Independen.Net

Presiden Jokowi menyambut Wakil Presiden AS Mike Pence 20/4/2017

Independen.Net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi  Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard Pence yang datang beserta istrinya Karen Pence, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Presiden menilai, kunjungan Wakil Presiden Michael Pence ini merupakan pertemuan dirinya dengan administrasi baru Amerika Serikat. Namun Presiden menegaskan, komunikasi melalui telepon telah dilakukannya dengan Presiden Donald Trump, sejak Januari yang lalu.

Setelah melakukan sesi foto bersama yang dilanjutkan dengan berbincang di beranda Istana (Veranda Talk), Presiden Jokowi dan Wakil Presiden AS Michael Pence melakukan pernyataan pers bersama.

Menurut Presiden Jokowi , dirinya dan Wakil Presiden AS telah membahas sejumlah isu, baik bilateral maupun internasional. Yang pertama, komitmen Amerika untuk meningkatkan strategic partnership  dengan Indonesia akan fokus kepada bidang-bidang kerja sama dan investasi.

“ Bulan depan akan ada tim yang membahas mengenai pengaturan perdagangan dan investasi bilateral berdasarkan prinsip-prinsip win-win solution,” kata Presiden.

Yang kedua, lanjut Presiden, sebagai negara muslim terbesar di dunia dan sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, Indonesia  sepakat untuk menguatkan kerja sama di bidang perdamaian.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menitipkan salam dirinya kepada Presiden Donald Trump melalui Wakil Presiden Pence.

Wapres AS Mike Pence didampingi istrinya Karen Pence dan dua putrinya tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (19/4) pukul 23.30 WIB, dengan menggunakan pesawat kepresidenan United States Of America bernomor 80002. Pence disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Selain bertemu Presiden Jokowi, Pence dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengunjungi Masjid Istiqlal dan melakukan dialog dengan pemuka lintas agama. Dari Masjid Istiqlal, Mike Pence akan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal ASEAN dalam rangkaian peringatan 40 tahun hubungan AS-ASEAN.

Sementara pada Jumat (21/4) besok, Wakil Presiden AS itu bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan menyaksikan penandatanganan MoU tersebut setelah membuka dan memberikan sambutan dalam Pertemuan Bisnis AS-Indonesia di Hotel Shangrila, Jakarta. (GUN/AGG/ES)

Jokowi temui ulama menjelang PILKADA DKI di Istanama Presiden 17/4/2017

Independen.Net, Jakarta - Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua pada Rabu (19/4) besok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan para ulama agar turut menjaga situasi tetap kondusif. Jangan sampai ada yang merusak suasana dan menimbulkan perpecahan bangsa.

“Beliau meminta agar para ulama ikut menenangkan supaya situasi tetap kondusif. Jangan sampai merusak suasana dan menimbulkan perpecahan bangsa serta jangan sampai ada membuat bangsa ini menjadi terpecah,” kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin usai bersama sejumlah ulama bertemu dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) sore.

Menyikapi hal tersebut, menurut K.H. Mar’ruf Amin, para ulama mengimbau agar pendukung dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak memobilisasi massa yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Para ulama sepakat, Pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 19 April nanti itu jangan ada mobilisasi dari pihak mana pun sehingga menimbulkan ketidakstabilan suasana di DKI Jakarta,” kata K.H. Ma’ruf.

Redistribusi Aset

Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengemukakan, pertemuan Presiden Jokowi dengan para ulama yang berlangsung sekitar satu setengah jam tersebut berlangsung hangat dan penuh keterbukaan.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan program-program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan umat beragama.

Ketua Umum MUI K.H. Ma’ruf Amin mengemukakan, salah satu masalah yang disampaikan bahwa beliau akan melakukan redistribusi aset tanah-tanah yang akan dibagikan kepada masyarakat, ormas, dan pesantren-pesantren. Kemudian adanya kemitraan antara pengusaha besar dengan masyarakat dan ormas. Juga masalah narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan serta masalah terorisme dan radikalisme yang juga meminta perhatian dan dukungan para ulama.

“Para ulama sepakat untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang tadi disampaikan Bapak Presiden baik yang menyangkut redistribusi aset, masalah kemitraan, penanggulangan narkoba, terorisme dan radikalisme,” kata K.H. Ma’ruf Amin.

