Independen.Net

Presiden Joko Widodo pada Selasa ini, 4 April 2017, mengumpulkan seluruh anggota Kabinet Kerja dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta. Kali ini, Presiden bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajarannya fokus membahas tentang pagu indikatif RAPBN 2018.

Dalam arahannya, sebelum mendengarkan pemaparan Menteri Keuangan mengenai pagu indikatif RAPBN 2018, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dengan volume belanja Negara yang akan mencapai diatas Rp2.200 triliun, maka fokus dan perhatian harus betul-betul diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan.

"Terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa  menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit, serta berdampak pada pengurangan kesenjangan antardaerah maupun ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin," ucap Presiden.

Arahannya yang pertama ialah menyangkut program infrastruktur prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa pada 2018 mendatang, seluruh program prioritas nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini harus dapat diselesaikan sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

"Sekali lagi, seluruh program infrastruktur nasional harus dapat diselesaikan di 2018 sehingga kita memiliki fondasi yang kuat, bukan saja untuk meningkatkan daya saing, tapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi," ujar Presiden.

Tentu saja pertumbuhan ekonomi yang dimaksud oleh Presiden tak hanya berfokus pada angka pertumbuhan semata. Presiden mengingatkan agar jajarannya turut mengupayakan ekonomi yang berkeadilan dalam rangka menurunkan tingkat kesenjangan.

"Perlu saya ingatkan juga masalah pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Dorong agar program-program itu masuk ke sini (ekonomi berkeadilan). Masukkan ke sini hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan 'gini ratio', pengurangan kesenjangan," Jokowi menegaskan. Hal ini berdasarkan rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Arahannya yang kedua ialah mengenai alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut ketentuan, pemerintah wajib menyediakan alokasi anggaran sebesar 20 persen yang dikhususkan untuk sektor pendidikan. Agar alokasi anggaran pendidikan tersebut lebih terencana dan tepat guna, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Keuangan untuk membentuk dana abadi pendidikan (Sovereign Wealth Fund untuk pendidikan).

"Jangan semuanya dihabiskan tapi tidak tepat guna. Sudah, sekarang disisihkan sehingga kita akan memiliki dana pendidikan yang besar di situ. Ini investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Saya kira harus dimulai," kata Presiden.

Dana abadi pendidikan ini bertujuan untuk mengelola dana investasi pendidikan bagi generasi mendatang. Menteri Keuangan memperkirakan bahwa bila dimulai dari sekarang, pada 2030 mendatang Indonesia akan memiliki dana abadi pendidikan sekitar Rp400 triliun.

Sebagai arahannya yang ketiga, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menetapkan nilai maksimal bagi belanja barang. Ia menjadikan realisasi belanja tahun anggaran 2016 sebagai nilai maksimum bagi pembelanjaan barang kementerian dan juga lembaga.

"Kalau tidak dipastikan seperti ini pasti akan lari ke mana-mana. Kurangi belanja yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan tujuan dan prioritas nasional," ujarnya.

Selanjutnya, sebagai arahan keempat, Presiden meminta jajarannya agar memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran dan efisien. Ia menegaskan bahwa subsidi pemerintah hanyalah ditujukan bagi 40 persen lapisan masyarakat ekonomi terbawah.

"Jangan luput lagi entah yang namanya subsidi BBM, subsidi gas elpiji, subsidi pupuk, subsidi benih, dan yang lainnya. Jangan lari ke tempat-tempat yang lain. Apalagi justru dinikmati oleh lapisan menengah ke atas. Sudah, subsidi untuk yang 40 persen lapisan masyarakat ekonomi ke bawah," ucap Presiden.

Pengentasan kemiskinan memang selalu menjadi tujuan tiap negara. Maka itu, dalam arahannya yang kelima, Presiden meminta jajarannya untuk mengawal jalannya Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini sedang berjalan. Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah yang dianggap efektif dalam membantu keluarga prasejahtera.

"PKH ini merupakan salah satu program yang efektif mengurangi kemiskinan. Harus ada pendampingan, ada yang mengawal di situ. Saya minta juga agar ditingkatkan sasarannya dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga. Artinya di sini akan ada tambahan anggaran. Sekali lagi, ditingkatkan sasarannya dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga," tuturnya.

Selanjutnya, arahan keenam, terkait dengan sektor pertanian, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk mengarahkan belanja pertanian kepada pengembangan tanaman hortikultura dan pembangunan sarana irigasi. Ia juga meminta Menteri Pertanian untuk memastikan subsidi pupuk tepat sasaran.

"Pembangunan infrastruktur irigasi harus sesuai dengan pengadaan sawah yang ada. Jadi jangan sampai irigasinya ada sawahnya tidak ada. Ini saya bicara seperti ini bukan tidak ada data, banyak seperti itu, irigasinya ada tapi sawahnya tidak ada. Bendungannya ada sudah bertahun-tahun tapi jaringan irigasi tidak ada, yang aneh-aneh seperti ini banyak di lapangan," Jokowi menambahkan.

Kemudian, arahan ketujuh, terkait dengan pembangunan di daerah, Presiden meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan tiap tahunnya. Sebab, dalam menentukan besaran DAU yang diberikan, pemerintah akan memulai untuk menggunakan formula dinamis sesuai dengan jumlah pendapatan.

