(*)

Penulis: Tim
Editor: Umi Fadilah
Publish: Alam / Veri

<ind>

Independen.Net - Putaran KeduaDengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Nomor: 10 Tahun 2017 tertanggal 13 April 2017, telah menetapkan tanggal 19 April 2017 sebagai hari libur di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 19 April 2017 sebagai hari libur di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam rangka pemungutan suara  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua,” bunyi diktum PERTAMA Keputusan Presiden itu, sebagaimana link berikut Keppres Nomor 10 Tahun 2017.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu di Jakarta 13 April 2017 oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya menjelang pelaksanaan putaran pertama Pilkada serentak yang digelar pada 15 Februari 2017 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2017  tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak,” bunyi Diktum PERTAMA Keppres Nomor 3 Tahun 2017, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Februari 2017 itu.

Berbeda dengan daerah lain, Pilkada Serentak di DKI Jakarta pada 15 Februari lalu, telah menghasilkan dua calon yang harus bertarung lagi pada putaran kedua pada 19 April 2017 untuk bisa menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta.

Untuk itulah, Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor: 10 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Putaran Kedua Sebagai Hari Libur di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. (EN/ES)

Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak hadir saat pasangan yang diusungnya di Pilgub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat tampil dalam debat nanti malam. Dia menugaskan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto untuk datang ke debat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan itu.

Meski tak hadir ke debat, Mega menitipkan pesan untuk Ahok. "Pesan Ibu (Megawati), Pak Ahok tampil apa adanya," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (12/4/2017).

Mega, kata Hasto, juga berpesan agar Ahok menyampaikan sejumlah program yang saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh warga DKI. Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang membuat warga DKI Jakarta tak risau lagi soal biaya pendidikan.

Ada juga program Kartu Jakarta Lansia (KJL) dan pembangunan sejumlah masjid dan tempat ibadah lainnya. "Itu yang disampaikan Ibu (Megawati)," kata Hasto.

Ahok dan Djarot akan menjalani sesi debat pamungkas malam ini. Dia akan beradu gagasan dengan kandidat pasangan cagub-cawagub DKI, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Debat akan berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta Selatan mulai pukul 19.30 WIB selama dua jam dan dibagi menjadi enam sesi.

Melalui panggung debat nanti malam para kandidat akan memaparkan program-programnya dan warga DKI bisa menentukan siapa
gubernur pilihannya. Catat tanggal mainnya dan jangan sampai ketinggalan!  <ind>

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menilai penundaan sidang tuntutan perkara dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang sedianya dilakukan pada hari ini, Selasa (11/4), memang sudah terencana dengan baik. Hal ini, kata Fahri, lantaran sebelumnya diketahui sudah ada permintaan penundaan sidang oleh Polda Metro Jaya dan Jaksa Agung.

"Kemarin ada surat permintaan dari Polda, lalu disetujui oleh Jaksa Agung yang minta sidang ini ditunda. Lalu kemudian muncul jaksa tidak siap sidang, ya itu sudah jelaslah," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/4).

Menurutnya juga, ketidaksiapan penuntut umum dalam menyusun tuntutan hanya bagian dari skenario penundaan sidang. Karena jika Jaksa Agung, M Prasetyo menginginkan sidang Ahok ditunda, tentu akan mempengaruhi penuntut umum.

''Ini bukan hanya nggak rasional. Polda minta tunda. Jakgung juga mengatakan ingin tunda, ya pastilah jaksanya itu disuruh action. Pengacaranya dibikin sandiwara seolah dirugikan. Ini omong kosong, bikin ketawa semut ini," kata Fahri.

Ia pun bersyukur sandiwara atas hukum tersebut diketahui secara jelas oleh masyarakat. Sehingga, semua pihak dapat menilai sendiri sandiwara tersebut.

"Tuhan telah membuka aib hukum kita ini. Oleh karena itu, sadarlah kita. Bahwa sandiwara ini harus dihentikan. Sandiwara ini memuakkan. Sandiwara ini tidak hanya dikutuk oleh semua orang, tapi juga Tuhan dan seluruh sekalian alam ini,'' katanya.

Diketahui, sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama ditunda. Hal ini setelah penuntut umum menyatakan belum siap membacakan tuntutan kepada Ahok.

