Independen.Net

Ilustrasi Disneyland Tokyo Japan

Independen.Net - Boyolali bakal punya lokasi wisata bertaraf internasional, Disneyland.

Rencana pembangunan Disneyland tersebut sebelumnya sudah ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Boyolali, Seno Samodro dengan investor dari Belanda.

Bupati Boyolali Seno mengungkapkan, Boyolali dipilih sebagai lokasi pembangunan Disneyland Asia Tenggara dengan total investasi senilai Rp 6 triliun. Kehadiran taman rekreasi sekelas yang ada di Hong Kong atau Jepang ini, diharapkan bisa menarik hingga 2 juta turis bertandang ke Boyolali.

Adapun Disneyland ini akan dibangun di lahan seluas 100 hektar atau setara 133 lapangan sepak bola.
Dari lahan tersebut, Disneyland Boyolali diproyeksikan bisa memiliki daya tampung parkir kendaraan mencapai 22 ribu mobil.

Untuk lokasinya, Disneyland akan dibangun dengan opsi lokasi antara lain di Kecamatan Mojosongo, Boyolali Kota, atau Ampel. “Soal lokasi tergantung proses pembebasannya nanti,” ungkap Bupati Boyolali dikutip dari Joglosemar.

Saat ini proses pembangunan Disneyland Boyolali menurut Seno dalam tahap negosiasi lahan.
Namun, menurutnya pembayaran tanah baru dilakukan sekira bulan depan

Disneyland di Boyolali diberitakan juga mendapatkan investasi dari Universal Studio dan perusahaan-perusahaan besar lainnya.

Hal ini menarik, sebab seperti yang kita ketahui Universal Studio dan Disneyland memiliki taman bermain masing-masing.

Sementara itu, Seno menambahkan kemungkinan nama wahana di Boyolali ini bukan Disneyland.
Saat ini menurut Seno, ada tiga opsi nama yang sedang dibahas.

Lebih lanjut, dalam wawancara dengan sebuah media nasional, Seno juga mengungkapkan pembangunan wahana Disneyland di Boyolali akan berlangsung tahun ini. Dimulai sekira September atau Oktober 2017 dengan masa konstruksi selama dua hingga tiga tahun.

Lewat pembangunan Disneyland di Boyolali, diharapkan bisa meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Boyolali melalui sektor tourism.

Disneyland di Boyolali juga diharapkan bisa meniru kesuksesan Spanyol, di mana meski hanya berpenduduk 50 juta orang, namun jumlah turis yang datang bisa mencapai dua kali lipatnya.
Imbasnya, hal ini akan berefek besar pada ekonomi di kota susu tersebut dan tentunya mengangkat potensi wisata di Jawa Tengah. <ind>

Bus Open Tour Wonderful Indonesia di Paris Perancis

Independen.Net , PARIS – Laju kencang promosi Wonderful Indonesia di Kota Paris, Perancis, seperti tak pernah putus. Setelah sukses menyebarkan
branding Wonderful Indonesia di 20 bus city tour pada Piala Eropa (EURO) 2016, hari ini (11/4), country branding pariwisata Indonesia itu kembali ditampilkan di 8 bus OPENTOUR di Paris. Promosinya digelar 11 April-9 Mei 2017.

“Ini adalah kegiatan Branding yang bermain di bus di Paris," kata Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Selasa (11/4). Paris itu kota dengan jumlah wisatawan terbesar. Diluncurkan bulan April untuk menyongsong liburan pertengahan tahun, dan meremind branding Wonderful Indonesia di Eropa.
Menpar Arief menyadari, biaya promosi Wonderful Indonesia sangat terbatas. Karena itu harus menggunakan banyak cara agar branding yang sudah berada di posisi 47 dunia itu tidak melorot. "Sesungguhnya berat, karena brand itu harus dimaintain, dan dinaikkan value-nya. Tentu, untuk itu perlu budget," jelasnya.