Para ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Syafiq Mughni (Muhammadiyah), Yusnar Yusuf (Jam’iyatul Washliyah), Basri Barmanda (Perti), Mahfud M.D. (KAHMI), Jimly Asshiddiqie (ICMI), Hamdan Zoelva (Syarikat Islam), Dahnil Anzar (Pemuda Muhammadiyah), Yaqut Cholil Qoumas (PP GP Ansor), Siti Noordjannah Djohantini (Aisyiah), Anggia Ermarini (Fatayat NU), Habib Zain bin Umar bin Smith (Ketum Rabithah Alawiyah), Arifin Ilham (Majelis Az-Zikra), dan Yusuf Mansur (PP Darul Qur’an).

Sementara Presiden Jokowi dalam kesempatan itu didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (BPMI Setpres/ES)

Independen.Net, Jakarta - Dua hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) sore.

Dalam keterangan pers di akhir pertemuan, Presiden Jokowi mengimbauseluruh warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ragu. Presiden menjamin keamanan Jakarta selama berlangsungnya pelaksanaan Pilkada.

“Hak (memilih) itu dijamin konstitusi dalam memilih gubernur dan wakil gubernur. Saya mengajak seluruh warga yang mempunyai hak untuk memilih, gunakan hak pilih itu tanpa ragu,” kata Presiden.

Presiden meminta masyarakat agar tidak mengkhawatirkan kondisi Ibu Kota selama berlangsungnya pesta demokrasi tersebut.

Menurut Presiden, dirinya sudah memerintahkan kepada seluruh aparat negara, TNI, Polri, untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta.

“Semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan dan tanpa intimidasi dari pihak mana pun,” tegas Presiden.

Mengenai hasil Pilgub DKI Jakarta, Presiden Jokowi meyakini pemimpin yang nantinya terpilih merupakan pilihan terbaik bagi warga Jakarta.

Independen.Net, Jakarta - Setelah menerima dan membawa surat yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait dengan pengobatan Novel Baswedan, yang kini sedang dirawat di Singapura akibat disiram dengan air keras oleh orang tidak dikenal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk membiayai pengobatan dan perawatan penyidik senior KPK itu.

“Presiden telah memutuskan untuk membiayai pengobatan dan perawatan penyidik KPK Novel Baswedan,” kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi SP, melalui pesan pendek yang diedarkannya kepada sejumlah wartawan, Senin (17/4) siang.

Menurut Johan, dana untuk menanggung biaya pengobatan dan perawatan Novel Baswedan itu diambil dari pos anggaran yang ada di Kepresidenan.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan dan perawatan Novel Baswedan yang disiram air keras di wajahnya, dan saat ini tengah dirawat di Singapura, sangat besar.

KPK, lanjut Agus, terpaksa meminta bantuan karena pihaknya tidak bisa serampangan menggunakan dana untuk keperluan pengobatan Novel yang biayanya cukup besar. “Biayanya cukup besar. Kalau ‎kami pergunakan anggaran KPK secara serampangan kan bisa jadi temuan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Agus memohon dukungan penambahan anggaran terutama terkait dengan pembiayaan supaya ini dibiayai oleh negara.

Sebagaimana diketahui penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram dengan air keras oleh orang yang tidak dikenal saat pulang dari melaksanakan salat subuh di Masjid Al Ihsan, beberapa ratus meter dari kediamannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (11/4) pagi.

Presiden Jokowi mengutuk keras aksi penyiraman air keras itu, dan berharap agar semangat pemberantasan korupsi di Tanah Air tidak padam oleh karena kejadian tersebut.

“Jangan sampai orang-orang yang mempunyai prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal-hal yang seperti itu,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan Selasa (11/4) lalu. (RMI/ES)

Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Istana Negara 17/4/2017

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana telah disampaikan pimpinan BPK saat bertemu Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) siang.

“Beliau menginginkan pemerintahan ini secara transparan, credible, kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan,” kata Pramono kepada wartawan, usai mendampingi Presiden Jokowi menerima para pimpinan BPK.
Salah satu contoh, lanjut Seskab, misalnya kementerian/ lembaga yang sudah disampaikan oleh Ketua BPK, maka Presiden langsung memerintahkan kepada menteri terkait, kepada Menko untuk segera ditindaklanjuti, diselesaikan.

“Memang harapannya adalah dari waktu ke waktu, misalnya sebagai contoh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pemerintahan daerah, dulu tahun lalu itu 46 atau 47 persen sekarang sudah naik menjadi 58 persen. Tetapi itupun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan, termasuk kementerian/lembaga,” papar Pramono.

