Independen.Net

Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin di Istana Negara 30 Maret 2017

Independen.Net Aksi 313 atau 31 Maret 2017 yang akan dilakukan sejumlah massa di Jakarta esok sebaiknya urung dilaksanakan, namun seandainya aksi tersebut tetap dilakukan, harus berjalan dengan santun dan tertib. Hal ini disampaikan Ketua Umum Majelis Umum Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin kepada wartawan setelah diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis 30 Maret 2017.

Terlebih, bila aksi itu bertujuan untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Hal tersebut merupakan sangat tidak beralasan. "Saya kira itu ngawur dan tidak tepat. Sampaikan sajalah kalau besok itu dengan tertib, dengan santun," ujar Ma’ruf Amin. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa semua umat harus menjaga agar situasi yang kondusif seperti saat ini dapat terus terjaga. "Negara ini keutuhannya harus dijaga," kata dia.

Aksi yang dinamakan 313 itu rencananya akan diisi dengan shalat Jumat bersama di Masjid Istiqlal kemudian penyampaian tuntutan di depan Istana Negara.

Redistribusi Aset Untuk Atasi Kesenjangan

Ma'ruf Amin yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat konferensi pers, menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden, dibahas sejumlah masalah kebangsaan dan kenegaraan. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya peran ulama dalam memajukan bangsa dan menjaga keutuhan Tanah Air.

"Saya baru saja diundang Presiden dan bertemu dengan Presiden untuk membicarakan berbagai masalah kebangsaan dan kenegaraan," ujar KH. Ma'ruf Amin.

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah redistribusi aset yang ingin dilakukan pemerintah. Kepala Negara bahkan menyatakan keprihatinannya terhadap kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia.

"Presiden prihatin dengan kesenjangan yang ada di masyarakat, terutama di dalam masalah ekonomi antara masyarakat kecil dengan mereka yang berpendapatan tinggi," ungkapnya.

Oleh karenanya, pemerintah akan menjalankan program redistribusi aset melalui koperasi, pesantren dan lembaga lainnya. Hal ini dilakukan guna menghindari penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Beliau memang agak trauma kalau kepada perorangan, karena kalau perorangan itu dikhawatirkan akan dijual lagi," ucapnya. Hal ini berdasarkan rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Saat ini, pemerintah telah memiliki aset sekitar 12,7 juta hektar tanah yang belum dikelola secara baik oleh masyarakat. Untuk itu, Presiden sudah memerintahkan jajarannya segera menentukan masyarakat yang berhak mengelola lahan tersebut. "Syaratnya harus dikelola, bukan didiamkan atau dijual sehingga tidak ada tanah yang tidak terkelola," katanya.

Selain itu, masalah kemitraan antara ekonomi elite dengan ekonomi lemah juga menjadi topik dalam pertemuan tersebut. Mengingat pentingnya menjalin kemitraan yang kuat guna menghindari benturan antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah serta membantu menghilangkan kesenjangan yang ada di masyarakat.

"Beliau ingin ada kemitraan antara konglomerat dengan ekonomi lemah sehingga terjadi saling membantu, ada hubungan silaturahim, tidak terjadi semacam kemarahan di kalangan ekonomi lemah‎, masyarakat lemah, dan kecemburuan sosial," ungkapnya.

Terakhir, KH Ma'ruf Amin juga berkesempatan mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Kongres Ekonomi Umat yang akan diselenggarakan pada 22 April 2017 mendatang di Jakarta. Kongres yang juga akan dihadiri oleh para cendekiawan, ilmuwan, dan ratusan peserta tersebut bertujuan untuk membahas koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antarumat dalam membangun ekonomi secara nyata.

"Kongres ini akan mengundang sem‎ua pelaku usaha di dalam berbagai komunitas, ada komunitas pesantren, ada namanya forum peduli bangsa, koperasi syariah, pondok-pondok pesantren yang sudah mulai berhasil," ucapnya. (Humas Kemensetneg)

Selamat sore,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Logo Transkrip

Rapat Terbatas kali ini akan dibahas mengenai evaluasi implementasi dari hilirisasi pertambangan minerba.

Mengapa penting kita membahas hal ini? Karena menurut saya era menjual sumber daya alam sudah berakhir, menjual bahan mentah harus sudah kita stop. Kita harus mulai mengubah paradigma minerba sebagai komoditas menjadi minerba yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional kita.

Dan saya melihat juga tren perkembangan negara-negara maju, yang berani melakukan lompatan-lompatan kemajuan dari negara penjual komoditas sumber daya alam bergerak ke negara yang memperkuat industri pengolahan. Kita juga harus menuju kesana dan negara lain justru juga melompat lebih cepat lagi bergerak ke negara industri jasa.

Oleh sebab itu kita harus tetap fokus untuk melakukan pengembangan hilirisasi industri, terutama hilirisasi pertambangan minerba.

Dan kita ingin kita bergerak cepat. Kecepatan sangat penting karena negara-negara yang lain juga bergerak sangat cepat. Saya minta permasalahan dan hambatan pengembangan hilirisasi ini terutama di hilirisasi pertambangan minerba segera diselesaikan. Dan jika ada hambatan regulasi seperti regulasi dan perizinan yang tumpang tindih, saya juga minta segera dipangkas secepat-cepatnya. Karena saya paham bahwa untuk mengembangkan hilirisasi pertambangan kalangan industri juga memerlukan adanya kepastian, adanya jaminan operasi jangka panjang. Dan kalau memang diperlukan, berikan mereka insentif tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan hilirisasi.

