Independen.Net

ilustrasi

Independen.Net - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen atau lebih tinggi dibanding capaian 2015 yang sebesar 4,88 persen. Sedangkan perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp47,96 juta atau USD3.605,1.

Di 2016, pertumbuhan terjadi di seluruh lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90 persen. Sedangkan di triwulan IV-2016, ekonomi Indonesia tumbuh 4,94 persen (y-on-y). Seluruh lapangan usaha tercatat bertumbuh dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 9,57 persen.

Dari data yang dilansir melalui laman BPS pada Selasa (07/02), struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2016 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,03 persen, dan Pulau Kalimantan 7,85 persen. (as/rsa)

Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menandatangani Kesepakatan Bersama antar Kementerian tentang Pengembangan Wisata Bahari disaksikan seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan hari ini 7 Februari 2017.

MoU tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan Piagam Kerja Sama (PKS) tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Wisata Bahari antara Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Prof. H.M Ahman Sya dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat, Rifky Effendi Harijanto.

PKS tersebut menitikberatkan pada pengembangan Sumber Daya Manusia Wisata Bahari, Pengembangan Masyarakat di Destinasi Prioritas, Pengembangan Industri Wisata Bahari.
Tujuan kerja sama lintas kementerian ini adalah untuk mencapai target 4 juta Wisman Bahari pada tahun 2019.

Wisata Bahari akan dapat berkembang lebih efektif dan efisien dengan kolaborasi lintas Kementerian dalam skema  "Indonesia Incorporated" yang mendukung Sektor Pariwisata. (LS)

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam jumpa pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Senin ( 6/2) siang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan, perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun. Sementara pendapatan per kapita mencapai Rp47,96 juta atau 3.605,1 dollar AS.

“Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam jumpa pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Senin ( 6/2) siang.

Menurut Suhariyanto, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 6,62 persen.

Khusus untuk triwulan IV Tahun 2016, Kepala BPS itu mengemukakan, bila dibandingkan triwulan IV-2015 (y-on-y) ekonomi Indonesia tumbuh 4,94 persen.

Ia menyebutkan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,57 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga sebesar 6,72 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q), jelas Suhariyanto, mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen. “Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 21,24 persen. Sementara dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan ekspor neto,” jelasnya.

Kepala BPS juga menyampaikan, bahwa struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2016 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sementara kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,03 persen, dan Pulau Kalimantan 7,85 persen. (Humas BPS/ES)

Seskab Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2) sore.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, sebagai Sekretaris Mahkamah Agung (MA). Pudjo menyisihkan dua kandidat lainnya, yaitu Aco Nur dan Imron Rosyadi.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, pemilihan Pudjo sebagai Sekretaris Mahkamah Agung  sudah melalui mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin secara langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden serta dihadiri Ketua MA.

“Memang dari 3 (tiga) nama yang diusulkan, karena mekanismenya seperti itu, diusulkan 3 nama. Dari 3 nama itu, Pak Pudjo lah yang liability paling kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga atas pertimbangan kapabilitas, kemudian juga usulan dari MA, sepenuhnya ini usulan dari MA melalui mekanisme ASN (Aparatur Sipil Negara). Sehingga dengan demikian keputusan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan itu,” kata Pramono.

Soal track record Pudjo yang pernah membebaskan ‘mafia minyak’ Niwen Khairiah, pemilik rekening Rp1,3 triliun, Seskab menegaskan, dibandingkan dengan usulan yang lainnya, Pudjo adalah yang lebih lumayan. “Yang lainnya ada beberapa catatan,” ujarnya.

Demikian juga soal penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dimana Pudjo terakhir menyerahkannya pada 2009, menurut Seskab tidak apa-apa, karena yang penting sudah dicek PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Pudjoharsoyo yang baru saja diambil sumpahnya sebagai hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Lampung, Jumat (3/2) lalu, akan diambil sumpah jabatan dan dilantik sebagai Sekretaris MA oleh Ketua MA pada Selasa (7/2) besok sekitar pukul 10.00 WIB. (FID/ES)

Perkembangan dari pembangunan light rail transit (LRT) di Jakarta dan Palembang terus dipantau oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan tersebut diharapkan dapat selesai tepat pada waktunya agar dapat digunakan sebagai fasilitas pendukung gelaran Asian Games 2018 yang sudah semakin dekat. Demikian Presiden menegaskan saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan pembangunan LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 6 Februari 2017.

"Saya ingin memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan untuk LRT ini bisa selesai tepat waktu, yaitu tahun 2018 atau sedikit masuk ke 2019. Karena kita tahu semuanya, tahun 2018 kita akan memiliki perhelatan olahraga berkelas internasional, Asian Games 2018," ujar Presiden.

Untuk diketahui, dalam rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan bahwa rapat terbatas yang membahas pembangunan LRT tersebut sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Kepala Negara pun juga beberapa kali meninjau langsung pembangunan LRT dimaksud. Melalui pembahasan dan peninjauan tersebut, Presiden Joko Widodo ingin memastikan betul bahwa tidak ada kendala berarti yang menghambat proses pembangunan.

"Mengapa ini terus kita rapatkan? Karena apapun setiap pembangunan infrastruktur terus kita cek lagi apa yang menjadi hambatan di lapangan. Apakah terkait dengan pembebasan lahan, pembiayaan, ataupun tata ruang, sampai soal infrastruktur pendukung agar dapat segera dicarikan jalan keluarnya," ucapnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo, yang memulai gagasan pembangunan LRT sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi untuk menyukseskan pembangunan. Bentuk kerja sama tersebut ke depannya akan dijadikan sebuah model yang akan diterapkan di kota-kota lainnya.

Demikian pula halnya dengan pengalaman yang didapatkan selama proses pembangunan LRT berlangsung. Baginya, ini adalah sebuah kesempatan emas bagi pemerintah untuk memperoleh pembelajaran dan alih teknologi yang akan bermanfaat bagi pembangunan-pembangunan lain di masa datang.

"Kita memang belum mempunyai pengalaman di bidang ini, baik dalam pembangunan MRT, LRT, maupun pembangunan kereta api cepat. Sehingga kita harapkan dari pembangunan yang pertama ini bisa kita pakai sebagai sebuah pembelajaran dan alih teknologi sehingga bisa bermanfaat untuk langkah-langkah kita ke depan," tuturnya.

Tampak hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan,  Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BPKP Ardan Adiperdana dan juga beberapa direksi BUMN yang terkait pembangunan LRT. (Humas Kemensetneg)

Menkeu Sri Mulyani di HUT APINDO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara CEO Gathering di Gedung Permata Kuningan, Jakarta pada Jumat (03/02).  Acara ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Menkeu mengajak para pengusaha yang tergabung dalam APINDO untuk bersama-sama mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.

"The confident of investors tergantung pada anda semua. Kalau APINDO wants to make it good, so you have to make it really good," katanya dalam acara yang bertajuk “Outlook Perekonomian Indonesia 2017”.