Karenanya, majelis hakim persidangan perkara Ahok memutuskan untuk menunda pembacaan tuntutan Ahok hingga 20 April 2017 mendatang. "Karena JPU belum siap dalam membacakan tuntutannya, maka diputuskan sidang ini ditunda. Kalau pun bisa saat ini, kita tunda 5 jam pun tidak masalah yang penting selesai hari ini, tapi JPU siap tidak?," kata hakim dalam sidang yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Independen.Net, Jakarta -- Sidang pembacaan tuntutan atas kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama ditunda hingga 20 April mendatang, atau sehari setelah gelaran Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Penundaan ini pun mendapat tanggapan negatif dari ACTA, kelompok yang menuntut Ahok segera dipenjara atas kasus ini. <ind>

Ahok bersama ketua umum PBNU KH. Said Aqil Siradj 10/04/2017

Jakarta - Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj mengatakan pihaknya tidak dapat memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon di Pilkada DKI. Said Aqil mengaku hanya bisa mendoakan pasangan calon, termasuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

"PBNU nggak bisa mendukung-dukung. Yang dukung nanti PKB, PPP. (Kalau) mendoakan boleh," kata Said Aqil saat bertemu dengan Ahok-Djarot di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Kramat, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Said Aqil mendoakan Ahok-Djarot selalu sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan YME. Tak lupa, Said juga mendoakan agar Ahok-Djarot sukses dunia-akhirat dan ikut berperan menjaga PBNU.

"Mudah-mudahan Ahok-Djarot sehat, dimuliakan dan pilkada damai. Sukses dunia-akhirat dan mampu jaga PBNU," ujar Said.

Sementara itu, Ketum PPP Djan Faridz, yang ikut hadir, mengatakan pertemuan di kantor PBNU hanya silaturahmi. Djan menegaskan tidak ada dukungan dari PBNU kepada pasangan tersebut.

"Pertemuan ini sebetulnya tidak lebih tidak kurang silaturahmi antara calon dan PBNU. Dan ini menegaskan bahwa PBNU tidak mendukung calon, karena ini adalah politis," ujar Djan seusai pertemuan.

Namun, menurut Djan, PBNU mengizinkan anggotanya mendukung salah satu pasangan cagub-cawagub.

"Kita tidak omong politik. Kita yang penting semua 69 persen warga nahdliyin Ahlisunnah Waljamaah, itu yang penting. Kita cinta damai, kita cinta Rasulullah, kita selalu membuat Maulid. Kita selalu memperingati 7 hari, termasuk 40 hari, 100 hari, dan seribu hari (kematian). Kita selalu menghormati makam-makam ulama besar. Itulah Ahlisunnah Waljamaah. Jadi kita cinta damai," ujar Djan.

Karena itu, Djan menegaskan, pihaknya tidak ingin agama digunakan untuk kepentingan yang menyimpang. Islam yang diajarkan di Indonesia, menurutnya, adalah Islam yang damai, bukan Islam yang radikal atau yang suka memfitnah dan membohongi.

"Semua orang yang kita doakan untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan cinta dari Allah SWT. Dan kita selalu meminta, doakan, supaya mereka semua diberi surga oleh Allah SWT," tutur Djan. <>

Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj pada Istighotsah.

Jakarta - Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj menyebut isu SARA dalam Pilkada DKI Jakarta hanya bersifat sesaat. Isu ini diyakini Said Aqil akan hilang sendirinya setelah gelaran pilkada usai.

"Habis pilkada juga selesai (isu SARA). Itu cuma isu sesaat," kata Said Aqil saat bertemu cagub-cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Kramat, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Said meminta agar masyarakat Jakarta lebih dewasa dan berpikir matang. Persatuan dan kesatuan, lanjut Said, menjadi hal yang penting untuk dijaga.

"Mari kita dewasa, berpikir matang, dan utamakan persatuan dan kesatuan," tuturnya.

Said lantas bicara Islam Nusantara yang diajarkan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berbeda dengan Islam yang diajarkan di negara Timur Tengah. Karena itu, Said ingin ada pilkada yang damai, tertib, dan lancar bagi warga DKI.

"Islam Nusantara itu beda dengan Islam di Timur Tengah. Agar pilkada ini damai, tertib, lancar, bermanfaat bagi semua warga Jakarta," ujarnya. <ind>

Independen.Net, - Video iklan yang menayangkan kampanye Basuki Tjahja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapatkan protes dari masyarakat. Salah satunya Abdullah Gymnastyar.

Dalam akun twitternya @aagym ia memprotes keras iklan kampanye yang menyudutkan umat Islam. Ia bahkan menuliskan protesnya dengan huruf kapital.

"Pak AHOK saya PROTES KERAS video kampanye yang sangat menyudutkan umat Islam. Ini fitnah yang sangat kotor dan keji" tulisnya pada Senin (10/4).

Ia juga menegaskan umat Islam tidak pernah mengatakan ganyang Cina sekalipun berjuta umat Islam berkumpul.

"Tak pernah kami mengatakan ganyang Cina sekalipun berjuta umat Islam berkumpul, bahkan kami menghormati,, mengapa membut video fitnah ini?" tulis Aa Gym.