Mensiasati budget, Menpar Arief melakukan co branding, mencari momentum dan memilih media promosi yang pas. Bus, trem, kereta, taxi, public transportation yang bergerak itu, ternyata lebih efektif, lebih viral, dan mewarnai media sosial.
Baginya, promosi tidak boleh berhenti meski jumlah wisatawan asing ke Indonesia terus meningkat. Alhasil, Perancis pun dilirik. Bus yang dibungkus branding "Wonderful Indonesia” kembali mondar-mandir di Perancis. Nuansanya mirip saat sepak bola Piala Dunia 2016 lalu.
Dengan desain bertema selancar, Danau Toba dengan rumah tradisional Batak, anak-anak Indonesia dengan pakaian tradisional dari berbagai daerah, diving kelas dunia, Pulau Komodo, gadis Bali dan Candi Borobudur, bus-bus itu menjadi pemandangan unik di tengah kepadatan di Negeri Menara Eiffel itu.

Lantas mengapa harus Perancis? Apa juga yang ingin didapat Menpar Arief Yahya di Perancis? “Di Perancis Wonderful Indonesia sedang nge-hits. Lagi banyak dibicarakan publik dengan berbagai trik marketing. Lagi jadi perhatian di acara TV di sana. Lagi naik
peringkat, mengalahkan Thailand dalam persentase jumlah outbound Prancis ke Indonesia,” sebut Menpar Arief Yahya.
Mantan Dirut Telkom itu memang tak asal bicara. Tahun lalu, kunjungan wisman Perancis ke Indonesia meningkat 19,8% dibandingkan dengan 2015. Dari 209.466 orang, naik menjadi 250.921 wisman. Angka ini melebihi target yang ditetapkan Kementerian Pariwisata yang membidik 250.000 orang di 2016.

“Dengan promosi gencar seperti ini, saya yakin di 2017 Indonesia bisa meningkatkan angka kunjungan wisman Perancis menjadi 330.000 orang. Sekarang orang Perancis sudah makin mengenal Indonesia,” timpal Eka Moncarre, Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) Kemenpar di Paris, Perancis.

Eka mengaku sangat pede dengan bidikan target tadi. Selain sedang nge-hits, masyarakat Paris, menurut dia, rata-rata technology minded. Hobinya tak jauh dari narsis. Mayoritas sudah digital lifetyle.

Branding bus-bus di Paris itu, menurut dia, akan memberi umpan kepada masyarakat Perancis untuk bahan bermain di medsos. " Sangat efektif. Wonderful Indonesia jadi makin dibicarakan publik di dunia nyata dan dunia maya. Yang hobi narsis, malah bisa dijadikan ‘senjata’ untuk posting dan menjadi viral di digital," ungkap Eka. (*)

Independen.Net, NUSA DUA - Gubernur Bali Made Mangku Pastika memamerkan keistimewaan Pulau Bali di hadapan ratusan investor dari negara-negara anggota Bank Pembangunan Islam (IDB). Keistimewaan dan kecantikan Pulau Dewata, ujar Pastika, sanggup membuat Raja Saudi Salman bin Abdulaziz memperpenjang liburannya di Bali selama beberapa hari.

Pastika sengaja menceritakan keelokan Pulau Bali dari segi kekayaan budaya demi menggaet investor agar mau menanamkan modalnya di pulau yang menjadi tujuan wisata nomor satu di Indonesia ini. "Bali sedang mengalami pertumbuhan pesat pariwisata. Pulau ini mengandalkan panorama yang indah, kebudayaan yang dipengaruhi agama Hindu, elemen itu telah menarik pelancong dari berbagai belahan dunia ke sini, beristirahat, bahkan bekerja," ujar Pastika dalam IDB Member Countries Sovereign Investments Forum di Nusa Dua, Bali, Senin (10/4).

Pastika menuturkan, dalam pengembangan pariwisata Bali masih membutuhkan banyak sekali pengembangan infrastruktur. Ia mencontohkan, fasilitas penunjuang yang masih harus dikembangkan adalah bandar udara, infrastruktur transportasi, fasilitas olahraga bertaraf internasional, dan pembangunan lainnya. Menurutnya, pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan berbagai insentif dan kemudahan-kemudahan agar menarik para investor dari luar negeri.

