Independen.Net

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pelaksanaan pembagian dari redistribusi aset maupun reforma agraria bisa segera dirumuskan, cara pembagian seperti apa, distribusinya seperti apa, siapa yang diberi, berapa hektar, tiap apa, kelompok tani atau kelompok nelayan, atau rakyat, atau pondok pesantren, sehingga menjadi jelas.

“Kemudian  siapa yang mendampingi, agar yang sudah dibagi itu menjadi produktif, dan skemanya seperti apa agar tidak bisa dijual,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas Lanjutan Pembahasan Kebijakan Pemerataan Ekonomi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4) siang.

Setelah reforma agraria redistribusi aset, Presiden mengingatkan juga masalah yang berkaitan dengan akses permodalan. Siapa yang mendampingi mereka. Sementara yang berkaitan dengan penguatan keterampilan, bukan masalah vocational school, tetapi vocational training, yang seperti apa.

“Ini harus segera konkret, sehingga proses-proses pendataan dan penataan program ini betul-betul, terutama di redistribusi aset, betul-betul segera harus kita kerjakan,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, pada 24 April nanti akan ada Kongres Ekonomi Umat. Pada saat itu, Presiden berharap sudah ada yang dibagi. “Ini nanti menjadi kewenangan dari Menteri BPN dan Menteri KLH, sehingga akan menjadi jelas. Pak Menko, ini sudah mepet, jadi kalau itu bisa, akan lebih baik,” ujarnya mengingatkan.

Ditegaskan Presiden Jokowi, dirinya hanya ingin agar ini betul-betul tepat sasaran dan mampu menyentuh 40% masyarakat yang masih berada di ekonomi yang terbawah.

“Saya minta 9 juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya lewat reforma agraria ini betul- betul jelas, di mana lokasinya, berapa luasnya, kondisinya seperti apa, siapa yang menjadi target, sudah langsung konkret saja,” tegas Presiden Jokowi.

Kemudian yang berkaitan dengan redistribusi aset, Presiden minta juga agar  jelas siapa yang diberi, diberi di mana, dan akan dipakai apa. “Ini cepat-cepatan, tetapi terkonsep, terencana, dan pelaksanaannya segera,” pinta Presiden.

Presiden mengingatkan, dirinya tidak mau ini dilihat sebagai program bagi-bagi lahan atau bagi-bagi tanah. Ia menegaskan, ini adalah program yang terintegrasi untuk peningkatan produktivitas, untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang di bawah.

Rapat terbatas ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. (FID/RAH/ES)

Baca juga : Presiden Jokowi : 4,9 juta hektar tanah akan dibagikan kepemilikannnya kepada rakyat

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai reforma agraria, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, paling tidak terdapat 9 juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui program reforma agraria. Selain itu, terdapat sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya pada rakyat. Termasuk di dalamnya tanah dan Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang, serta tanah-tanah terlantar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) sore.

Presiden menegaskan, bahwa semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan,  wilayah, dan sumber daya alam.

Karena itu, Presiden menekankan agar reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru, bukan saja untuk menyelesaikan sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah, tapi juga cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, khususnya di pedesaan.

“Agar masyarakat, terutama yang masuk dalam lapisan 40 persen terbawah, dapat memiliki akses legal terhadap tanah yang bisa dikelola sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengaku  sudah menerima laporan bahwa paling tidak terdapat 9 juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui program reforma agraria.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk fokus bukan saja untuk menuntaskan program sertifikasi lahan terutama bagi rakyat yang tidak mampu, tapi juga segera melakukan pendataan dan penataan sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya pada rakyat.

“Saya juga minta reforma agraria juga mencakup penataan sekitar 4,85 juta hektar hutan negara yang berada di bawah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” sambung Presiden Jokowi seraya menekankan agar proses penataan dan redistribusi aset ini betul-betul dikawal detail, agar tepat sasaran, serta mampu menyentuh 40 persen rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah.

Sementara terkait dengan perhutanan sosial, Presiden ingatkan kembali bahwa setidaknya sekarang ini terdapat 12,7 juta hektar yang menjadi target program perhutanan sosial, termasuk di dalamnya hutan desa dan hutan adat.

“Saya ingin ini betul-betul menjadi sebuah fokus pekerjaan kita, agar betul-betul yang namanya redistribusi aset, yang namanya reforma agraria, betul-betul segera bisa kita selesaikan,” tegas Presiden Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (FID/RAH/ES)