Menurut Menkeu, investasi sangat penting untuk menciptakan daya saing dan daya tarik bagi sektor-sektor manufaktur. “Untuk investasi, kita punya kemampuan utk meng-attract investor. Ada tren positif realisasi investasi, baik PMA maupun PMDN. Tapi tolong perhatikan, ini situasi saat harga komoditas tertekan selama 3 tahun. Kita punya daya tarik beyond komoditas,” jelas Menkeu.

Oleh karena itu, pemerintah menyatakan keseriusannya untuk mengurangi berbagai hambatan investasi. “Kita tidak ingin tergantung pada beberapa sektor saja. Itu tidak sehat utk ekonomi kita,” tambahnya. Tak lupa, ia juga menyampaikan ucapan selamat bagi APINDO. “Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk APINDO yang ke 65. 65 is the new 35," kata Menkeu. (ip/rsa)

Alfito Deannova Ginting Moderator ke-3 Debat Cagub Pilkada DKI

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta telah menetapkan Alfito Deannova Ginting sebagai moderator debat resmi ketiga Pilkada DKI, Jumat 10 Februari 2017. Siapakah Alfito Deannova Ginting?

Simak Alfito Deannova Ginting bertutur tentang dirinya sendiri.

Sekilas, jika orang mendengar namaku banyak yang bertanya darimana asalku. Papaku, Muhammad Nurdjaya Gintings berasal dari Medan, dan Mama, Purwandhani dari Madiun. Aku lahir di Jakarta, 17 September 1976. Papa memberi nama Alfito, karena Papa keranjingan aktor Al Pacino. Lalu, di tahun 1976, kebetulan sedang ramai film mafia, dan salah satu tokohnya bernama Vito Corleone. Berhubung aku lahir mendekati Idul Fitri namaku menjadi Alfito (hidup). Papa juga menggemari James Dean, aktor film. Ditambahkanlah nama Dean (cerdas, pintar) dan Nova (bintang). Jadi, harapannya aku menjadi bintang yang cerdas dan pintar.

Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Kakakku, Almaycano Gintings, adikku Al Reyno De Carba Gintings, dan Nuzlya Ramadhani Gintings, satu-satunya perempuan. Saat melihat foto kecilku, sampai usia tertentu aku terlihat masih ceria. Namun aku mengalami perubahan saat kelas 5, aku sendiri enggak tahu kenapa. Saat aku kelas 3 SD, Papa keluar dari pekerjaannya di sebuah perusahaan karena perbedaan paham. Sejak itulah kondisi kehidupan kami jadi enggak bagus. Papa tetap bekerja meski serabutan.

Mungkin karena itulah aku jadi serius menanggapi hidup, karakterku berubah menjadi orang yang enggak terlalu suka bicara dengan orang lain kalau enggak perlu. Karakterku menjadi lebih banyak berpikir, ngobrol sendiri, baca buku, dan menulis. Ada kecenderungan aku enggak pede, minder, lebih tertutup. Aku tidak pernah main dengan komunitas tertentu atau punya geng seperti layaknya anak-anak sekolah.

Kendala lain, kami suka berpindah-pindah rumah, yang membuatku lelah beradaptasi. Mulai dari Jalan Pemuda, Cipinang, Pancoran, lalu pindah ke Medan sampai 4 kali di rumah berbeda. Depok pindah dua kali, Parung, balik lagi ke Medan, dan Kranggan. Waduh, bisa 15 kali pindah rumah.

Sejak kelas 4 SD, aku senang politik. Ketika anak-anak kecil lain lebih menyukai membaca komik Tintin, aku malah minta dibelikan ayah buku G 30S/PKI. Kalau mendengar cerita dari kakek yang seorang mantan Cakrabirawa, aku selalu tertarik. Makanya aku bercita-cita ingin menjadi tentara, karena melihat kegagahan kakek. Tapi karena pakai kacamata sejak kelas 2 SMP impian itu terpaksa aku kubur. Tapi, sampai sekarang pun masih ada keinginan jadi tentara.

Penurut & Tertib

Papa banyak memberikan inspirasi bagiku. Yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan orang sudah dia pikirkan lebih dulu. Papa juga punya kemampuan memotivasi yang bagus. Misalnya, ketika aku lelah bekerja. Kerjaku bagus tapi enggak ada yang memperhatikan atau peduli. Padahal jika dibandingkan dengan orang lain, kerjaku lebih banyak. Lalu Papa tanya, "Kamu kerja buat orang atau diri sendiri. Hakikatnya, kerja itu buat sendiri, lalu yang dicari apa, harta? Bukan, tapi kepuasan. Ada sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Kerja keras kalau hasilnya bagus yang menikmati diri sendiri. Puas dalam arti bisa melakukan sesuatu yang orang lain belum tentu bisa. Jadi, ikhlaskan saja jika tidak ada orang yang menilai. Atau orang tidak peduli dengan prestasi kamu. Biarkan saja masih ada Tuhan yang memberikan." Mendengar itu, hatiku tenang. Aku kembali semangat kerja dan bisa melewati semuanya.

Sementara sosok Mama penuh kasih sayang. Aku memang lebih dekat ke Mama karena seharian beliau mengurus kami. Mama mengajarkan bagaimana menghargai orang, siapapun aku sekarang. "Orang bisa seperti kamu mungkin karena dia mendapatkan jalan yang lebih baik. Selalu menghormati orangtua dan jangan bohong," bagitu nasihat Mama.

Bisa dibilang aku adalah gambaran anak yang tidak nakal, mungkin paling penurut. Pulang sekolah langsung ke rumah. Di antara bersaudara, aku paling pendiam. Adikku malah paling gampang berkenalan dengan orang. Hidupku cenderung tertib. Dalam benakku selalu tergambar semua harus tertata dengan baik. Misalnya, waktu kerja dapat uang sendiri, sudah terpikir bagaimana membaginya. Pokoknya enggak boleh dipakai buat hal-hal lain. Mau beli sesuatu harus dipikirkan dapatnya darimana. Begitu juga menjalani hidup harus pakai target dan tertib. Ada rencana tahun depan mau jadi apa, lima tahun ke depan melakukan apa.

Diplomat & Manajer

Jika bicara soal pelajaran, saat SMP aku selalu masuk ranking antara 1-3, begitu juga awal SMA masih bagus. Tapi saat kelas 2 dan 3 aku kehilangan motivasi karena tidak menyukai jurusan yang aku pilih sendiri. Di sekolahku, SMA 1 Bogor, ada 1 kelas Sosial, 5 kelas Fisika, dan 2 kelas Biologi. Kupikir, kalau mau jadi warganegara kelas satu, harus masuk Fisika. Selama menjalaninya aku tidak pernah merasa suka, meskipun tidak ada yang memaksaku.

Karena enggak suka dengan mata pelajaran itu, aku melarikan diri ikut organisasi sekolah seperti pramuka, paskibraka, majelis pertimbangan siswa. Aku enggak begitu suka masuk OSIS karena terlalu banyak nuansa hedonisme.