Pastika juga menjamin keamanan dan iklim investasi Bali tetap kondusif. "Bahkan, tahun depan Bali menjadi tuan rumah bagi 15 ribu delegasi pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Semoga forum IDB ini bisa ikut menyebarluaskan potensi Bali," katanya.

IDB sendiri telah menyalurkan pembiayaan untuk proyek-proyek negara anggota hingga 127 miliar dolar AS hingga 2016 lalu. Dari angka tersebut, 53,3 persen penyaluran pembiayaan digunakan untuk membiayai kebutuhan di sektor infrastruktur, sedangkan 10,7 persen disalurkan untuk sektor pertanian. Sebagian kecil lainnya, 9,3 persen pembiayaan digunakan untuk proyek pendidikan dan kesehatan bagi negara anggota IDB.

Presiden IDB Bandar al Hajjar menyebutkan, dalam menyalurkan pembiayaan IDB juga melakukan skema PPP (Public-Private Partnership) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) hingga 3,4 miliar dolar AS sepanjang tahun 2016 saja. Bandar menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 78 dana cadangan investasi (Sovereign Wealth Fund / SWF) yang dihimpun oleh negara-negara di dunia. Hampir separuhnya, 32 SWF dimiliki oleh negara anggota IDB dengan total aset hingga 3,3, triliun dolar AS. Pembentukan SWF ini, lanjut Bandar, saat ini tak terbatas oleh negara-negara penghasil minyak bumi. Selama lima tahun belakangan, paling tidak 11 dana cadangan investasi telah dibentuk oleh negara anggota IDB termasuk Senegal, Tunisia, dan Turki.

Bandar menambahkan, dengan mempertimbangkan pengalaman dari SWF, minat investasi global, dan kebutuhan negara anggota untuk peluang co-financing IDB menggelar forum investasi berdaulat sebagai forum tahunan di salah satu negara anggota dalam rangka mengintensifkan investasi bersama. "Harapannya lebih banyak SWF akan didirikan dan kemitraan investasi yang kuat antara lembaga kami untuk membangun dan memperkuat keanggotaan," kata Bandar.

SWF sendiri, dikutip dari situs Kementerian Keuangan, merupakan kendaraan finansial yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke dalam aset yang lebih beragam. Fungsi sederhana dari SWF adalah untuk stabilisasi dan tabungan bagi negara pengelola dana cadangan investasi. Bagi Indonesia, sumber dana SWF bisa berasal dari dua hal, yakni hasil sumber daya yang tidak diperbarui seperti migas dan sumber kedua adalah dana berupa aset keuangan seperti saham, obligasi, properti, logam mulia, dan instrumen keuangan.

Independen.Net - Di Sulawesi Tenggara (Sultra), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 tumbuh sebesar 6,51%. Pertumbuhan yang cukup tinggi yang ditopang oleh tiga sektor unggulan, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi 24,3% dan diikuti oleh sektor pertambangan dengan kontribusi 19,35% dan sektor konstruksi dengan kontribusi 14,02%.

Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar awal pada Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/4).


Momentum pertumbuhan di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan, lanjut Presiden, harus terus dijaga agar bisa tumbuh dan berkelanjutan juga tumbuh secara berkualitas.