Sebelumnya, pasangan Ahok-Djarot mengeluarkan iklan kampanye. Iklan tersebut menggambarkan aksi demonstrasi dan sweeping yang dilakukan oleh orang berpeci. Dalam iklan tersebut juga ditulis 'gayang cina' dan narasi sebagai berikut;

Saudara-saudaraku, seluruh warga jakarta. Waktu sudah mulai mendekat. Jadilah bagian dari pelaku sejarah ini dan akan kita tunjukan bahwa negara pancasila benar-benar hadir di jakarta.

Kita juga akan tunjukan bahwa Bhinneka Tunggal Ika benar-benar bukan hanya jargon tapi sudah membumi di Jakarta.

Siapapun kalian, apa agama kalian, apa suku kalian, darimana asal usul kalian, saudara-saudara semua semua adalah saudara kita sebangsa dan setanah air dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Jangan tanyakan darimana kau berasal. Jangan tanyakan apa agamamu. Tapi tanyakan apa yang telah kau perbuat untuk Jakarta <ind>

Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

Deklarasi tersebut disampaikan dalam acara Isra Mi'raj PKB sekaligus deklarasi di GOR Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu (9/4). Dukungan disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKB DKI, Hasbiallah Ilyas. Djarot Saiful Hidayat hadir dalam acara ini.

Dalam sambutannya, Hasbiallah mengibaratkan kepala daerah selayaknya sopir mobil berdasarkan pengalaman pribadinya. Ia mengatakan, saat ia berangkat dari Pulomas ke Ragunan, sempat sasar di jalan karena sopir yang membawanya masih baru.

Hal tersebut juga berlaku dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI yang saat ini sedang berlangsung. "Jadi kita cari sopir itu yang sudah paten, sudah mengerti. Kalau sopir saya yang lama, jalan sampai lubang semut juga tahu," katanya.

Hasbiallah juga menyampaikan Jakarta merupakan barometer dan miniatur Indonesia, sehingga dalam memilih pemimpinnya tidak boleh main-main. Kader PKB DKI juga diminta berhati-hati dan tidak main-main dalam memilih pemimpin Jakarta.

Hasbi mengingatkan pada kader PKB DKI agar tidak main-main dalam memilih pemimpin untuk Jakarta. Karena, Jakarta merupakan miniatur dan barometer Indonesia. Dia juga mengimbau kepada para kader agar senantiasa menjaga ajaran Islam.

"Nggak boleh Jakarta ini buat main-main. Yang lebih dari itu, kultur Islam ahlisunnah waljamaah kita harus kita jaga, bukan Islam yang keras, yang mengganggap dirinya benar. Jakarta ini miniatur, barometer Indonesia. Wajib hukumnya Jakarta dipegang oleh ahlisunnah waljamaah. Pak Djarot ini orang NU asli, dia datang ke pengajian bukan cuma di Pilkada. Waktu jadi Wakil Gubernur sering keliling sama PKB, itu tanda beliau menghormati kami kaum nadliyin dan PKB," papar Hasbi.

"Jakarta jangan sampai seperti Suriah, Yaman dan wilayah konflik lain karena menganggap benar sendiri. Kita ini Islam yang tengah, yang nggak pernah mencaci orang lain," lanjutnya.

Di depan kader PKB, Hasbi mengingatkan bahwa Rasullulah diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu, sebagai umat Islam, ujar Hasbi, para kader PKB harus senantiasa mengikuti akhlak yang diajarkan oleh Rasullulah, salah satunya adalah memaafkan orang yang sudah berbuat zalim. Bahkan, Hasbi menyebut bahwa Djarot sudah pernah mencontohkan akhlak yang diajarkan Rasullulah saat dirinya coba diusir saat datang ke Masjid At-Tin.

"Yang harus kita sadari, Rasullulah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Islam intinya kemanusian, tidak menghina orang lain. Kalau mengaku Islam, lihat bagaimana akhlaknya. Kita harus maafkan orang yang menzalimi kita. Pak Djarot pernah diusir di salah satu masjid, pas saya tanya bagaimana dia diusir, dia bilang saya sudah maafkan. Itu akhlak Rasullulah," ujar anggota DPRD DKI ini.

Ada harapan dari Hasbi kepada Djarot bila dia dan Ahok kembali diamatkan oleh warga DKI untuk memimpin Jakarta. Hasbi ingin Jakarta menjadi barometer Islam sunnah waljamaah.

"Kepentingan PKB cuma satu, kuatnya Islam sunnah waljamaah di Jakarta yang mulai tergerus. Moga-moga di Jakarta Selatan Pak Djarot bisa menang," tutup Hasbi.  <>

Abdul Azis atau Daeng Azis ikut kampanye mendukung pasangan Anies Sandi

Di tengah acara kampanye calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, terlihat  Daeng Azis datang ke acara tersebut. Eks pentolan Kalijodo, saat Kalijodo menjadi kawasan prostitusi, itu datang didampingi beberapa ajudannya. Ia datang sekitar pukul 15.00 WIB dan terlebih dulu mengisi buku tamu.