Dengan demikian, tegas Seskab, transparansi itu menjadi kata kunci dari perbaikan pemerintahan ini.

Sebelumnya Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka itu, pihaknya melaporkan 810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp19,48 triliun.

Selain itu, ada tiga permasalahan yang diungkap dalam laporan yang diserahkan kepada Presiden Jokowi itu, Pertama, soal jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai, di mana pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD ditemukan belum didukung dengan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia yang memadai.

Kedua, soal pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang hingga belum diatur.

Dan ketiga, yakni soal wajib pajak yang wajib memungut pajak pertambahan nilai pada empat KPP (Kantor Pelayanan Pajak), Wajib Pajak besar terindikasi belum menyetorkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar, dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar. (FID/RAH/ES)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung 17/4/2017

Dalam rangkaian kunjungan ke negara-negara Asia, Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Mike Pence dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada Kamis (20/4) mendatang. Selain akan diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pembicaraan bilateral, Wapres AS itu juga akan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Agenda utamanya adalah hal yang berkaitan tentunya dengan kepentingan kedua negara karena apapun ini adalah kunjungan pertama kali Wakil Presiden, kepala pemerintahan Amerika Serikat ke Asia, dan yang dikunjungi terbatas, yaitu Korea Selatan, Jepang, Indonesia dan Australia,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) siang.

Menurut Seskab, beberapa hal sekarang ini sedang dipersiapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan wakil dari pemerintah Amerika Serikat. Nantinya, lanjut Seskab, Wakil Presiden AS itu  akan diterima oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, dan tentunya akan ada statement yang akan disampaikan bersama.

Mengenai statement apa yang akan disampaikan, Seskab menjelaskan, itu nanti akan disampaikan oleh Menlu. “Tetapi yang jelas, bahwa kehadiran Wakil Presiden ini akan diterima oleh Presiden Jokowi sekaligus ada press statement, dan kemudian juga akan melakukan pembicaraan bilateral dengan wakil Presiden,” tegasnya.

Saat ditanya kaitan kunjungan Wapres AS Mike Pence dengan dukungan bagi Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Seskab Pramono Anung mengatakan, bahwa itu sudah dibicarakan dengan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe dari Jepang yang datang ke Istana Bogor, beberapa waktu lalu.

“Memang pemerintah Indonesia meminta untuk dukungan agar Indonesia bisa menjadi Anggota Tidak Tetap di Dewan Keamanan PBB. Dan ini juga tentunya kita memberikan apresiasi terhadap hal tersebut. Presiden memantau, memonitor, negara-negara mana saja yang sudah memberikan dukungan kepada keinginan Indonesia,” ujar Seskab. (FID/RAH/ES)

Independen.Net - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaporkan 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp19,48 triliun kepada Presiden Joko Widodo.

“Temuan itu terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016, yang merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016,” kata Ketua BPK Harry Azhar Aziz kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) siang.

Dari semua permasalahan, lanjut Harry, 18 persen di antaranya terletak pada kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 82 persen merupakan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang nilainya Rp19,48 triliun. Dan ketiga yaitu sebesar 22 persen atau sebanyak 434 kekurangan penerimaan yang nilainya sebesar Rp4,66 triliun.

Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, ada tiga permasalahan yang diungkap dalam laporan tersebut. Pertama, soal jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai di mana pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD ditemukan belum didukung dengan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia yang memadai.

“Ada 155 Pemerintah Daerah yang program jaminan kesehatannya belum terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional,” ungkap Harry.

Kedua, lanjut Ketua BPK, yaitu soal pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat belum diatur sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dan ketiga, yakni soal wajib pajak yang wajib memungut pajak pertambahan nilai pada empat KPP (Kantor Pelayanan Pajak), Wajib Pajak besar terindikasi belum menyetorkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar, dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar.

Selain itu Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar.