“Untuk itu perlu dikembangkan lagi komoditas unggulan di sektor pertanian dan perkebunan.  Di Sulawesi Tenggara seperti komoditas kakao di Kabupaten Kolaka Timur. Dan saya minta APBN/ APBD untuk sektor pertanian agar diarahkan untuk pengembangan hortikultura, bukan hanya padi saja,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta dipercepat pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian, seperti pembangunan Bendungan Ladongi, Bendungan Pelosika, serta pembangunan infrastruktur irigasinya. Ia juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur irigasi harus sesuai dengan pengadaan sawah. Jangan sampai saluran irigasi dibangun tapi sawahnya tidak ada atau sebaliknya.
“Dan agar pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan maupun pengembangan sektor pertambangan bisa memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi Sulawesi Tenggara, maka perlu ditopang industri pengolahan,” tambah Presiden seraya menyampaikan meski industri pengolahan baru berikan kontribusi 6,1 persen, tapi sektor tersebut akan makin meningkat secara perlahan.
Untuk itu, Presiden memerintahkan perlu langkah-langkah terobosan dengan pengembangan kawasan-kawasan industri, seperti kawasan industri Konawe yang dirancang terintegrasi dan bisa terhubung dengan pelabuhan.
Selain ketiga sektor tersebut, Presiden menganalisis bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sektor yang sangat potensial yaitu sektor pariwisata, terutama yang berbasis potensi wisata bahari. Ia menyebutkan keindahan alam laut di Wakatobi bisa dikembangkan menjadi sebuah magnet yang sangat kuat untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
“Jika potensi wisata bahari tersebut bisa dioptimalkan, terutama dengan mempercepat pengembangan Wakatobi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, memperlancar akses transportasi, dan konektivitas serta pembangunan infrastruktur pendukung, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara saya yakin akan semakin cepat,” pungkas Presiden di akhir pengantar Ratas.

Turut mendampingi Presiden dalam Rapat Terbatas tersebut, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, KSP Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menperin Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkes Nila Moeloek, Menristek Dikti M Nasir, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Gubernur Sultra Nur Alam.(DNA/FID/JAY/EN)

Independen.Net, BALI - Bali begitu istimewa di mata Menpar Arief Yahya. Pertama, 40% wisman masuk ke Indonesia via Bali, sisanya Jakarta 30%, Kepri 20%, dan 10% tersebar luar di daerah lain. Kedua, Bali istimewa karena segudang reputasi dunia dialamatkan ke Pulau Dewata itu. "Terakhir, pilihan travellers di TripAdvisor menempatkan Bali sebagai destinasi terbaik dunia," kata Arief Yahya.

Ketiga, Bali juga contoh destinasi yang paling lengkap 3A-nya. Atraksi, Akses, Amenitasnya, Sebagai destinasi, Bali paling maju dan oleh Menpar Arief dijadikan ikon pariwisata Indonesia. "Karena itulah 10 destinasi prioritas pun kami sebut dengan istilan 10 Bali Baru," ungkap Arief Yahya. Karena istimewa itulah, maka Kemenpar pun memperkuat komunikasi dan kedekatan dengan stakeholder Pentahelix di Pulau Dewata. Kali ini, mengundang media di Bali, main komunitas media digital, multimedia, maupun medsos untuk mendiskusikan sektor yang menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi itu.

Mata acaranya, “Workshop Sosialisasi Kebijakan Kemenpar bagi Jurnalis Greater Bali”  yang berlangsung  di Bali Rani Hotel  Kuta, Bali, Jumat (7/4). Temanya: "Kebijakan Pengembangan Pariwisata 2017: Go Digital, Homestay, dan Aksesibilitas” Host-nya adalah Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kemenpar. Adapun narasumber yang akan tampil di forum bersama komunitas media itu adalah Sekretaris Kementerian Pariwisata (Sesmenpar), Ukus Kuswara ; Staf Ahli Direksi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Ida Bagus Abdi; Sta Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media, M. Noer Sadono; dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Gede Yuniartha.

Kegiatan Workshop Sosialisasi Kebijakan Kemenpar bagi Jurnalis Greater Bali diikuti 50  jurnalis dari media cetak, online, dan elektronik Bali, NTB, NTT (Forum Wartawan Great Bali) Pengurus Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) Jakarta serta perwakilan media asing di Bali. Sesmenpar Ukus Kuswara mengatakan, kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional, mengutip pendapat Menpar Arief Yahya adalah kolaborasi pentahelix. Lima stakeholder yang solid, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. “Kerjasama  Indonesia Incorporated menjadi spirit kekuatan untuk mewujudkan pariwisata sebagai leading sector perekonomian nasional,” kata Ukus Kuswara.