Azis datang ke lokasi acara kampanye Anies yang bernama "Deklarasi Duta Yusri". Saat pria bernama lengkap Abdul Azis itu datang, Anies sedang berorasi di hadapan para warga pendukungnya.

Saat diwawancarai di sela acara tersebut, Azis sempat memuji sosok Anies dan mengatakan bahwa ia mendukung cagub DKI Jakarta nomor urut tiga tersebut.

"Kita harus memilih pemimpin yang memiliki integritas yang mengayomi, yang mendidik, inilah Pak Anies. Sepenuhnya mendukung Anies-Sandi," ujar Azis mengkampanyekan pasangan Anies-Sandi.

Sebelumnya, Daeng Azis pernah ditangkap polisi atas kasus pencurian listrik untuk kafenya di Kalijodo, yang saat itu masih menjadi kawasan prostitusi.  <>

Djarot di Penggilingan, Cakung, Jaktim, Selasa  4/4/2017

Independen.Net - "Terima kasih ya, terima kasih. Dan yang saya suka sekarang Pak Romi dan Pak Djan dukung nomor 2," Kata Cawagub DKI Djarot Saiful Hidayat di RW 09, Penggilingan, Cakung, Jaktim, Selasa (4/4/2017).

Seperti diketahui, saat ini PPP masih mengalami dualisme kepengurusan, yaitu kepengurusan Djan Faridz dan Romi. Masing-masing pun mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Romi memegang SK dari Kemenkum HAM, sementara Djan berpegangan pada putusan Mahkamah Agung.

Sebelumnya, Djarot, yang juga Ketua DPP PDIP, berharap kubu Romi dan Djan melakukan islah setelah keduanya memiliki sikap yang sama. Namun semuanya bergantung pada kedua belah pihak.

"Itu tergantung pada kedua belah pihak. Tapi kita berharap, apabila bisa bersatu, akan lebih baik lagi," kata Djarot seusai acara HUT 17 Banteng Muda Indonesia di Jalan Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/3) lalu.

Sementara itu Romi pun mengucapkan terima kasih atas harapan yang dilontarkan oleh Djarot. Islah, ujar Romi, bukan hanya menjadi harapan Djarot, tapi juga seluruh kader PPP. Karena itu, Romi juga berharap Djarot bisa ikut ambil bagian dalam usaha islah PPP.

PPP kubu Romahurmuziy (Romi) berharap Cawagub DKI Djarot Saiful Hidayat ikut berpartisipasi dalam proses islah PPP. Mendengar pernyataan tersebut, Djarot merasa sangat terhormat jika diminta ikut dalam proses islah.

"Kalau begitu saya merasa terhormat. Untuk bisa membantu menjembatani supaya islah. Supaya menjadi satu," ungkap Djarot. <ind>


Baca juga: PKB dukung Ahok-Djarot


<>

Djarot dan Ketua DPW PKB DKI Hasbiallah Ilyas di Pulogebang 4/4/2017

Independen.Net - Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas menemani Cawagub DKI Djarot Saiful Hidayat ketika blusukan di Pulogebang. Hasbi mengatakan sudah sejak lama mengenal sosok mantan Wali Kota Blitar.

"Saya kenal dengan beliau dari dulu. Kita sama-sama dari kampung, beliau selalu ingat dengan masyarakat," kata Hasbiallah di RT 03/RW 08 Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (4/4/2017).

Di periode pertama, PKB adalah partai pendukung Agus-Sylvi. Dengan ikut blusukan, Hasbi berharap pendukung Agus-Sylvi di sana beralih mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

"Mudah-mudah di wilayah RW sini yang dahulu Agus-Sylvi menang di sini kita gantikan dengan Pak Djarot," kata Hasbi.

Hasbi pun optimistis bahwa nanti pasangan Ahok-Djarot bisa unggul 90 persen di RW 08, Pulogebang, Jaktim.

"Harus menang 90 persen ini, Pak Djarot di sini (RW 08)," tegasnya.

Sebelumnya diketahui, Cawagub DKI Djarot Saiful Hidayat terlihat ditemani oleh Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) DKI PKB Hasbiallah Ilyas saat blusukan di Pulogebang. Djarot menyebut Hasbiallah Ilyas sudah sering menemaninya ketika blusukan.

"Sudah beberapa kali (saat blusukan) saya ditemani oleh Pak Hasbi," ungkap Djarot di Jl Sentra Primer RT 03/RW 08, Pulogebang, Cakung, Jaktim, Selasa (4/4). <ind>

Baca juga: PPP Kubu Romi dan Djan Dukung Ahok-Djarot