Saat Ebtanas aku mulai termotivasi lagi karena targetku masuk UMPTN. Aku sengaja kos di Bogor karena mau konsentrasi belajar. Pasalnya, jika aku enggak suka pelajarannya lalu enggak lulus, aku enggak bisa jadi apa-apa. Akhirnya selama 3 bulan aku belajar Fisika, Matematika ternyata bisa enjoy. Satu-satunya pelajaran yang aku enggak bisa adalah Kimia. Heran juga, ya, kenapa, sih, harus ada pelajaran itu, apa perlunya menghitung rantai karbon. Nilai paling bagus PMP dapat 9.

Anehnya, saat UMPTN aku malah enggak ambil jurusan Fisika. Justru mendaftar ke IPS dengan modal menguasai bahasa Inggris dan Matematika. Aku memilih Fakultas Ekonomi UI karena ingin jadi manajer. Pilihan kedua, Hubungan Internasional karena ingin jadi diplomat.

Ketika akhirnya diterima di Ekonomi, aku ingin memilih jurusan manajemen. Tapi teman-teman bilang, buat apa ambil manajemen, karena pelajaran itu bisa diperoleh dengan membaca dan belajar sendiri. Aku disarankan mengambil akuntansi. Ternyata begitu masuk harus belajar angka, kok, enggak asyik, ya. Enggak ada sesuatu yang membuatku tertarik. Kerjanya menghitung terus. Aku tidak bisa mendengar cerita, intrik, atau strategi seperti dalam politik.

Jadi Penyiar

Selama kuliah banyak kendala finansial yang kurasakan. Sekali waktu ketika harus membayar uang kuliah, Papa hanya punya uang Rp 200 ribu. Kekurangannya Rp 300 ribu harus kucari sendiri. Aku enggak kerja, kakakku masih sekolah di Medan, mau pinjam ke saudara enggak enak. Lalu, aku memutar akal mencari bantuan pinjaman uang ke Pudek di kampus UI. Tentu saja aku dimarahi karena itu hari terakhir pembayaran, kalau tidak bayar aku enggak bisa ikut ujian. Akhirnya aku dapat pinjaman, tapi aku jadi berpikir enggak bisa terus-terusan begini.

Sampai ketika di tengah belajar sambil mendengarkan radio, kebetulan radio SK lagi buka lowongan. Mungkin kalau kerja di radio biasa enggak masalah ya, tapi ini, kan, radio SK, orang enggak akan percaya aku bisa kerja di sana. Radio SK yang harus ngelucu, banyol, sementara aku dikenal introvert, pendiam, kaku, susah bergaul, penyendiri. Karena ada motivasi kuat untuk bertahan hidup, jadi mau enggak mau harus melamar ke sana.

Aku masih ingat ketika pertama kali melamar kerja, aku berangkat jam 06.00 pagi naik kereta api yang penuh sesak. Dari Depok sampai Manggarai berdiri sambil menginjak nangka orang. Ha ha ha. Sampai di sana banyak sekali yang mendaftar, aku enggak yakin bisa diterima. Karena kalau mendengarkan suara sendiri di rekaman, suaraku aneh, janggal, kayak anak kecil tapi dewasa, enggak berwibawa seperti Sambas, penyiar TVRI.

Di luar dugaan, aku diterima Agustus 1996 dan siaran pertama September. Aku membawakan program SK Top Airplay, dimana aku harus nge-DJ. Jadi, tidak diarahkan jadi pelawak tapi DJ. Untungnya aku suka musik dan lumayan menguasai. Bisa ditebak, kan, aku yang enggak main keluar dan betah di rumah, satu-satunya hiburan, ya, radio. Makanya aku paham lagu-lagu hits.

Mulailah aku membagi gajiku yang Rp 280 ribu untuk berbagai kebutuhan. Nah, setiap siaran aku dibayar Rp 5.500 per jam, bagiku itu sebuah kesempatan, jika ada jam kosong aku yang menggantikan. Aku bagi untuk ongkos, makan, kos, tabungan buat nyicil uang kuliah, malah masih bisa nabung tiap bulan Rp 100 ribu. Kalau masih ada sisa aku kasih ke Mama. Dengan uang sejumlah itu, aku enggak bisa dugem atau gaul. Untungnya aku juga enggak suka hal-hal seperti itu. Paling nonton film, dengar musik, baca buku, sudah cukup bagiku. Kalau sudah ada tiga hal itu, bisa seharian di kamar kos.

Jeleknya, perlahan-lahan kuliah mulai kuabaikan. Apalagi aku, kan, enggak suka mata kuliahnya. Meski kampusku di Depok, aku malah kos di Kebon Jeruk, kantor Radio SK, karena harus mendekatkan ke sumber uang. Kalau ambil siaran pagi jam 06.00-09.00, berarti aku enggak ikut mata kuliah pertama. Alhasil IP ku jeblok.

Kelak aku memutuskan mengambil S2, paling enggak ingin menunjukkan ke diriku bahwa aku enggak bodoh, cuma enggak suka pelajarannya saja. Buktinya waktu S2, IP ku 3,695.
Setelah Radio SK resmi ditutup tahun 1996, aku pun ikut berhenti. Akhirnya aku lulus kuliah dan diterima bekerja di salah satu kantor akuntan besar. Betul saja, begitu aku jalani, kayaknya ini bukan duniaku. Memang, sih, apa yang dipelajari di kampus diaplikasikan, tapi, kok, yang aku lihat sekelilingnya tembok. Masing-masing konsentrasi bekerja, menghitung kertas kerja yang didorong pakai troli.

Berangkat pagi pulang malam, lalu aku dapat apa ya? Okelah dapat gaji tapi apakah membuatku bahagia. Akhirnya aku memutuskan enggak meneruskan kerja, cukup dua hari saja. Bahkan aku tidak lapor dan izin, aku tinggalkan begitu saja. Aku sadar keputusan tadi membuatku susah mencari kerja di kantor akuntan lain karena tidak ada komitmen. Ya sudahlah, aku juga tidak tertarik meneruskan bidang ini.

Karena ada latar belakang pernah kerja di radio, aku melamar ke teve. Metro TV dan SCTV yang memanggil. Berhubung SCTV yang duluan menawarkan, aku bekerja di sana. Karena kecintaanku pada keluarga sangat besar, terutama adik-adikku, aku merasa terpanggil membantu mereka. Terkadang hal itu jadi membebani hidupku. Aku jadi terlalu banyak mikir.

Apalagi ketika adikku diterima di Universitas Negeri Jakarta, berarti aku harus kerja dimana saja. Aku enggak mau nasibnya sepertiku lagi. Gaji itu aku bagi-bagi untuk bayar kos Rp 150 ribu berdua dengan adik, nabung uang kuliah adik Rp 300 ribu, dan uang saku. Aku enggak mengharapkan Papa dan Mama yang waktu itu tinggal di Medan. Karena mereka sudah memikirkan kakakku yang kuliah di Universitas Sumatera Utara. Biarlah di Jakarta aku memikirkan adikku. Untungnya aku masih bisa menabung.