Program pemerintah dalam pembangunan lima tahun ke depan akan fokus pada sektor; infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata. Penetapan kelima sektor ini dengan pertimbangan signifikansi perannya dalam  jangka pendek, menengah, maupun panjang  terhadap pembangunan nasional. Dari lima sektor tersebut pariwisata ditetapkan sebagai leading sector karena dalam jangka pendek, menengah, dan panjang pertumbuhannya positif. Hal ini terlihat peran pariwisata dunia dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global mencapai 9,8%; kontribusi terhadap total ekspor dunia sebesar US$ 7,58 triliun dan foreign exchange earning sektor pariwisata tumbuh 25,1%;  serta pariwisata membuka lapangan kerja yang luas yakni 1 dari 11 lapangan kerja ada di sektor pariwisata.

Pertumbuhan pariwisata dunia tersebut memberi dampak positif terhadap pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mennargetkan pertumbuhan pariwisata nasional dua kali lipat pada 2019.  Tahun 2019, pariwisata ditargetkan memberikan kontribusi pada PDB nasional sebesar 8%, devisa yang dihasilkan Rp 280 triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, jumlah kunjungan wisman 20 juta  dan pergerakan wisnus 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia. Untuk mencapai target pariwisata 2019,  Kemenpar menerapkan kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan tahun ini yakni;  digital tourism, homestay desa wisata, dan aksesibilitas udara sebagai top 3 program,” kata Ukus Kuswara seraya mengatakan, top 3 program ini sebagaimana harapan Menteri Pariwisata perlu disosialisasikan kepada seluruh elemen pariwisata diantaranya  kalangan media yang hari ini dilaksanakan dalam kegiatan workshop dengan peserta para jurnalis Great Bali.(*)

Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menandatangani Kesepakatan Bersama antar Kementerian tentang Pengembangan Wisata Bahari disaksikan seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan hari ini 7 Februari 2017.

MoU tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan Piagam Kerja Sama (PKS) tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Wisata Bahari antara Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Prof. H.M Ahman Sya dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat, Rifky Effendi Harijanto.

PKS tersebut menitikberatkan pada pengembangan Sumber Daya Manusia Wisata Bahari, Pengembangan Masyarakat di Destinasi Prioritas, Pengembangan Industri Wisata Bahari.
Tujuan kerja sama lintas kementerian ini adalah untuk mencapai target 4 juta Wisman Bahari pada tahun 2019.

Wisata Bahari akan dapat berkembang lebih efektif dan efisien dengan kolaborasi lintas Kementerian dalam skema  "Indonesia Incorporated" yang mendukung Sektor Pariwisata. (LS)

Inilah transkrip pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Nation Branding 3 Februari 2017.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Beberapa waktu yang lalu, September 2016, kita telah membahas mengenai strategi peningkatan citra Indonesia di mata dunia. Dan dalam Ratas kali ini saya ingin mendengarkan perkembangan langkah-langkah konkret, langkah-langkah tindak lanjut dari program nation branding tersebut.

Saya ingin mengingatkan bahwa brand power Indonesia masih lemah, baik untuk perdagangan, untuk investasi, maupun untuk pariwisata dibandingkan negara-negara lain. Dari data yang saya peroleh di bidang perdagangan dan investasi, brand power Indonesia berada pada posisi 6,4 persen. Kalah dibandingkan Singapura yang hampir mencapai 10 persen dan Thailand yang sedikit di atas Indonesia. Posisi ini berada di bawah rata-rata dunia yang mencapai 7,7 persen. Sedangkan di bidang pariwisata, brand power Indonesia berada pada angka 5,2 persen. Artinya, juga masih berada di bawah Thailand, 9,4 persen yang memimpin di Asia, serta Singapura yang angkanya 8,6 persen. Segera harus kita perbaiki.

Dan saya melihat saat ini banyak negara yang habis-habisan menggarap nation branding-nya. Dengan menggarap brand power mereka ingin meningkatkan daya saing di bidang investasi, di bidang perdagangan, dan di bidang pariwisata. Mereka juga berlomba-lomba membangun reputasi di dunia dengan cara soft power, melalui diplomasi kebudayaan, film, diplomasi kuliner, sampai diplomasi olahraga.

Untuk itu saya ingin menekankan sekali lagi, yang pertama kita perlu mengetahui lebih dalam lagi apa saja kekuatan dan kelemahan kita dalam brand power, apa saja persepsi yang positif dan negatif tentang kita.