Saya ingin menekankan bahwa hilirisasi industri bisa melaju dengan cepat apabila didukung oleh kesiapan lahan, kawasan, suplai bahan baku, tenaga kerja yang terampil, ketenagalistrikan, infrastruktur, transportasi, pelabuhan, dan infrastruktur yang lainnya.

Untuk itu, pengembangan hilirisasi industri minerba harus betul-betul dilakukan terintegrasi dengan pengembangan KEK (kawasan ekonomi khusus), yang di dalamnya sudah tersedia infrastruktur yang dibutuhkan.

Penyiapan  tenaga kerja yang terampil melalui pendidikan dan pelatihan vokasi juga harus masif dilakukan.

Saya yakin dengan pengembangan yang terintegrasi, industri pengolahan minerba akan tumbuh lebih cepat lagi. Dan memberikan nilai tambah bukan saja pada penyerapan tenaga kerja tetapi juga membuat pembangunan lebih merata.

Itu sebagai pengantar.

<>

Baca juga: Presiden Jokowi: Era Jual Sumber Daya Alam Sudah Berakhir

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai reforma agraria, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, paling tidak terdapat 9 juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui program reforma agraria. Selain itu, terdapat sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya pada rakyat. Termasuk di dalamnya tanah dan Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang, serta tanah-tanah terlantar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) sore.

Presiden menegaskan, bahwa semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan,  wilayah, dan sumber daya alam.

Karena itu, Presiden menekankan agar reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru, bukan saja untuk menyelesaikan sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah, tapi juga cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, khususnya di pedesaan.

“Agar masyarakat, terutama yang masuk dalam lapisan 40 persen terbawah, dapat memiliki akses legal terhadap tanah yang bisa dikelola sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengaku  sudah menerima laporan bahwa paling tidak terdapat 9 juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui program reforma agraria.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk fokus bukan saja untuk menuntaskan program sertifikasi lahan terutama bagi rakyat yang tidak mampu, tapi juga segera melakukan pendataan dan penataan sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya pada rakyat.

“Saya juga minta reforma agraria juga mencakup penataan sekitar 4,85 juta hektar hutan negara yang berada di bawah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” sambung Presiden Jokowi seraya menekankan agar proses penataan dan redistribusi aset ini betul-betul dikawal detail, agar tepat sasaran, serta mampu menyentuh 40 persen rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah.

Sementara terkait dengan perhutanan sosial, Presiden ingatkan kembali bahwa setidaknya sekarang ini terdapat 12,7 juta hektar yang menjadi target program perhutanan sosial, termasuk di dalamnya hutan desa dan hutan adat.

“Saya ingin ini betul-betul menjadi sebuah fokus pekerjaan kita, agar betul-betul yang namanya redistribusi aset, yang namanya reforma agraria, betul-betul segera bisa kita selesaikan,” tegas Presiden Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (FID/RAH/ES)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa era menjual sumber daya alam (SDA) sudah berakhir. Pemerintah sudah stop menjual bahan mentah. Karena itu, Presiden mengajak untuk mengubah paradigma minerba (mineral dan batubara) sebagai komoditas menjadi minerba yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurut Presiden, tren perkembangan di negara-negara maju menunjukkan, yang berani melakukan lompatan-lompatan kemajuan dari negara penjual komoditas sumber daya alam bergerak ke negara yang memperkuat industri pengolahan. Karena itu, kita juga harus menuju ke sana, terlebih negara lain justru juga melompat lebih cepat lagi bergerak ke negara industri jasa.

“Oleh sebab itu, kita harus tetap fokus untuk melakukan pengembangan hilirisasi industri, terutama hilirisasi pertambangan minerba,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas Evaluasi Implementasi Hilirisasi Pertambangan Mineral dan Batubara, yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3) sore.

Pemerintah, lanjut Presiden, ingin bergerak cepat. Ia menekankan, bahwa kecepatan sangat penting, karena negara-negara yang lain juga bergerak sangat cepat.

“Saya minta permasalahan dan hambatan dalam pengembangam hilirisasi ini, terutama di hilirisasi pertambangan minerba segera diselesaikan,” pinta Presiden.

Jika ada hambatan regulasi seperti regulasi dan perizinan yang tumpang tindih, Presiden meminta agar segera dipangkas secepat-cepatnya.

Presiden memahami, bahwa untuk mengembangkan hilirisasi pertambangan kalangan industri juga memerlukan adanya kepastian, adanya jaminan operasi jangka panjang. Karena itu, kalau memang diperlukan, Presiden meminta agar diberikan mereka insentif tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan hilirisasi.

Didukung Kesiapan Lahan

Presiden Jokowi menekankan, bahwa hilirisasi industri bisa melaju dengan cepat apabila didukung oleh kesiapan lahan, kawasan, suplai bahan baku, tenaga kerja yang terampil, ketenagalistrikan, infrastruktur, transportasi, pelabuhan dan infrastruktur yang lainnya.

Untuk itu, Presiden meminta agar pengembangan hilirisasi industri minerba harus betul-betul dilakukan terintegrasi dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), yang di dalamnya sudah tersedia infrastruktur yang dibutuhkan.

Selain itu, penyiapan  tenaga kerja yang terampil melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, menurut Presiden Jokowi, juga harus masif dilakukan.

“Saya yakin dengan pengembangan yang terintegrasi, industri pengolahan minerba akan tumbuh lebih cepat lagi. Dan memberikan nilai tambah, bukan saja pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga membuat pembangunan lebih merata,” pungkas Presiden.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi. (DNA/RAH/ES)

<>

Baca juga: Transkrip Pengantar Presiden pada Rapat Terbatas Mengenai Evaluasi Implementasi Hilirisasi Pertambangan Mineral dan Batubara, di Kantor Presiden, Jakarta, 22 Maret 2017