Aku bilang ke adik, uang saku yang aku berikan enggak cukup. Pokoknya, pintar-pintarnya dia mengelola. Belakangan aku baru tahu dari dia, uang saku itu dibagi buat ongkos naik kereta dari Depok ke UNJ dan makan. Biar bisa bertahan, dia membeli nasi yang banyak, lauknya ikan. Lalu, nasi dan ikan dibagi dua. Satu bagian buat makan siang, sisanya buat makan malam. Kalau sekarang kami bertemu dan ngobrol, kami hanya bisa tertawa mengingat peristiwa itu.

Adikku yang bungsu pun menyusul kuliah di Jakarta, diterima di Sastra UNJ. Lalu, aku bilang ke ibu kos tempatku karena kos khusus laki-laki. Aku terus terang belum mampu beli rumah, kalau boleh kos di sebelah kamarku agar bisa dikontrol. Ternyata diizinkan, akhirnya kami kos bertiga. Syukur, sekarang semua adik-adik sudah bekerja.

Karier Naik
Saat masuk kerja di SCTV tahun 2000, aku langsung ditempatkan di desk kriminal. Bagi wartawan, tempat ini paling bagus karena berpikirnya jadi kronologis dan lengkap. Lalu, pindah ke budaya, lalu politik. Tapi aku enggak pernah di ekonomi. Untunglah, karena aku kurang tertarik.

Aku senang karena sudah bekerja di kantor, kemana-mana ada yang nganterin pakai mobil, pokoknya enggak ada masalah. Kalaupun ada dukanya, karena hidup jadi tidak normal, Sabtu Minggu enggak libur, malah liburnya hari biasa. Kalau pekerjaan belum selesai, ya enggak bisa pulang. Tapi karena aku ikhlas menjalaninya, aku menjadi profesional yang dibentuk oleh kondisi.

Siaran pertama buat presenter pemula adalah Liputan 6 Pagi jam 05.30 WIB-06.30 WIB, jadi enggak boleh langsung siaran siang atau petang. Selama 4 tahun aku siaran pagi, berlanjut ke siaran siang. Setahun kemudian dapat siaran petang, itulah puncak karier di SCTV. Artinya, jika seseorang sudah dipercaya untuk membawakan siaran petang, berarti orang tersebut sudah teruji.

Pindah Kerja
Di tempat baruku, bekerja bersama Karni Ilyas yang senior menjadi nilai tambah lain. Aku pindah bersama beberapa teman lain. Kami bangun pelan-pelan tvOne, membenahi yang tadinya tidak news oriented jadi teve berita.

Sekarang, aku menjabat sebagai Manager News Talkshow tvOne. Selain Kabar Sepekan, aku juga membawakan acara talkshow Debat dan Janji Wakil Rakyat. Bagiku acaranya menarik karena program ini lahan tidur yang punya potensi tapi belum banyak teve yang bisa mengeksploitasinya sehingga menjadi program unggulan. Acara Debat merupakan program genre baru talkshow yang melibatkan dua narasumber yang berseberangan dalam memandang sebuah masalah atau isu.

Bicara soal liputan yang menegangkan adalah saat bersama Ali Imron, terpidana kasus bom Bali. Aku meminta izin resmi untuk meliput dia dengan tujuan hendak menyosialisasikan dampak negatif teror. Jadi, aku harus cerita dari yang paling dasar, bagaimana dia termotivasi lalu tobat. Dikemas sedemikian rupa agar orang paham, caranya dengan melakukan dialog. Akhirnya aku jalan bersama Ali Imron, yang tentu saja dikawal.

Ini pengalaman paling mahal bagiku dan menegangkan. Karena harus berhati-hati dalam mengakomodir banyak pihak, jangan terlalu memojokkan apa yang dilakukan Ali Imron. Tapi kalau dua pihak bilang aku ngaco, berarti kerjaku sudah benar karena dua-duanya merasa terganggu. Yang paling sulit memuaskan kedua belah pihak. Jangan sampai yang satu merasa bersyukur dan pihak lain terbebani berarti aku enggak balance. Tapi kalau keduanya marah berarti sudah benar.

Ketika di tahun ke-7 aku bekerja di SCTV, aku mulai resah karena aku merasa sudah menguasai bidang ini. Takut pengetahuanku mentok di situ-situ saja, aku memutuskan mengambil S2 Komunikasi Politik di UI. Sibuk bekerja pun lantas membuatku enggak punya kesempatan membaca. Aku berpikir kalau mengajar berarti aku harus membaca dan mendalami materi kuliah. Akhirnya, aku melamar ke Universitas Paramadina dan Al Azhar sebagai dosen. Kalau di Universitas Pancasila aku ditawari mengajar. Aku mengajar Teori Komunikasi, kebanyakan Teve Production dalam konteks broadcast.

Memang beda ya dunia mengajar dan teve. Mengajar ketemu murid, langsung ada feedback. Sementara di teve seolah-olah kita bagus karena ukurannya rating, padahal ada unsur lain yang mendukung. Saat mengajar lebih "telanjang" karena enggak harus ber-make-up. Di teve sebagai fasilitator, sedangkan di kelas sebagi sumber, jadi enggak boleh asal omong.

Jodoh Sesama Jurnalis
Bicara soal keluarga, pertama kali aku bertemu istri, Rencany Indra Martani saat liputan sidang istimewa Gus Dur. Waktu itu dia bekerja di TPI. Begitu kenal langsung cocok, kami pun menikah. Sosok Cany, orangnya enggak terlalu banyak menuntut, memberikan ruang toleransi buatku. Dia tahu aku enggak macam-macam, makanya dia enggak menuntut macam-macam. Mau makan di kaki lima, ayo, enggak harus dibelikan barang mewah. Aku yang dulunya sering hidup sendiri, lalu dapat pendamping yang mau melayaniku, bagiku itu mahal banget. Apalagi sampai menyiapkan makan, obat kalau aku sakit, pakaian ketika berangkat kerja, bagiku luar biasa.

Aku berpacaran serius cuma dua kali, meski sejak SMP sudah kenal cewek. Ya, sebatas begitu saja, kalau pacaran hanya ngobrol. Begitu juga di SMA, enggak pernah ngajak nonton, karena ayahnya enggak membolehkan kami pacaran. Kalaupun ngajak nonton, mau pakai uang siapa? Hahaha. Saat di SK pernah pacaran tapi putus karena dia menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, begitu ketemu Cany, pas. Namanya juga unik.

Tak hanya namanya, sosok Cany pun unik, karena dulunya dia mantan model. Bahkan dia menjadi salah satu finalis Elite Model. Dunia tersebut sangat bertolak belakang ketika Cany memilih menjadi jurnalis. Sekarang Cany sedang hamil 5 bulan, setelah memberikan dua putri yang cantik-cantik, Laqisya Phillianova Gintings (6) dan Lavere Fallenova Gintings (2). Dia memutuskan pindah kerja ke bidang keuangan karena dunia sebelumnya tidak ideal buat ibu rumah tangga. Aku bilang sebenarnya mau berhenti juga enggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan, karena kalau berhenti pasti menggangguku. Hahaha.