Kedua, dalam membangun citra Indonesia di dunia internasional, setiap kementerian/lembaga tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, Kementerian Perdagangan mengangkat tagline “remarkable Indonesia”, Kementerian Pariwisata mengusung “wonderful Indonesia”, demikian juga promosi di BKPM yang mempunyai tema sendiri.

Ketiga, perlunya dilakukan konsolidasi pada ajang-ajang promosi dan pameran di luar negeri. Sehingga lebih masif, lebih terintegrasi, dan juga memiliki dampak yang konkret, dampak yang nyata, dan betul-betul mampu bersaing dengan negara-negara yang lain, terutama sekali lagi di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

Yang keempat, bahwa nation branding ini bukan sebatas membuat logo atau menemukan tagline/slogan tapi reputasi positif yang memang betul-betul ditemukan dan dirasakan ketika orang datang ke negara kita, Indonesia. Artinya, perlu bersama kita bekerja lebih fokus dalam mewujudkan itu dan sekaligus menjaga citra positif negara.

Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.


Baca juga: Jokowi: Perbaiki Segera Nation Branding Indonesia

Rapat Terbatas Presiden Jokowi - Nation Branding

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa brand power Indonesia masih lemah, baik untuk perdagangan, untuk investasi, maupun untuk pariwisata dibandingkan negara-negara lain. Karena itu, Presiden meminta agar segera diperbaiki brand power sebagaimana negara lain habis-habisan menggarap nation branding mereka.

“Dari data yang saya peroleh di bidang perdagangan dan investasi, brand power Indonesia berada pada posisi 6,4%. Kalah dibandingkan Singapura yang hampir mencapai 10% dan Thailand yang sedikit di atas Indonesia. Posisi ini berada di bawah rata-rata dunia yang mencapai 7,7 %,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin rapat terbatas terkait lanjutan pembahasan Nation Branding, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/2) siang.

Presiden juga menyampaikan, di bidang pariwisata, brand power Indonesia berada pada angka 5,2%. Artinya, juga masih berada di bawah Thailand, 9,4 persen yang memimpin di Asia, serta Singapura yang angkanya 8,6 persen.

Untuk itu, Presiden meminta agar segera diperbaiki sebagaimana banyak negara yang saat ini habis-habisan menggarap nation branding mereka.

“Dengan mengharap brand power mereka ingin meningkatkan daya saing di bidang investasi, di bidang perdagangan, dan di bidang pariwisata. Mereka juga berlomba-lomba membangun reputasi di dunia dengan cara soft power. Melalui diplomasi kebudayaan film, diplomasi kuliner, sampai diplomasi olahraga,” papar Presiden.

Jangan Sendiri-Sendiri

Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan, perlunya diketahui lebih dalam lagi apa saja kekuatan dan kelemahan dalam brand power, apa saja persepsi yang positif dan negatif tentang Indonesia.

Kedua, dalam membangun citra Indonesia di dunia internasional, Presiden menegaskan, bahwa setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, Kementerian Perdagangan mengangkat tagline Remarkable Indonesia, Kementerian Pariwisata mengusung Wonderful Indonesia, kemudian juga promosi di BKPM yang mempunyai tema sendiri.

Untuk itu, Presiden mengingatkan perlunya dilakukan konsolidasi pada ajang-ajang promosi dan pameran di luar negeri. Sehingga lebih masif, lebih terintegrasi, dan juga memiliki dampak yang konkret, dampak yang nyata, dan betul-betul mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Terutama sekali lagi di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

Presiden Jokowi menekankan, bahwa nation branding ini bukan sebatas membuat logo atau menemukan tagline, slogan. Tapi reputasi positif yang betul-betul dirasakan orang ketika datang ke  Indonesia. “Artinya, perlu bersama kita bekerja lebih fokus dalam mewujudkan itu dan sekaligus menjaga citra positif negara,” tuturnya.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Menlu Retno Marsudi, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf. (FID/JAY/ES)

Baca juga: Inilah Transkrip Pengantar pada Rapat Terbatas Nation Branding