Saat menerima pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (FID/RAH/ES)

Dengan pertimbangan dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan berbagai rumpun ilmu pengetahuan serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah memandang perlu mendirikan Universitas Islam di kota Mataram (NTB), Padang (Sumbar), Banjarmasin (Kalsel), Jambi, dan Lampung. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 3 April 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Mataram. Selain itu juga Perpres Nomor: 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang; Perpres Nomor: 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin; Perpres Nomor: 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi; dan Perpres Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Universitas Islam Negeri Mataram merupakan perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram; Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang merupakan perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang; Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin merupakan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin; Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi merupakan perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi; dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. “Universitas Islam Negeri sebagaimana dimaksud merupakan perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama,” bunyi Pasal 1 ayat (2) masing-masing Perpres di atas. Kelima Universitas Islam Negeri tersebut, menurut masing-masing Perpres, mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam, kelima Universitas Islam Negeri itu juga dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam Pembinaan teknis penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam, menurut Perpres tersebut, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sementara pembinaan teknis program pendidikan ilmu lain dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan fungsi di bidang pendidikan tinggi. Pada saat Peraturan Presiden tersebut mulai berlaku, semua kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban, serta mahasiswa dari IAIN Mataram, IAIN Imam Bonjol Padang, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan IAIN Raden Intan Lampung dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban, serta mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Islam Negeri Padang, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Jambi, dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, dan kegiatan lain yang terkait dengan proses pengalihan kelima IAIN menjadi Universitas Islam Negeri dalam pelaksanaan Peraturan Presiden ini menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 6 Perpres Nomor 34/2017; Perpres Nomor 35/2017; Perpres Nomor 36/2017; Perpres Nomor 37/2017; dan Perpres Nomor 38 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu. (JDIH Kemenkumham/ES)

Presiden Jokowi didampingi Menhub dan Menteri PUPR saat tinjau Jalan Tol Akses Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (15/4).

Setelah pembangunannya mengalami penundaan beberapa tahun, Jalan Tol Akses Tanjung Priok, Sabtu (15/4) siang, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jalan tol sepanjang 11,4 kilometer ini diharapkan akan memberikan daya saing yang sangat baik pada kecepatan pelayanan barang-barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan utama, dimana sebelum disebarkan ke pelabuhan-pelabuhan lain di seluruh Indonesia, semua barang kumpul di pelabuhan ini. Maka, begitu di pelabuhan ini tidak lancar dan tidak cepat semuanya juga akan menjadi lambat.

“Oleh sebab itu sekali lagi, alhamdulillah pada siang hari ini segera nanti bisa dioperasikan Jalan Tol Akses ke Tanjung Priok ini. Sehingga kecepatan kontainer untuk masuk ke kapal, kecepatan kontainer untuk keluar dari Tanjung Priok ini betul-betul bisa dilayani dengan baik,” terang Presiden seraya menyampaikan harapannya agar Jalan Tol Akses Tanjung Priok ini nanti betul-betul dimanfaatkan dalam rangka competitiveness, dalam rangka daya saing produk-produk Indonesia.

Menurut Presiden, seminggu lagi juga akan datang kapal besar 10.000 TEUs yang akan mulai merapat ke Tanjung Priok. Ia menyebutkan, ini kapal besar pertama yang datang di Tanjung Priok, dan pemerintah akan menggunakan ini untuk, pertama menurunkan biaya-biaya logistik dan yang kedua mempercepat proses pengiriman barang atau kedatangan barang dari dan ke Indonesia.

Dengan kedatangan kapal itu nantinya, lanjut Presiden, barang dari sini cepat masuk ke kapal dan barang dari kapal cepat keluar dari Tanjung Priok. Yang diharapkan semua kontainer nanti tidak usah transhipment di Singapura, semuanya bisa langsung ke pelabuhan-pelabuhan yang dituju karena memang di pelabuhan ini sudah bisa merapat kapal besar.

“Saya kira ini sudah berpuluh-puluh tahun begitu saya tahu itu di kita cita-citakan. Dan insya Allah nanti hari Minggu ya, hari Minggu depan itu akan ada sebuah kapal besar 10.000 TEUs yang akan merapat ke Tanjung Priok,” papar Presiden Jokowi.

Itulah, sebut Presiden, awal dari daya saing produk-produk Indonesia karena tentu saja biaya untuk shipcost akan jauh dan jatuh lebih murah. Karena pelayanan yang lebih baik dari kapal-kapal yang hadir di Pelabuhan Tanjung Priok.

Alot di Pembebasan Lahan
Sebelumnya saat mengawali sambutannya, Presiden Jokowi mengemukakan, dirinya ingat sekali saat menjadi Gubernur, sudah berapa kali mengurus jalan tol ini karena masalah pembebasan lahan.