Wajib Berbahasa Indonesia
Konsep keluarga yang kami jalani tentu saja mementingkan agama. Lalu, cari sekolah yang bagus, harus bilingual, Inggris dan Indonesia. Aku bilang ke istri, boleh-boleh saja anak sekolah di sekolah bilingual, tapi syaratnya jangan minta aku bicara bahasa Inggris dengan mereka. Bagiku berbahasa Inggris dengan anak justru membuat hubungan kami enggak penuh kasih sayang. Karena bahasa Inggris buatku hanya untuk cari duit. Sedangkan dengan anak harus pakai bahasa yang aku cintai, belajar bahasa Indonesia dulu yang benar.

Ketika kecil aku enggak bicara Inggris, tapi setelah besar ya mengerti begitu saja. Terlalu berlebihan kalau di kafe atau mal, anak Indonesia bicara Inggris dengan orangtuanya. Tapi susah juga mau disekolahkan di sekolah negeri, istri tidak yakin, apakah anak-anak bisa tumbuh optimal. Ya, akhirnya aku serahkan ke istri saja.

Aku percaya pendidikan itu penting dan utama. Sekarang aku memikirkan sekolah anak-anak yang biayanya lebih mahal daripada ketika aku mengambil S2 di UI. Makanya aku bilang ke anak-anak, kalian harus pintar, belajar yang benar karena enggak gampang cari uang. Biaya di UI Rp 9 juta satu semester, sementara anak-anak tiap 3 bulan sekali Rp 5 juta.

Aku pernah merasakan ingin punya apa-apa tapi tidak ada. Sekarang aku punya kemampuan memberikan apa yang mereka inginkan. Tentu saja aku enggak mau mereka manja. Prinsipku kalau mereka mau sesuatu, harus melakukan sesuatu atau usaha untuk mendapatkannya. Misalnya, harus baca buku sampai habis. Jangan sampai mereka tahu apa yang dia mau bisa diperoleh, itu yang bahaya. Kalau enggak dapat, jatuhnya jadi korupsi

Baca juga: Alfito Deannova Ditunjuk Menjadi Moderator Debat ke-3 Cagub Pilkada DKI 2017

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta telah menetapkan Alfito Deannova Ginting sebagai moderator debat resmi ketiga Pilkada DKI 2017, Jumat (10/2)

Alfito Deannova Ginting Moderator ke-3 Debat Cagub Pilkada DKI

“Kami memilih Alfito karena pasti dia independen, tidak terlibat pasangan calon manapun, dan sudah terbiasa membawa acara, host berbagai media” kata salah satu Anggota KPUD Jakarta Betty Epsilon di Jakarta, Kamis (2/2).

Pria kelahiran 17 September 1976 ini memulai karirnya sebagai jurnalis di Liputan6 SCTV sejak tahun 2000 hingga tahun 2007. Usai dari Liputan6 Alfito hijrah ke TvOne dengan memiliki acara sendiri yakni Alfito Show sampai tahun 2015. Keluar dari TvOne pada 2015 hingga kini Alfito bergabung dengan CNN Indonesia.

Kegiatan dalam menggeluti dunia media sudah Alfito lakukan sejak di bangku kuliah. Pria yang pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan Akutansi Universitas Indonesia ini sudah menjadi penyiar Radio Suara Kejayaan 101.6 FM.

Setelah itu usai kuliah pada tahun 2000 Stasiun televisi SCTV menjadi jejak awal karir Alfito dalam dunia presenter. Di Liputan6 SCTV pengalamannya mulai terasah dari meliput meledaknya Bom Filipina sebagai liputan pertamanya di tahun 2000 sampai mengabarkan suasana genting transisi kepemimpinan nasional dari Abdurrahman Wahid kepada Megawati Soekarnoputri.

Selama 4 tahun di Liputan6 SCTV membuatnya di percayai menggawangi beberapa program seperti Dari Titik Nadir Korban Tsunami Aceh dan Program Khusus Pilpres, Selangkah ke Istana. Pada tahun 2007 Alfito lulus dari  pasca sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.

Minatnya pada dunia akademik juga diwujudkannya dengan menjadi pengajar di sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Paramadina, Universitas Al-azhar Indonesia dan Universitas Pancasila. (DS/HG)

Apa kata Alfito Deannova Ginting tentang dirinya sendiri?

Baca : Autobiografi Alfito Deannova Ginting

Niat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mencalonkan diri sebagai Presiden The International Fund for Agricultural Development (IFAD) mendapat dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seskab Pramono Anung menjelaskan, pertimbangan Presiden Jokowi mendukung pencalonan Bambang, yang pertama karena kemampuan beliau di dunia internasional. Yang kedua adalah dukungan dari dunia internasional kepada Bambang, dan ia sendiri bersedia untuk menjadi Presiden IFAD.

“Jadi itulah yang kemudian membuat diputuskan Pak Bambang menjadi calon Presiden IFAD dari Indonesia. Bahkan dalam pertemuan dengan PM Abe (Shinzo Abe, PM Jepang), hal ini sudah disampaikan juga. Jadi Pak Bambang resmi jadi calon dari Republik Indonesia, dan alhamdulillah mendapatkan dukungan yang cukup besar di dunia internasional pada saat ini,” kata Pramono kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/2) sore.

Bukan hanya merestui, menurut Seskab, Presiden juga sudah membuat surat kepada negara-negara anggota untuk memberikan dukungan kepada Pak Bambang.

Dari perkembangan yang ada, lanjut Seskab, banyak negara yang akhirnya akan memberikan dukungan kepada Bambang untuk menjadi Presiden IFAD.

“Kurang lebih, yang sudah memberikan dukungan kepada Bambang 80 (negara) lebih. Tapi dibutuhkan suara kurang lebih 100-an,” jelas Pramono.

Pemilihan Presiden IFAD itu sendiri akan dilaksanakan pada Februari ini. Namun demikian, Seskab enggan berandai-andai terhadap peluang Bambang.

“Jadi kita lihat hasilnya, kita enggak mau berandai-andai. Kalau nanti sudah terpilih tentunya akan ada keputusan dari Presiden, keputusannya apa, beliau yang tahu,” tukas Seskab. (FID/ES)

Inilah transkrip pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Nation Branding 3 Februari 2017.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Beberapa waktu yang lalu, September 2016, kita telah membahas mengenai strategi peningkatan citra Indonesia di mata dunia. Dan dalam Ratas kali ini saya ingin mendengarkan perkembangan langkah-langkah konkret, langkah-langkah tindak lanjut dari program nation branding tersebut.