"Jadi tidak bisa pemerintah daerah dapat misalnya 1.000 miliar kemudian dipastikan pasti 1.000 miliar lagi tahun ini, tidak. Kalau pendapatan kita turun, ya dia juga harus mengikuti itu. Terlalu enak sekali, kita pontang-panting mencari pendapatan dan sering tidak tercapai kemudian DAU-nya di daerah tetap. Hal-hal seperti itu saya kira harus kita mulai agar semua memiliki peran yang sama dalam mengelola anggaran," Presiden menjelaskan.

Masih terkait dengan dana yang dikucurkan pemerintah pusat, dalam poin arahannya yang kedelapan, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan juga dimintanya digunakan untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik di daerah. Hal tersebut dilakukan dengan cara sinkronisasi program antardaerah dan antarsumber pendanaan.

Sementara itu, di hadapan jajarannya Presiden Joko Widodo memastikan akan terus memantau pemanfaatan dana desa yang telah dikucurkan. Ia juga memastikan bahwa alokasi anggaran bagi dana desa akan meningkat.

"Yang kesembilan mengenai dana desa. Ini dana desa akan semakin besar. Pantau terus efektivitas pelaksanaannya, terutama prioritaskan untuk peningkatan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan penciptaan lapangan pekerjaan di desa," ucapnya.

Terakhir, Presiden meminta para menteri untuk hadir langsung di lapangan dan memeriksa dengan detail program-program kerja di kementeriannya. Utamanya untuk mengawal dan memastikan program-program pemerintah yang terkait dengan Nawacita dapat diselesaikan pada 2018 ini.

"Jangan hanya diserahkan ke eselon I, eselon II, atau bahkan eselon III. Tolong semua menteri periksa sendiri, kawal sendiri program yang ada di kementerian secara detail. Jangan terjebak rutinitas," ia menegaskan.

Mengakhiri arahannya, Presiden sekali lagi mewanti-wanti jajarannya agar menggunakan anggaran yang ada sebagaimana mestinya. Ia meminta agar pencegahan dan tindakan tegas diberikan bagi para penyalahguna anggaran.

"Jangan ditawar-tawar lagi, pastikan bahwa seluruh APBN kita ini bebas dari korupsi. Lakukan pencegahan di kementerian dan lembaga masing-masing. Jangan ragu-ragu untuk bertindak keras dan tegas terhadap uang yang berada di APBN kita," tutupnya. (Humas Kemensetneg)

Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4) pagi.

Independen.Net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 adalah 5,6%. Presiden menginginkan, target tersebut tidak hanya di 2018, tetapi juga di 2017. Karena itu, mumpung baru masuk tiga bulan pertama, Presiden menginginkan dilakukannya penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga.

“Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat, dan itu bisa dilarikan pada belanja modal. Lihatlah lagi yang 2017 maupun nanti yang 2018,” pinta Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4) pagi.


Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan, selain belanjanya, sebetulnya yang paling penting untuk pertumbuhan, ada dua sekarang ini. Yang pertama naikkan ekspor, kedua naikkan investasi.

Naikkan ekspor itu, terang Presiden, bukan barang yang mudah karena pasarnya juga lesu. Tetapi, disampaikan Presiden, ada pasar-pasar non-tradisional yang bertahun-tahun tidak pernah kita lihat.

“Itu tolong betul-betul dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu, terutama yang penduduknya di atas 60, di atas 80,” tutur Presiden.

Sementara yang berkaitan dengan investasi, Presiden menegaskan, peluang di negara kita ini besar sekali dan banyak sekali investor yang berminat. Tetapi penyakitnya ada di kita sendiri, yaitu di masalah regulasi, masalah aturan-aturan yang masih keluar dari kementerian, dari dirjen.

“Saya sampaikan jangan buat lagi aturan yang nambah ruwet. Jangan. Ini masih keluar. Terakhir masih berapa keluar yang baru? 23,” ungkap Presiden seraya menegaskan keinginannya agar para menteri dan kepala lembaga pemerintahan non kementerian memotong yang sudah ada agar hilang, bukan menambah.

Kalau kita masih ulang-ulang begini terus, lanjut Presiden, ya sudah, ini kita rutinitas, enggak akan ada perubahan. “Kalau tidak ada keberanian, berarti itu enggak ada perubahan. Masih setingkat dirjen masih keluar, masih permen masih keluar. Nambahi sederhana enggak apa-apa. Ini nambahi ruwet,” ujarnya.

Perbesar Belanja Modal

Menurut Presiden Jokowi, volume belanja pemerintah akan mencapai di atas Rp2.200 triliun. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar fokusnya harus diarahkan untuk target-target pembangunan. Ia menekankan, agar belanja modal yang diperbesar. Karena itu, hal-hal yang tidak berkaitan dengan belanja modal, Presiden meminta agar dilihat secara rinci.

“Saya melihat saja banyak sekali yang berlebihan belanja-belanja yang non belanja modal, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan,” kata Presiden.

Untuk desain belanja 2018, menurut Presiden Jokowi, program-program yang berkaitan dengan infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan. Jangan sampai setengah-setengah setengah main.

“Sekali lagi, seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan di 2018, sehingga kita memiliki pondasi yang kuat, bukan hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden.

Selain pertumbuhan ekonomi, Presiden mengingatkan juga masalah pemerataan ekonomi yang berkeadilan. “Dorong agar program-program itu masuk kesini. Banyak sekali program yang rutinitas sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun itu-itu saja masih kita teruskan, masukkan ke sini hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan, hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan gini ratio, pengurangan kesenjangan,” pesan Presiden.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menhan Rymizard Ryacudu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Selain itu juga hadir Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menkominfo Rudiantara, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri PANRB Asman Abnur, Menhub Budi K. Sumadi, Jaksa Agung Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(GUN/FID/RAH/ES)