“Saya ingat sekali, terakhir yang urusan pembebasan ada di pojok sana. Sehingga kita mundur, mundur hampir 2,5 tahun,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi mengungkapkan setelah turun ke lapangan beberapa kali, masalah pembebasan lahan bisa diatasi. Kemudian masalah perbaikan struktur dimana sebelumnya ada 69 tiang yang harus diganti yang lebih sesuai spesifikasinya. “Sehingga juga baru bisa dimulai lagi, mungkin mundur jalan tol ini kurang lebih 5-6 tahun, harus mundur,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Jalan Tol Akses Tanjung Priok ini, nantinya akan dilewati kurang lebih 3.600 truk kontainer setiap hari. Sebuah lalu lalang yang menurutnya sangat besar sekali.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meyakini ini akan memberikan daya saing yang sangat baik pada kecepatan pelayanan barang-barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Acara peresmian Jalan Tol Akses Tanjung Priok itu juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Duta Besar Jepang Ishii Masafumi, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Komisaris dan Direksi Pelindo II, PT JICT, dan PT Pertamina. (RMI/ES)

Independen.Net - Hari kedua berada di Jawa Barat, Kamis 13 April 2017, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja ke Cirebon. Lepas landas pada pukul 09.25 WIB dari Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Pesawat CN-295 TNI AU yang membawa Presiden dan Ibu Iriana tiba di Bandar Udara Cakrabhuana Cirebon pada pukul 10.00 WIB.

Haul Pondok Buntet Pesantren Cirebon menjadi agenda pertama Kepala Negara di Cirebon. Setelah itu, Presiden akan menghadiri Penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah Program Strategis Nasional serta Pembinaan, Fasilitasi dan Kerjasama Akses Reform di Lapangan Stadion Ranggajati Kabupaten Cirebon.

Sebelum kembali ke Jakarta sore hari nanti, Presiden akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Sport Hall Bima, Kota Cirebon. Hal ini berdasarkan rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Cirebon, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil. (Humas Kemensetneg)

Selamat sore,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Logo Transkrip

Rapat Terbatas kali ini akan dibahas mengenai evaluasi implementasi dari hilirisasi pertambangan minerba.

Mengapa penting kita membahas hal ini? Karena menurut saya era menjual sumber daya alam sudah berakhir, menjual bahan mentah harus sudah kita stop. Kita harus mulai mengubah paradigma minerba sebagai komoditas menjadi minerba yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional kita.

Dan saya melihat juga tren perkembangan negara-negara maju, yang berani melakukan lompatan-lompatan kemajuan dari negara penjual komoditas sumber daya alam bergerak ke negara yang memperkuat industri pengolahan. Kita juga harus menuju kesana dan negara lain justru juga melompat lebih cepat lagi bergerak ke negara industri jasa.

Oleh sebab itu kita harus tetap fokus untuk melakukan pengembangan hilirisasi industri, terutama hilirisasi pertambangan minerba.

Dan kita ingin kita bergerak cepat. Kecepatan sangat penting karena negara-negara yang lain juga bergerak sangat cepat. Saya minta permasalahan dan hambatan pengembangan hilirisasi ini terutama di hilirisasi pertambangan minerba segera diselesaikan. Dan jika ada hambatan regulasi seperti regulasi dan perizinan yang tumpang tindih, saya juga minta segera dipangkas secepat-cepatnya. Karena saya paham bahwa untuk mengembangkan hilirisasi pertambangan kalangan industri juga memerlukan adanya kepastian, adanya jaminan operasi jangka panjang. Dan kalau memang diperlukan, berikan mereka insentif tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan hilirisasi.

Saya ingin menekankan bahwa hilirisasi industri bisa melaju dengan cepat apabila didukung oleh kesiapan lahan, kawasan, suplai bahan baku, tenaga kerja yang terampil, ketenagalistrikan, infrastruktur, transportasi, pelabuhan, dan infrastruktur yang lainnya.

Untuk itu, pengembangan hilirisasi industri minerba harus betul-betul dilakukan terintegrasi dengan pengembangan KEK (kawasan ekonomi khusus), yang di dalamnya sudah tersedia infrastruktur yang dibutuhkan.

Penyiapan  tenaga kerja yang terampil melalui pendidikan dan pelatihan vokasi juga harus masif dilakukan.

Saya yakin dengan pengembangan yang terintegrasi, industri pengolahan minerba akan tumbuh lebih cepat lagi. Dan memberikan nilai tambah bukan saja pada penyerapan tenaga kerja tetapi juga membuat pembangunan lebih merata.

Itu sebagai pengantar.

<>

Baca juga: Presiden Jokowi: Era Jual Sumber Daya Alam Sudah Berakhir