Saya ingin mengingatkan bahwa brand power Indonesia masih lemah, baik untuk perdagangan, untuk investasi, maupun untuk pariwisata dibandingkan negara-negara lain. Dari data yang saya peroleh di bidang perdagangan dan investasi, brand power Indonesia berada pada posisi 6,4 persen. Kalah dibandingkan Singapura yang hampir mencapai 10 persen dan Thailand yang sedikit di atas Indonesia. Posisi ini berada di bawah rata-rata dunia yang mencapai 7,7 persen. Sedangkan di bidang pariwisata, brand power Indonesia berada pada angka 5,2 persen. Artinya, juga masih berada di bawah Thailand, 9,4 persen yang memimpin di Asia, serta Singapura yang angkanya 8,6 persen. Segera harus kita perbaiki.

Dan saya melihat saat ini banyak negara yang habis-habisan menggarap nation branding-nya. Dengan menggarap brand power mereka ingin meningkatkan daya saing di bidang investasi, di bidang perdagangan, dan di bidang pariwisata. Mereka juga berlomba-lomba membangun reputasi di dunia dengan cara soft power, melalui diplomasi kebudayaan, film, diplomasi kuliner, sampai diplomasi olahraga.

Untuk itu saya ingin menekankan sekali lagi, yang pertama kita perlu mengetahui lebih dalam lagi apa saja kekuatan dan kelemahan kita dalam brand power, apa saja persepsi yang positif dan negatif tentang kita.

Kedua, dalam membangun citra Indonesia di dunia internasional, setiap kementerian/lembaga tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, Kementerian Perdagangan mengangkat tagline “remarkable Indonesia”, Kementerian Pariwisata mengusung “wonderful Indonesia”, demikian juga promosi di BKPM yang mempunyai tema sendiri.

Ketiga, perlunya dilakukan konsolidasi pada ajang-ajang promosi dan pameran di luar negeri. Sehingga lebih masif, lebih terintegrasi, dan juga memiliki dampak yang konkret, dampak yang nyata, dan betul-betul mampu bersaing dengan negara-negara yang lain, terutama sekali lagi di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

Yang keempat, bahwa nation branding ini bukan sebatas membuat logo atau menemukan tagline/slogan tapi reputasi positif yang memang betul-betul ditemukan dan dirasakan ketika orang datang ke negara kita, Indonesia. Artinya, perlu bersama kita bekerja lebih fokus dalam mewujudkan itu dan sekaligus menjaga citra positif negara.

Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.


Baca juga: Jokowi: Perbaiki Segera Nation Branding Indonesia

Rapat Terbatas Presiden Jokowi - Nation Branding

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa brand power Indonesia masih lemah, baik untuk perdagangan, untuk investasi, maupun untuk pariwisata dibandingkan negara-negara lain. Karena itu, Presiden meminta agar segera diperbaiki brand power sebagaimana negara lain habis-habisan menggarap nation branding mereka.

“Dari data yang saya peroleh di bidang perdagangan dan investasi, brand power Indonesia berada pada posisi 6,4%. Kalah dibandingkan Singapura yang hampir mencapai 10% dan Thailand yang sedikit di atas Indonesia. Posisi ini berada di bawah rata-rata dunia yang mencapai 7,7 %,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin rapat terbatas terkait lanjutan pembahasan Nation Branding, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/2) siang.

Presiden juga menyampaikan, di bidang pariwisata, brand power Indonesia berada pada angka 5,2%. Artinya, juga masih berada di bawah Thailand, 9,4 persen yang memimpin di Asia, serta Singapura yang angkanya 8,6 persen.

Untuk itu, Presiden meminta agar segera diperbaiki sebagaimana banyak negara yang saat ini habis-habisan menggarap nation branding mereka.

“Dengan mengharap brand power mereka ingin meningkatkan daya saing di bidang investasi, di bidang perdagangan, dan di bidang pariwisata. Mereka juga berlomba-lomba membangun reputasi di dunia dengan cara soft power. Melalui diplomasi kebudayaan film, diplomasi kuliner, sampai diplomasi olahraga,” papar Presiden.

Jangan Sendiri-Sendiri

Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan, perlunya diketahui lebih dalam lagi apa saja kekuatan dan kelemahan dalam brand power, apa saja persepsi yang positif dan negatif tentang Indonesia.

Kedua, dalam membangun citra Indonesia di dunia internasional, Presiden menegaskan, bahwa setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, Kementerian Perdagangan mengangkat tagline Remarkable Indonesia, Kementerian Pariwisata mengusung Wonderful Indonesia, kemudian juga promosi di BKPM yang mempunyai tema sendiri.

Untuk itu, Presiden mengingatkan perlunya dilakukan konsolidasi pada ajang-ajang promosi dan pameran di luar negeri. Sehingga lebih masif, lebih terintegrasi, dan juga memiliki dampak yang konkret, dampak yang nyata, dan betul-betul mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Terutama sekali lagi di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

Presiden Jokowi menekankan, bahwa nation branding ini bukan sebatas membuat logo atau menemukan tagline, slogan. Tapi reputasi positif yang betul-betul dirasakan orang ketika datang ke  Indonesia. “Artinya, perlu bersama kita bekerja lebih fokus dalam mewujudkan itu dan sekaligus menjaga citra positif negara,” tuturnya.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Menlu Retno Marsudi, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf. (FID/JAY/ES)

Baca juga: Inilah Transkrip Pengantar pada Rapat Terbatas Nation Branding

Yenni Andayani Dijunjuk Sebagai Pelaksana Tugas Sementara Dirut Pertamina

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina (Persero) memutuskan memberhentikan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama (Wadirut) Ahmad Bambang dari jabatannya.

Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno Nomor: SK-26/MBU/2/2017 tentang pemberhentian itu diserahkan oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, di lantai 7 Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat, Jumat (3/2) pagi.

Menurut Gatot, Pertamina ke depan punya tanggung jawab yang luar biasa. Karena itu, tugas strategis manajemen harus solid, sehingga perlu penyegaran,” kata Gatot.

Ia menjelaskan, sesuai dengan arahan komisaris bahwa komunikasi internal sangat penting. “Saat ini banyak keputusan yang tertunda yang harus diselesaikan ke depan. Tim ini harus solid dan berlanjut agar berdampak pada kinerja perusahaan keseluruhan,” ujarnya.

Sementara Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng mengatakan, penggantian Dwi dan Ahmad tersebut tidak ada kaitannya dengan isu perseteruan keduanya seperti yang diberitakan media. “Ini (pergantian) hal yang biasa dan terjadi dimana-mana. Ini untuk mencari talent-talent baru yang bisa bekerjasama dan solid di Pertamina,” ujarnya.

Bersamaan dengan pemberhentian Dirut dan Wadirut itu, menurut Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng, pemegang saham juga menunjuk Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama Pertamina.

Yenni Andayani bukan orang baru di Pertamina. Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan tahun 1988 yang saat ini berusia 51 tahun itu, kini menjabat sebagai Direktur EBT Pertamina.

Perjalanan karirnya dimulai sejak 1991 di Pertamina dan pernah dipercaya untuk memegang posisi sebagai Direktur Utama PT Nusantara Gas Company Services di Osaka, Jepang, Direktur Utama PT Donggi-Senoro LNG (2009-2012) dan Senior Vice President Gas and Power, Direktorat Gas PT Pertamina (Persero) (2013-2014).

Tampak hadir dalam penyerahan salinan SK Menteri BUMN itu Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Gatot Trihargo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazra, dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (Humas Kementerian BUMN/*/ES)

Kepala BKPM Thomas Lembong (berdiri ke-4 dari kiri) MoU KLIK

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meluncurkan perluasan implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) Tahap II, di Kawasan Industri Batamindo, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (3/2) pagi.

Teridentifikasi sebanyak 4 (empat) kawasan industri di wilayah Kota Batam dengan total luas lahan tersedia 326,4 Hektar dan 1 (satu) kawasan industri di Kabupaten Bintan  dengan luas lahan tersedia 229,6 hektar yang menerima fasilitas KLIK dalam kegiatan peluncuran ini,” kata Lembong dalam peluncuran tersebut.

Kawasan industri tersebut terdiri dari: a) Kota Batam (4 KI, total luas lahan tersedia 326,4 hektar): 1. Kawasan Industri Batamindo Industrial Park (61,4 hektar); 2. Kawasan Industri Bintang Industrial Park II (20 hektar); 3. Kawasan Industri Kabil Integrated Industrial Park (142,5 hektar); dan 4. Kawasan Industri West Point Maritime Industrial Park (102,5 hektar).

b) Kabupaten Bintan (1 KI, luas lahan 229,6 hektar), yakni Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate Lobam.

Menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, fasilitas KLIK ini dapat dinikmati oleh semua investor karena tidak mensyaratkan batasan minimal nilai investasi atau jumlah tenaga kerja, sepanjang berlokasi di Kawasan Industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Dengan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal, baik dari PTSP Pusat di BKPM maupun di PTSP Daerah,” ungkap Lembong.

Lebih lanjut mantan Menteri Perdagangan tersebut menyebutkan bahwa secara paralel, perusahaan dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan AMDAL), serta izin pelaksanaan lainnya. Izin pelaksanaan tersebut wajib diselesaikan sebelum perusahaan melakukan produksi secara komersial.

Peluncuran implementasi KLIK didukung oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Bintan, Badan Pengusahaan Batam, Badan Pengusahaan Bintan, serta DPRD Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Kota Batam, dan DPRD Kabupaten Bintan. Dengan peluncuran KLIK ini diharapkan realisasi investasi khususnya di Batam dan Bintan, Kepulauan Riau semakin meningkat dan dapat memacu kegiatan ekspor-impor.

Selain fasilitas KLIK, pemerintah juga memberikan Layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J), yang merupakan implementasi percepatan layanan investasi sebagaimana telah dicanangkan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pusat, BKPM RI.

Layanan ini telah diluncurkan pada tanggal 1 September 2016 oleh Badan Pengusahaan Batam. Terdapat 8 (delapan) jenis izin yang diberikan dalam 3 jam yaitu: Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengusahaan Perseroan Terbatas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Angka Pengenal Importir (API), dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK).

Adapun kriteria yang mendapatkan layanan I23J di Batam yaitu memiliki nilai investasi minimal Rp50 miliar atau menyerap tenaga kerja sekurangnya sebanyak 300 orang.

Realisasi Investasi di Kota Batam
Menurut data BKPM realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam tahun 2016 sebesar Rp6,26 triliun (71 Proyek), meningkat sebesar 46,6% dibandingkan periode sebelumnya tahun 2015 sebesar Rp4,27 triliun (63 Proyek). Realisasi PMA ini umumnya didominasi oleh sektor industri alat angkutan dan transportasi lainnya, serta industri mineral non logam dan industri kimia dasar.

Sedangkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2016 sebesar Rp489,5 miliar (75 proyek), mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 13 (tiga belas) kali lipat dari tahun 2015 sebesar Rp34,7 miliar (77 proyek). Peningkatan PMDN ini disebabkan oleh peningkatan pada proyek-proyek investasi pertambangan minyak dan gas alam serta proyek-proyek properti di Kota Batam pada tahun 2016. (EN/HUMAS BKPM/ES)

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki kewajiban perpajakan karena mempunyai penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (status tidak kawin) sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Kemudian, jumlah PTKP untuk WP dengan status kawin tanpa tanggungan/anak sebesar Rp58,5 juta per tahun. Sementara itu, jumlah PTKP untuk WP status kawin dengan penghasilan istri digabung tanpa tanggungan/anak sebesar Rp112,5 juta per tahun.
Ini berarti bila memiliki pendapatan kurang dari jumlah tersebut, maka Wajib Pajak pemilik NPWP tidak perlu melakukan kewajiban pajaknya.

Penyesuaian besaran PTKP ini dilakukan untuk melindungi dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui peningkatan daya beli masyarakat, diharapkan dapat mendorong tingkat konsumsi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan ekonomi semakin baik, maka rakyat akan sejahtera.

Demi mewujudkan energi yang berkeadilan di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan skema Gross Split, untuk perhitungan bagi hasil kontrak pengelolaan wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia. Skema Gross Split adalah skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara Pemerintah dan Kontraktor Migas di perhitungkan dimuka. Melalui skema Gross Split, Negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan Negara menjadi lebih pasti. Negara pun tidak akan kehilangan kendali, karena penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting, serta pembagian hasil masih ditangan Negara. Oleh karenanya, penerapan skema ini diyakini akan lebih baik dari skema bagi hasil sebelumnya.

Bagaimana perhitungan Skema Gross Split?

Perhitungan gross split akan berbeda-beda setiap wilayah kerja. Perhitungan yang pasti, terdapat pada presentase Base Split. Untuk base split minyak, sebesar 57% diatur menjadi bagian Negara dan 43% menjadi bagian Kontraktor. Sementara untuk gas bumi, bagian Negara sebesar 52% dan bagian Kontraktor sebesar 48%. Disamping presentase base split, baik Negara dan Kontraktor dimungkinkan mendapatkan bagian lebih besar dengan penambahan perhitungan dari 10 Komponen Variabel dan 2 Komponen Progresif lainnya. Hal ini membuat skema Gross Split menarik bagi para investor untuk mengelola wilayah kerja migas, termasuk wilayah kerja non-konvensional yang memiliki tantangan lebih besar.

Lalu apa yang membedakan skema Gross Split dengan skema Cost Recovery yang selama ini berlaku?

Tren cost recovery relatif meningkat tiap tahun. Cost recovery pada tahun 2010 sekitar US$ 11,7 miliar dan meningkat menjadi US$ 16,2 miliar pada tahun 2014. Meskipun berdasarkan data tahun 2015 dan 2016 (unaudited), besaran cost recovery sempat menurun menjadi US$ 13,7 miliar dan US$ 11,5 miliar akibat rendahnya harga minyak dunia. Pada tahun 2016, penerimaan migas bagian Pemerintah hanya sebesar US$ 9,9 miliar atau lebih rendah dibanding cost recovery yaitu sekitar US$ 11,4 miliar. Kondisi lebih besarnya cost recovery dibanding penerimaan bagian negara terjadi sejak tahun 2015.

Oleh karenanya, dengan skema gross split, biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Tidak seperti kontrak bagi hasil skema cost recovery, dimana biaya operasi (cost) pada akhirnya menjadi tanggungan Pemerintah. Kontraktor akan terdorong untuk lebih efisien karena biaya operasi merupakan tanggung jawab Kontraktor. Semakin efisien Kontraktor maka keuntungannya semakin baik.

Peraturan terkait Gross Split

Untuk mendukung penerapan sistem bagi hasil ini, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 08 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil Gross Split. Permen ini menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil yang memuat persyaratan antara lain: kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor; serta pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas. Ini sekaligus menghilangkan kekhawatiran hilangnya peran SKK Migas setelah diterapkannya Kontrak Bagi Hasil Gross Split. SKK Migas masih akan mengawasi pengajuan Plan of Development (POD), peningkatan lifting migas, keselamatan kerja migas, termasuk tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) serta pengawasan terhadap tenaga kerja dan asset-aset. Dengan semakin fokusnya tugas dan fungsi SKK migas, maka business process bagi para kontraktor (KKKS) pun akan lebih cepat. Disamping itu, Permen tentang Gross Split tersebut juga sudah mengantisipasi rendahnya harga minyak, sehingga rendahnya harga minyak bukan menjadi kendala untuk bereksplorasi.

Saat ini, kontrak wilayah kerja yang menerapkan skema Gross Split adalah Kontrak Wilayah Kerja (WK) Offhore North West Java (ONWJ) yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi (PHE). Penerapan Skema Gross Split akan difokuskan kepada Kontrak WK perpanjangan dan Kontrak WK baru, sehingga kontrak WK yang masih berjalan tetap dihormati hingga waktu kontrak berakhir.

**Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.

Benarkah Indonesia Darurat Utang?

Secara global hampir tidak ada Negara di dunia yang terlepas/ tidak mempunyai utang sama sekali, bahkan perusahaan multinasional pun masih mengandalkan utang sebagai salah satu pendukung investasi dan untuk operasionalnya.

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem anggaran defisit dan berimbang. Selama ini pemerintah berusaha untuk meningkatkan capaian penerimaan yang terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, hibah dan PNBP.

Namun, meskipun sudah diusahakan dengan maksimal jumlah penerimaan tidak dapat menutup keseluruhan belanja negara, terutama untuk kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk memenuhi janji dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Selisih kurang dari besaran penerimaan dan belanja negara ini yang disebut defisit dan harus ditutup melalui pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan yang paling besar adalah melalui utang.

Selain itu kebutuhan pembangunan, yang saat ini digalakkan adalah pembangunan infrastruktur prioritas nasional, kendala yang dihadapi adalah kapasitas APBN kita yang terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Selama utang itu digunakan untuk hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur yang langsung memberi dampak positif di masyarakat, utang bukan hal yang perlu ditakutkan dan dikuatirkan.

Pembangunan infrastruktur perlu dipercepat dan merata diseluruh wilayah Indonesia, sehingga membutuhkan dana yang sangat besar. Namun demikian setelah infrastruktur terwujud, kondisi ekonomi dan sosial daerah/wilayah tersebut akan tumbuh lebih baik.

Mungkin Anda memiliki kekhawatiran akan dampak dari utang tersebut. Namun, selama utang itu digunakan untuk hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur, utang bukan hal yang perlu ditakutkan dan dikuatirkan. Melalui belanja yang produktif seperti untuk infrastruktur, pendapatan per kapita nantinya bisa meningkat. Dan jika pendapatan tersebut sudah meningkat, maka Indonesia akan mampu membayar dan terlepas dari utang.

Eko Prasetyo Direktur Utama Layanan Umum LPDP

Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) LPDP Eko Prasetyo membagikan tips jitu untuk mendapatkan beasiswa LPDP. 

Pertama, pendaftar beasiswa LPDP harus gigih dalam mempersiapkan segala persyaratan yang ada. Mulai dari mengikuti tes hingga melengkapi dokumen persyaratan.

"Seleksi LPDP itu panjang. Dari mulai seleksi administrasi hingga seleksi wawancara," kata Eko di sela LPDP Edu Fair 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (31/1).

Kedua, peminat LPDP harus percaya diri. Jangan sampai meminta bantuan orang lain untuk mewakili dalam mengerjakan tes.

“Ketiga, kuasai Bahasa Inggris karena merupakan bahasa pengantar saat belajar di luar negeri," ujarnya.

Keempat, peminat beasiswa LPDP harus adaptif terhadap kondisi lingkungan. Dengan demikian, penerima beasiswa LPDP tidak akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di luar negeri.

Eko menyayangkan, meskipun jumlahnya kecil, beberapa penerima beasiswa LPDP tidak bisa menamatkan studinya di luar negeri. Jika hal itu terjadi, uang beasiswa yang diberikan harus dikembalikan kepada negara.

"Banyak yang gugur karena tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, cara belajar yang beda. Sekolah S1 di Indonesia kan beda dengan S2 di luar negeri," jelasnya.

Kelima, akan lebih baik jika peminat beasiswa LPDP telah diterima di universitas yang berkualitas.

Hal itu dapat dibuktikan dengan menyertakan Surat Diterima (Letter of Acceptance/LoA) dari universitas yang bersangkutan. 
"Memang kalau punya LoA posisi tawarnya lebih tinggi," jelasnya.

Eropa Terfavorit

Lebih lanjut, Eko mengungkapkan saat ini negara-negara di Eropa merupakan negara favorit tujuan studi bagi penerima beasiswa LPDP. Diduga, promosi agresif dari negara-negara di Eropa menjadi faktor pemicunya.

"Ini jadi peluang bagi teman-teman untuk sekolah di Amerika dan Asia karena dalam konteks Indonesia masih dibutuhkan. Kalau semuanya ke Eropa, keahlian kita tidak ada diversifikasi" ujarnya.

Sebagai informasi,hingga kini, beasiswa LPDP telah diberikan kepada 16.293 pelajar Indonesia di mana 10.406 diantaranya tengah menempuh studi baik di dalam maupun di luar negeri. Tahun ini, sekitar 5000 putra bangsa mulai menjalani studinya dengan biaya dari LPDP.

Adapun beasiswa LPDP berasal dari hasil investasi dana kelolaan LPDP. Tahun lalu, dana kelolaan LPDP mencapai Rp20 triliun. Tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 mengalokasikan Rp2,5 triliun tambahan sehingga total dana kelolaan LPDP bakal mencapai Rp22,5 triliun.

Baca juga:
- Sri Mulyani: LPDP Glontorkan Rp 2.5 triliun untuk Beasiswa Pendidikan Tinggi
- Begini Cara Mendapat Beasiswa LPDP EduFair
- Tips Mendapatkan Beasiswa LPDP dari Dirut LPDP Sendiri.